Polemik Ekspansi Ormas GRIB Jaya di Pulau Dewata, Ribuan Pecalang Nyatakan Penolakan Terbuka





KOMPAS.com - Kehadiran organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali memicu penolakan keras dari pecalang, yang merupakan aparat keamanan adat di Pulau Dewata.


Penolakan ini mencuat ke publik setelah beredarnya video pelantikan pengurus GRIB Jaya DPD Bali yang viral di media sosial, terutama setelah dibagikan oleh anggota DPD RI Ni Luh Djelantik melalui akun Instagramnya pada Minggu (4/5/2025).

Dalam video tersebut, seorang pria bernama Rahmat memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.

Baca juga: Pabrik di Kalteng Disegel Ormas GRIB Jaya, Gubernur dan Kapolda Kalteng Angkat Bicara

Namun, perkenalan itu langsung mendapat respons tegas dari perwakilan pecalang Bali yang menyatakan penolakannya terhadap keberadaan ormas luar.

"Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan, turun-temurun untuk menjaga Bali," ucap pecalang tersebut, yang tidak disebutkan namanya dalam video.

Penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya.

Pecalang menilai sistem keamanan yang berbasis kearifan lokal telah terbukti mampu menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Bali.

"Kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda," lanjut pecalang tersebut.

Baca juga: Diultimatum Grib Jaya, Dedi Mulyadi Hanya Akan Dengarkan Kritik, Bukan Ancaman

Apa Alasan Penolakan Ini Muncul Sekarang?

Penolakan pecalang muncul seiring dengan kekhawatiran masyarakat atas maraknya ormas yang hadir dengan membawa agenda yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam video tersebut, pecalang menyebutkan bahwa sistem keamanan tradisional Bali telah berjalan secara efektif, dengan dukungan lebih dari 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali, masing-masing dengan satuan pecalangnya sendiri.

"Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat, dan di setiap desa adat, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput, tahu apa yang kami jaga, dan apa yang kami lindungi," ujarnya.
Pecalang menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak dimotivasi oleh
 kepentingan politik, tetapi oleh tanggung jawab terhadap adat dan tanah kelahiran.

"Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga," tegasnya.

Baca juga: GRIB Jaya Disorot, Dedi Mulyadi Pilih Jalan Pembinaan Ketimbang Pembubaran

Apa Respons dari Tokoh dan Masyarakat Bali?

Penolakan terhadap GRIB Jaya juga dituangkan dalam sebuah surat terbuka yang ditulis oleh Ketua Pecalang DA Sulanyah, Kecamatan Seririt, Buleleng, Wayan Darmaya.

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bali, Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Manggala Agung Pasikian Pecalang Provinsi Bali.

Dalam suratnya, Wayan menyampaikan keresahan masyarakat Bali, khususnya kalangan Pasikian Pecalang, terhadap kehadiran ormas luar di Pulau Dewata.

Ia juga merujuk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang menegaskan bahwa kelembagaan adat memiliki struktur jaga baya atau pecalang di bawah baga pawongan, yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan wilayah adat.

"Oleh sebab itu, melalui surat terbuka ini kami memohon pihak terkait untuk menolak adanya ormas luar di Pulau Dewata, serta memohon untuk diperkuat kelembagaan Pasikian Pecalang Bali dengan alokasi anggaran yang wajar," tulis Wayan.

Polemik Ekspansi Ormas GRIB Jaya di Pulau Dewata, Ribuan Pecalang Nyatakan Penolakan Terbuka


Ormasnya pak pres nih...