Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida akan segera mengajukan revisi undang-undang valuta asing kepada parlemen yang bertujuan untuk menghalangi Rusia menghindari sanksi Barat melalui kripto.

•        Setelah KTT Kelompok Tujuh minggu lalu di Belgia, Perdana Menteri Fumio Kishida di parlemen pada hari Senin menyerukan amandemen Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jepang, dan Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno - berbicara pada konferensi pers - berjanji revisi akan segera diajukan ke pembuat undang-undang.
Perbedaan Antara Bitcoin dan Mata Uang Tradisional
Cara Mendapatkan Ethereum Gratis

•        Berbicara dengan Reuters , seorang pejabat kementerian keuangan mengatakan diskusi telah dimulai tentang perubahan yang diusulkan.

•        Revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap Rusia yang mencoba menghindari sanksi dengan aset digital.

•        Awal bulan ini, Badan Layanan Keuangan Jepang dan Kementerian Keuangan menuntut agar sekitar 30 bursa kriptotidak melakukan transaksi aset dengan target sanksi. Pada saat itu, badan yang mewakili perusahaan pertukaran aset kripto mengumumkan "akan mengambil panduan dan langkah-langkah lain yang diperlukan bagi anggota yang terlibat dalam bisnis pertukaran aset kripto sehingga mereka dapat dengan tepat dan lancar menanggapi respons yang diperlukan oleh permintaan ini."

•        Bursa hari ini mengatakan mereka telah memulai konfirmasi status penyaringan setiap anggota untuk penyaringan yang andal, dan memeriksa kemungkinan penyaringan yang efisien menggunakan analis blockchain.