TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seluruh anggota DPRD Jabar, fraksi PDIP menyatakan tidak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jabar, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jabar, fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat, sesuai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Pada rapat tersebut, fraksi PDIP meninggalkan rapat atau walkout, karena merasa direndahkan oleh pidato  Dedi Mulyadi saat Musrenbang di  Cirebon  pada 7 Mei 2025.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," ujar Doni

Dikatakan Doni, Negara ini dibangun dengan konsep trias politika, terdiri dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sehingga, satu sama lain harus saling menjaga.

"Nah, kita melihat pernyataan Gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh. 

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," katanya.

Doni mengatakan, sebagai eksekutif, Gubernur berpikiran dapat berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.

"Ya kalau begitu, silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PDIP dalam rapat paripurna, merupakan bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif di negara demokrasi dalam menyatakan pendapatnya, dan pihaknya menghargai keputusan tersebut. 

"Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka," ujar Buky.

Buky mengaku, dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan seluruh anggota fraksi PDI-P terkait aksi tesebut. 

Dia menduga, dari hasil pemaparan salah satu anggota fraksi PDI-P Jabar keputusan untuk keluar dari ruangan rapat karena ada miskomunikasi atau salah paham dari pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. 

"Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang fraksi PDIP nilai bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan," katanya.

Buky pun berpendapat, bahwa DPRD Jabar jangan terlalu dini menilai kebijakan Dedi Mulyadi. Berikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk melakukan tugasnya.

"Tetapi terhadap kebijakan gubernur kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar," ucapnya.

tribunnews.com