TRIBUNPALU.COM - Babak baru mengenai kasus ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Baru-baru ini, Kasmudjo yang merupakan salah satu dosen pembimbing akademik Jokowi saat masih berkuliah di Universitas Gadjah  Mada (UGM) Yogyakarta digugat oleh seorang advokat dan pengamat sosial bernama Ir Komardin.

Ir Komardin menggugat Kasmudjo soal ijazah milik Jokowi yang disebut benar asli.

Tak hanya Kasmudjo, Ir Komardin juga turut menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan.

Lantas, siapakah sosok Kasmudjo tersebut ?

Kasmudjo menjadi salah satu dosen pembimbing akademik Jokowi saat masih aktif menjadi mahasiswa di UGM.

Ia turut memastikan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. 

Kasmudjo dikenal sebagai salah satu dosen yang berperan penting dalam perjalanan akademik Jokowi selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.

Ia sendiri menggambarkan Jokowi  sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan memiliki etos belajar yang tinggi.

Sebagai pembimbing akademik,  Kasmudjo  turut berkontribusi dalam membentuk kedisiplinan dan ketelitian  Jokowi.

Nilai-nilai ini kemudian tercermin dalam kepemimpinan Jokowi baik sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden.

Digugat ke Pengadilan Negeri Sleman

Kasmudjo dan sejumlah pejabat kampus UGM digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman atas dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. 

Gugatan ini tercatat dalam nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn dan telah didaftarkan sejak 5 Mei 2025.

Gugatan terkait ijazah Jokowi kali ini diajukan oleh advokat dan pengamat sosial bernama Ir. Komardin.


Dalam perkara ini, total delapan pihak dari lingkungan UGM digugat ke pengadilan.

Adapun delapan pejabat UGM yang digugat ke PN Sleman yakni:

- Rektor UGM

- Empat Wakil Rektor UGM

- Dekan Fakultas Kehutanan UGM

- Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan

- Dosen pembimbing skripsi Presiden  Jokowi saat menempuh pendidikan di  UGM, Ir Kasmudjo.

Sidang perdana atas perkara ini dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025.

Meski belum banyak detail yang diungkap, gugatan ini kembali membuka polemik publik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI.(*)

tribunnews.com