Dudung: Pihak yang Menuntut Wapres Gibran Dicopot Diminta Tidak Mencatut Forum Purnawirawan TNI



WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pihak-pihak yang menuntut Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot diminta untuk tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai Forum Purnawirawan TNI.

Permintaan itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.

Sebab, kata dia, tidak semua purnawirawan menyatakan sikap tersebut.

"Jangan nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan, padahal tak semua purnawirawan seperti itu," kata Dudung, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) malam.

Dudung memberi imbauan ke forum purnawirawan tersebut.

Sebab, dalam forum tersebut, ada senior dan juniornya di TNI dulu.

Baca juga: Luhut Pandjaitan Sebut Pihak yang Desak Gibran Rakabuming Dicopot sebagai Wapres adalah Kampungan

"Pada para purnawirawan senior-senior saya, ada juga seangkatan, atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin, situasi saat ini sangat cepat terjadi perubahan," ujar dia.

"Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan bangsa, itu yang jangan sampai terjadi," lanjut Dudung.

Menurut mantan KSAD ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran sedang berkonsentrasi bagaimana menyejahterakan rakyat.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri dan aparat yang dianggap masih loyal ke Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.

Mantan Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) AM Hendropriyono menginggung soal adanya potensi kudeta sipil terkait derasnya permintaan untuk mengganti Gibran Rakabuming oleh sejumlah purnawirawan.

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber di podcast yang dipandu Akbar Faisal.

Dalam podcast itu, Hendro khawatir tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut ditungganggi untuk kepentingan tertentu.

"Ada sesuatu yang aneh. Ini pernyataan sikap ini sudah bulan Februari (2025), sekarang sudah bulai Mei (baru ramai). Jadi karena ada keanehan begini, meski ada sesuatu di balik semua ini. Ada yang main ini," ungkapnya dikutip Warta Kota pada Senin (5/5/2025).

Baca juga: Hendropriyono Minta Masyarakat Hentikan Membully Hercules, Singgung Perannya di Perang Timtim

Hendro menilai, ramainya pembahasan soal tuntutan para purnawirawan itu dapat memantik keramaian sosial dan hal tersebut membahayakan negara.

Pada kesempatan itu, Hendro mengapresiasi sikap dari forum purnawirawan yang tergabung dalam wadah resmi, baik dari TNI AL, AU maupun AD yang menyatakan sikap untuk tidak mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia kembali menyinggung tuntutan dari purnawirawan yang menamakan forum para purnawirawan untuk perubahan dan persatuan (FKP3) yang dibentuk mendukung Anies Baswedan saat pilpres lalu itu kepada Prabowo.

Dia mengimbau, agar sejumlah purnawirawan tersebut harusnya tidak memaksakan kehendak.

"Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, sudah selesai dong tugas kita. Tidak boleh kita mengajukan saran terus kita 'loh kok presiden diam aja' tidak bisa begitu. Itu namanya maksa. Tidak bisa kita memaksa Prabowo, jangan sampai dia nanti malah melanggar Undang-undang," kata dia.

"Yang nggak bener adalah yang merekayasa ini di belakangnya. Ada permainan intelejen dari negara-negara besar yang tidak kelihatan. Kita dukung Prabowo, tapi jangan diganggu. Kalaupun mau masukin saran, yang konstruktif. Tapi jangan memaksa, mendikte," kata dia

Hendro menyebut, fenomena sosial soal gerakan meminta Gibran diganti, bisa menjadi berbahaya apabila ada yang menunggangi.

"Kalau sudah jadi gerakan sosial yang besar, bahayanya kalau ada yang nimbrung. Tinggal satu, kalau ada tokoh nasional yang 'sengkuni' muncul, ini sangat berbahaya. Ujung-ujungnya dieksploitasi pihak-pihak yang berkepentingan di belakang," kata Hendro

Hendro kemudian menyinggung permainan kekuatan luar yang mengendalikan organisasi non pemerintah (NGO) untuk memainkan isu tertentu.

"Ini yang bahaya. Yang mereka gerakkan itu bisa pembangkangan sipil, bisa perlawanan sipil bisa kudeta sipil juga. Jadi ini jelek. Konteknya bisa sangat berbahaya buat kesatuan bangsa kita.

"Makanya kan administrasi Pak Prabowo sifatnya merangkul semua. Tapi yang dirangkul ya jangan jadi kalajengking, menggigit," imbuhnya

Beberapa di antara mereka adalah Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri pertahanan periode 2014-2019 dan KSAD periode 2002-2005 Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang juga merupakan menantu Try Sutrisno, Panglima Kodam Jaya TNI (Purn) Sutiyoso (1994-1997)
menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Panglima TNI Periode 2015-2017 Gatot Nurmantyo, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.


https://wartakota.tribunnews.com/202...rnawirawan-tni