Bloomberg Technoz, Jakarta - Laporan ketenagakerjaan termutakhir per Februari 2025, yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, menyuguhkan data bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Pada saat yang sama, terjadi kenaikan tren pengangguran pada lulusan perguruan tinggi. Dua hal itu melontarkan sinyal yang mengkhawatirkan tentang makin sulitnya ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi, serta dugaan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri sehingga lulusan menengah atas juga kesulitan terserap di pasar kerja.
Data yang diumumkan oleh BPS mengungkap, per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,76% yang menjadi rasio terendah setelah masa pandemi. Namun, dari sisi jumlah, persentase itu setara dengan 7,28 juta orang pengangguran saat ini, lebih tinggi dibanding tahun lalu.
Dari jumlah itu, lulusan SMA menyumbang porsi pengangguran terbesar yaitu hingga 28,01%, lalu tamatan SMK sebanyak 22,37%, disusul lulusan SD atau lebih rendah sebanyak 17,09%, kemudian tamatan SMP menyumbang pengangguran 16,20%. Disusul oleh pengangguran tamatan diploma IV hingga S-3 sebanyak 13,89%, juga lulusan diploma I-III mencapai 2,44%.
Namun, bila melihat tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi, tamatan SMA dan SMK mencatat angka terendah dalam tiga tahun terakhir, menjadi masing-masing sebesar 6,35% dan 8%, dibanding 2023 yang mencapai 7,69% dan 9,60%.

Hal itu berkebalikan dengan tren tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat secara konsisten dalam empat tahun terakhir. Per Februari 2025, tingkat pengangguran lulusan universitas menyentuh level tertinggi sejak 2021, di angka 6,23%.





Proporsi jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi (diploma IV, S1 hingga S3), juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Februari 2023, 'sumbangan' terhadap jumlah penganggur mencapai 9,43%, lalu pada Februari 2024 persentasenya naik jadi 12,21% hingga terakhir menjadi yang tertinggi tiga tahun ini yaitu 13,89%. Angka itu setara dengan 1,01 juta lulusan sarjana yang masih menganggur.

Dalam kajian yang dilansir oleh LPEM Universitas Indonesia yang dilansir beberapa waktu lalu, tren peningkatan pengangguran tamatan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini perlu diwaspadai. 

Pada saat terjadi kemerosotan ekonomi, tingkat pengangguran individu dengan pendidikan menengah dan tinggi cenderung meningkat lebih tajam dibanding pengangguran di tamatan pendidikan lebih rendah.

Sebagai gambaran, pada tahun 1998, tingkat pengangguran lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masing-masing sebesar 10,95% dan 11,00%, sementara tingkat pengangguran untuk individu yang tidak memiliki pendidikan formal atau hanya berpendidikan dasar jauh lebih rendah, yaitu 1,04% dan 2,70%.

Pola yang sama muncul selama krisis 2008, dengan tingkat pengangguran untuk kelompok terdidik mencapai 11%-12%, sementara tingkat pengangguran untuk kelompok yang kurang terdidik tetap di bawah 6%.

Tingkat pengangguran yang lebih tinggi di antara kelompok berpendidikan menunjukkan peningkatan persaingan untuk pekerjaan bergaji tinggi di sektor modern. 

Dalam konteks saat ini, demikian menurut kajian para ekonomi UI di antaranya Jehan Rezki, Teuku Riefky dan kolega, peningkatan pengangguran lulusan universitas yang signifikan, mencerminkan tren yang diamati pada krisis ekonomi di masa lalu. Yakni jadi salah satu indikator terjadinya kemerosotan ekonomi dan kerentanan pasar kerja.

"Pergeseran ini menunjukkan bahwa, seperti yang terlihat pada krisis-krisis sebelumnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menghadapi lebih banyak tantangan dalam mendapatkan pekerjaan," kata ekonom UI.

Ditambah lagi kini gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makin membesar di mana sepanjang empat bulan tahun ini hingga data terakhir 23 April, 24.036 orang kehilangan pekerjaan, seperti dinyatakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Angka itu sudah mencapai sepertiga total PHK tahun lalu yang hampir 78.000 PHK.






Lapangan Kerja Sulit

Dalam laporan hasil Survei Konsumen terbaru yang dilansir Bank Indonesia, terlihat bila para lulusan sarjana mengalami kesulitan masuk ke pasar kerja. Ketersediaan lapangan kerja di Indonesia saat ini, di mata para tamatan universitas, semakin sempit. 
Hal itu terindikasi dari penurunan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja kelompok ini yang turun dalam empat bulan beruntun. Meski masih di level optimistis, yaitu di angka 104,6 per April 2025, tapi tren penurunannya mulai mencemaskan, mencapai 28,4 poin dalam empat bulan saja.
Sementara tamatan SMA meski masih mencatat kenaikan indeks pada April lalu, tapi kelompok ini sudah berada di zona pesimistis perihal ketersediaan pekerjaan. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja tamatan SMA dua bulan beruntun jatuh ke level pesimistis, di bawah 100, dan terakhir ada di level 95,4. Itu menjadi level terendah sejak April 2022.

Tamatan SMA dan perguruan tinggi juga masih sulit optimistis akan terjadi perbaikan dalam ketersediaan lapangan kerja ke depan. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja tamatan SMA pada April lalu turun hingga 4 poin ke level terendah sejak September 2021, tapi masih di atas 100 yang merupakan level optimistis.

Adapun Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja tamatan perguruan tinggi alias sarjana, turun sedikit 0,9 poin pada April. Masih di zona optimistis akan tetapi angkanya berada di level terendah juga sejak September 2021 lalu ketika perekonomian masih terbekap pagebluk.

Dominasi Informalitas

Laporan BPS juga mendapati, sektor formal makin kalah. Per Februari 2025, pekerja di sektor formal di Indonesia turun jadi 59,19 juta orang atau setara dengan 40,6% dari penduduk bekerja. Angka itu turun 0,23 persen poin dibanding Februari tahun lalu.

Sebaliknya, pekerja di sektor informal meningkat lagi menjadi 59,4%, tertinggi dalam tiga tahun.

Memang, angka itu sudah di bawah titik tertinggi sektor informal ketika pandemi pecah pada 2020 lalu, di mana proporsinya mencapai 60,47%. Namun, hal itu juga mengindikasikan lapangan kerja informal belum kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2019 yang cuma sebesar 55,88% dan menjadi yang terendah sejak 1986 silam.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam visi misinya menargetkan penciptaan hingga 19 juta lapangan kerja baru. Angka itu dikoreksi belakangan menjadi hanya 8 juta lapangan kerja baru hingga 2029.

Dalam pernyataannya ketika meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo optimistis pemerintah mampu mampu menciptakan delapan juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan.

Keyakinan ini didasarkan pada berbagai investasi di sektor hilirisasi dan pembangunan. "Investasi-investasi yang kita mulai tahun ini nantinya akan menghasilkan hilirisasi, sehingga nilai tambah dari bahan baku bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Lapangan kerja yang kita hitung dalam lima tahun ke depan akan mencapai delapan juta," kata Prabowo, dilansir dari media lokal.

Dengan situasi ancaman eksternal yang makin besar seiring panasnya perang dagang, PR pemerintah memenuhi janji penyediaan lapangan kerja lebih banyak makin berkejaran dengan waktu.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...tuh-pekerjaan/

Daya beli cuma ceban, mana bisa nge-gaji sarjana.
Makanya dari tahun kemarin udah dibilang, cari kerja keluar negeri.
Di dalam negeri kerjaan cuma ada jadi anggota ormas..