Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Cyril Raoul Hakim buka suara soal pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan penduduk Jakarta gaji Rp10 juta kepada per kepala keluarga (KK) bila menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, mustahil bagi Pemprov DKI Jakarta memberikan gaji dengan nominal tersebut.

Politikus PDIP yang akrab disapa Chico Hakim ini pun menyebut, eks Bupati Purwakarta itu salah hitung.

“Kang Dedi salah hitung,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).

Chico bilang, saat ini nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hanya berkisar di angka Rp90 triliun.

Sedangkan bila ingin memberikan gaji Rp10 juta kepada 2 juta KK setiap bulannya, maka anggaran Rp20 triliun harus dikeluarkan hanya dalam waktu sebulan.

Dengan asumsi gaji tersebut harus diberikan per bulan, maka perlu perlu anggaran mencapai Rp240 triliun untuk menggaji 2 juta KK di Jakarta dalam waktu setahun.

“Intinya saya enggak mau mencemooh, intinya Kang Dedi terlalu bersemangat sampai sampai salah hitung saja,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan jawaban bagi yang mengkritik kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan jawaban ini juga ditujukan bagi orangtua murid yang kini melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan jawaban bagi yang mengkritik kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan jawaban ini juga ditujukan bagi orangtua murid yang kini melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Meski demikian, Chico tetap mengapresiasi pernyataan politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Menurutnya, pernyataan itu pun sejalan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menyejahterakan rakyat.

“Tapi kami mengapresiasi Kang Dedi sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, sama niatnya dengan mas Peam untuk menyejahterakan warga,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, pernyataan tersebut dilontarkan KDM yang memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

Awalnya, Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk di sejumlah provinsi.

Mulanya KDM menyinggung besaran APBD dan jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, Pemprov Kaltim seharusnya bisa memberikan gaji warganya Rp5 juta per bulan.

Kemudian, KDM pun menyinggung besaran APBD DKI Jakarta yang menyentuh angka Rp90 triliun, sedangkan penduduknya kurang dari 10 juta jiwa.

“Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (pendudukan) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta.”

“Karena Rp 10 juta dikali 2 juta (KK) hanya Rp20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi,” kata KDM.

Ia lantas membandingkan dengan Jawa Barat dimana jumlah penduduknya mencapai angka 50 juta jiwa.

Sedangkan, besaran APBD-nya hanya berkisar di angka Rp36 triliun.

“Beda kalau di Jabar 50 juta pendudukan,” tuturnya.


https://jakarta.tribunnews.com/2025/...itung?page=all

Memang ada baiknya fokus mengurusi keluarga sendiri daripada mengurusi keluarga orang lain