Adhel Setiawan (kanan) selaku salah satu orang tua murid dari dua siswa yang bersekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melaporkan Gubernur Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Kamis (8/5/2025).


Seorang wali murid di Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas kebijakan memasukan siswa bermasalah ke barak militer. Kebijakan itu sudah berjalan satu minggu ini di Provinsi Jawa Barat.
Adhel mengemukakan pelaporan ini dilakukan karena menilai tidak seharusnya pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara militer. Bahkan, program itu disebutnya belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah menjadi lebih baik lagi.
"Kami mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pembinaan siswa dididik oleh TNI di barak miiter. Tak ada jaminan apapun bahwa pembinaan siswa di barak militer oleh TNI tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik," ucap Adhel di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Adhel menuturkan kebijakan Dedi Mulyadi tersebut diduga melampaui kewenangan dan tanpa payung hukum yang jelas. Ia juga meragukan keberhasilan melibatkan TNI untuk membina siswa bermasalah dalam jangka waktu singkat.
Adhel menilai pembinaan anak di barak militer oleh TNI, cenderung kuat mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.
Tak ada jaminan bahwa proses pembinaan siswa di barak militer oleh TNI tersebut bebas dari intimidasi, diskriminasi, kekerasan fisik atau psikis, pemaksaan kehendak, dan perilaku-perilaku lainnya.
"Informasi yang kami dapat bahwa anak-anak disuruh bangun jam 04.00 WIB, tidur jam 10 malam, mengenakan pakaian militer, diajarin baris-berbaris, dibotakin, dan lain sebagainya," kata dia.

Dia juga berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional agar sejalan dengan tujuan pendidikan. Hal itu lantaran tidak adanya aturan yang menyatakan TNI bisa terlibat dalam sistem pendidikan.
Menurut Adhel, dirinya tidak hanya akan melaporkan ke Komnas HAM, tetapi juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan kepala daerah lainnya yang menerapkan kebijakan pembinaan siswa didik oleh TNI di Barak Militer," ujar Adhel.


Sumber


belum ada pelanggaran apapun namun sudah dilaporkan ..