JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan, Doni Koesoema menilai, pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal memberikan dampak psikologis bagi anak di masa depan

Pendekatan ini dianggap dapat menstigmatisasi siswa dan justru memperparah kondisi psikologis mereka, alih-alih memberikan efek jera.

“Begitu mereka balik ke sekolah, mereka akan dicap. Relasi sosial akan berubah. Mereka bisa dikucilkan. Belum lagi dampak psikologis jangka panjang kalau tidak ada pendampingan,” kata Doni kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

Sebelumnya, program pembinaan karakter berbasis militer bagi siswa yang dianggap "nakal" mulai diterapkan di Kabupaten Purwakarta.

Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Doni mengkritisi asumsi yang digunakan dalam program ini, yakni bahwa anak-anak tersebut sudah tidak bisa dibina oleh orang tua atau sekolah, sehingga diserahkan ke militer.

“Itu pendekatan pendidikan yang keliru. Kalau anak melakukan tindak kriminal, itu ranah hukum. Tapi kalau hanya membolos, malas, atau membuat onar, itu masih ranah pendidikan,” ungkap dia.

“Sekolah dan orang tua harusnya berperan, bukan langsung menyerahkan ke barak,” tambah Doni.

Doni menambahkan bahwa program militer untuk anak nakal juga harus mempertimbangkan hak anak untuk menyatakan pendapatnya.

“Kalau orang tua setuju, apakah otomatis anak harus setuju juga? Kalau anak tidak diberi ruang bicara atau dipaksa, itu pelanggaran hak anak,” jelasnya.

“Harus ada psikolog independen yang menilai secara objektif kondisi tiap anak,” tegas dia.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut bahwa program ini tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, para orang tua secara sukarela menyerahkan anaknya kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian dikirim ke barak militer.

Sebelumnya, puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025), sebagai bagian dari program pembinaan yang digagas Pemkab Purwakarta.

Sebanyak 39 dari 40 siswa yang terdaftar hadir menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dedi mengatakan, program ini menyasar siswa yang dinilai sulit dikendalikan di sekolah maupun di rumah.

Melalui pendekatan militer, mereka diharapkan mampu mengembangkan disiplin, tanggung jawab, serta akhlak yang baik.

Dedi menegaskan, para orang tua yang merasa sudah tidak sanggup membina anak-anaknya menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak lain, dalam hal ini pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri.

"Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orang tuanya, dalam bentuk surat keterangan bermaterai," ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).

“Artinya bahwa pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya,” pungkas Dedi.kompas.com