Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon diminta untuk menyajikan konten sejarah yang otentik dan benar.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 30 April 2025 | 22:56

Bisnis.com, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon diminta untuk menyajikan konten sejarah yang otentik dan benar jika berkukuh ingin merevisi sejarah Indonesia.

Akademisi sekaligus Sejarawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Johan Wahyudhi berpandangan bahwa wacana revisi terhadap sejarah Indonesia tetap harus diapresiasi karena masyarakat berhak mendapatkan asupan sejarah Indonesia baru yang telah melalui tahapan penelitian sejarah.

Menurutnya, Indonesia merupakan daerah yang luas mulai dari Aceh sampai Papua dan tidak semua daerah punya peluang untuk mendapat porsi yang sama untuk konten sejarah nasional, selain Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.

"Sebab itu revisi konten-konten sejarah nasional masih perlu diproduksi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Kendati demikian, Johan menyarankan ke Fadli Zon agar para sejarawan dan penulis sejarah yang berkecimpung dalam proyek revisi sejarah Indonesia harus berintegritas menyajikan konten sejarah yang benar dan otentik.

Menurutnya, sejarah Indonesia yang baru nanti harus disi dengan figur yang layak untuk diteladani, bukan sosok yang punya skandal kriminal atau sosok yang di masa lalu terbukti pernah berkolaborasi dengan penjajah untuk menghalangi kemerdekaan Indonesia secara penuh.

"Mereka harus mereview sejumlah tokoh atau peristiwa sejarah yang memang sudah teruji kebenarannya," katanya.

Selain itu, Johan juga menyarankan agar konten sejarah yang baru memiliki nuansa moderasi beragama dan toleransi antar sesama. Pasalnya, kata Johan, isu agama kerap ditukangi oleh kepentingan tertentu yang kemudian bisa memperkuat persepsi tentang agama menjadi candu kemajuan bangsa.

"Jadi perlu ditonjolkan kiprah dari para kyai, pesantren dan ulama yang memang telah memelihara persaudaraan antariman dan punlik layak mendapat konten semacam ini supaya menjadi panduan untuk berpikir dan bertindak di masa depan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

"Sekarang ini masih dalam tahap awal, update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung, Senin.

Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia dan termasuk dari perguruan tinggi.

"Jadi masing-masing (era) ada timnya, dibuat per buku, tentu tim itu disusun berdasarkan ahlinya. Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian," ujarnya.

https://kabar24.bisnis.com/read/2025...gatkan-hal-ini


Soeharto Kandidat Pahlawan Nasional, Menteri Prabowo Mulai Revisi Sejarah



Di tengah polemik nominasi Presiden ke 2 Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, muncul lagi rencana pemerintah merevisi sejarah nasional. Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com Rabu, 30 April 2025 | 12:35 Share Perbesar Presiden ke-2 RI Soeharto tengah menandatangani komitmen pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan disaksikan Michel Camdessus, Managing Director IMF, pada 15 Januari 1998, empat bulan sebelum penguasa Orde Baru itu lengser, 21 Mei 1998./Bisnis Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nama Presiden ke 2 Soeharto menjadi kandidat kuat tokoh yang akan memperoleh gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Masuknya Soeharto memicu polemik. Apalagi, rekam jejaknya penuh kontroversi mulai dari isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hingga korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN. Adapun Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar tersebut.

Namun demikian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menuturkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah administrasi untuk dilengkapi agar Presiden RI ke-2 H.M Soeharto bisa segera mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia.

"Sedang dalam proses ya," tuturnya. Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga mengatakan bahwa peluang Presiden RI ke-2 Soeharto sangat besar untuk diberi gelar pahlawan nasional tahun ini.

"Peluangnya terbuka lebar untuk Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan tahun ini," kata Gus Ipul.

Menurutnya, Presiden RI ke-2 H.M Soeharto memenuhi semua persyaratan untuk diberi gelar pahlawan nasional.

Sayangnya, Gus Ipul belum membeberkan apa saja syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan gelar tersebut.

"Dalam proses," ujarnya.

Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Golkar Desak Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto Secepatnya

Sementara itu, Sejarawan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Johan Wahyudhi menjelaskan semua anak bangsa pada hakikatnya memiliki jasa besar untuk negara, sehingga berhak mendapat gelar dari negara. Namun, sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Sosial, kata Johan, harus ada biografi Soeharto yang didukung oleh data yang otoritatif dan otentik tentang kiprahnya untuk bangsa Indonesia.

"Yang juga tidak kalah penting itu adalah bagaimana calon pahlawan nasional ini, menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan menuangkan pengorbanan bagi negara. Sebab itu, biografi ini perlu sebagai jembatan ke arah sana," tuturnya kepada Bisnis belum lama ini.

Johan juga menantang Kementerian Sosial membeberkan narasi sejarah akademik dan otentik sebelum menunjuk seorang tokoh menjadi pahlawan nasional. Hal itu, kata Johan, bisa dilakukan dengan cara mengusut tuntas profil semua calon pahlawan nasional dan memeriksa kembali pelanggaran hukum yang telah dilakukan dan merugikan bangsa Indonesia.

"Jadi negara perlu hadir dalam menciptakan narasi sejarah yang akademik dan otentik. Ini bisa dilakukan dengan mengusut tuntas profil dari setiap calon pahlawan nasional," katanya.

Dia juga menilai untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh tertentu, harus mengacu pada landasan etik, bukan atas dorongan administratif semata.

"Jadi, fungsi dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), Kemensos dan Dewan Gelar harus sampai pada keputusan paripurna untuk menentukan apakah perjalanan hidup seorang tokoh layak diganjar gelar pahlawan nasional atau tidak," ujarnya.

Johan juga berpandangan dari 10 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, masih banyak nama lain yang belum terungkap, namun kiprahnya untuk bangsa tidak kalah besar jika dibandingkan Soeharto seperti di antaranya Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara, Tengku Buang Asmara dari Provinsi Riau.

"Dan terakhir KH Kholil Bangkalan dari Jawa Timur," tuturnya.

Revisi Sejarah Indonesia Di sisi lain, rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk merevisi 'Sejarah Indonesia' juga tak kalah mendapat sorotan. Sejumlah aktivis menyoroti sejumlah substansi yang akan masuk dalam revisi Sejarah Indonesia versi Pemerintahan Prabowo, meskipun Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuturkan bahwa, proses revisi masih dalam tahap awal. Isu tentang sejarah resmi pemerintah sangat sensitif di kalangan sejarawan.

Apalagi, jika isu itu menyinggung periode sejarah politik mulai dari era pasca kolonial hingga kontemporer. Soal reformasi salah satunya. Isu ini semakin pelik. Apalagi tokoh-tokoh yang terlibat atau bersinggungan langsung dalam gerakan rakyat menumbangkan Soeharto dan Orde Baru-nya saat ini berada di lingkaran kekuasaan. Sosok Presiden Prabowo Subianto, misalnya, yang terakhir kali menjabat Pangkostrad saat ini duduk sebagai Presiden. Sedangkan Jenderal TNI Purn Wiranto menjabat penasihat presiden.

Sementara itu, mantan aktivis seperti Budiman Sudjatmiko, Mugiyanto, Agus Jabo, Faisol Reza, hingga Nezar Patria, yang dulu menentang Soeharto bahkan pernah diculik dan dipenjara kini masuk kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

"Sekarang ini masih dalam tahap awal [revisi sejarah], update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung dilansir dari Antara, Senin (29/4/2025).

  Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan para sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi. Dengan demikian, masing-masing era sejarah akan memiliki tim sendiri dan disusun per buku. Tim tersebut disusun berdasarkan ahlinya.

"Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian," ujar politisi Gerindra tersebut.  Untuk pendanaan sendiri, Fadli mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk melakukan kajian dan penulisan. Namun, dia mengaku tidak ingat jumlahnya.

"Untuk sementara ini (anggaran) penulisannya. Nanti penerbitannya bisa pakai skema public-private partnership," tuturnya.

Selepas pertemuan dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) di Bandung, Sabtu (14/12/2024), Fadli Zon melempar wacana akan ada revisi catatan sejarah Indonesia.

"Catatan sejarah Indonesia akan diperbaharui berdasarkan hasil kajian para ahli sejarah. Kita akan segera menulis updated version atau revisi penambahan di buku sejarah kita dalam rangka 80 Tahun Indonesia Merdeka," kata Fadli usai Musyawarah Nasional MSI di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Revisi tersebut, Fadli mencontohkan mengenai zaman prasejarah, di mana berdasarkan penelitian terbaru, sejarah peradaban di kawasan Indonesia ternyata lebih tua.

"Ada temuan-temuan baru, misalnya penelitian terbaru dalam prasejarah kita seperti Gua Leang-Leang Maros yang tadinya usianya diduga 5.000 tahun ternyata 40.000-52.000 tahun yang lalu usianya. Itu kan harus ditambahkan. Kalau tidak ada yang baru ya kita teruskan," ujar Fadli.

Sementara itu, Ketua Umum MSI Prof Dr Agus Mulyana menjelaskan revisi sejarah yang dimaksud tersebut adalah terkait data dan temuan dari penelitian sejarah atau arkeologi terbaru untuk memberikan energi positif pada bangsa khususnya kepercayaan diri.

"Terkadang kita ini kurang percaya diri dalam segi kesejarahan. Padahal sesungguhnya menurut hasil penelitian peninggalan sejarah, masa prasejarah kita sudah jauh lebih lama, lebih ke belakang dibanding dengan negara-negara lain yang kita kenal misalnya Mesir, terus negara-negara di Eropa, nah di situ yang perlu update," ucap Agus.
https://kabar24.bisnis.com/read/2025...evisi-sejarah.



Sejarawan Kasih Catatan Rencana Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia

30 April 2025  |  14:32 WIB
Image
Chelsea Venda
Jurnalis Hypeabis.id
facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonlinkedin sharing buttontelegram sharing button
Menteri Kebudayaan Fadli Zon tengah menggagas langkah strategis dalam bidang historiografi Indonesia. Salah satu inisiatif utamanya adalah program penyusunan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebagai bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tahun ini.

Proyek besar yang masih pada tahap awal ini bertujuan untuk memperbarui narasi sejarah nasional dari era prasejarah hingga masa kontemporer dengan mengintegrasikan temuan-temuan baru.

Sejumlah sejarawan memberikan tanggapan beragam terhadap langkah ini. Sebagian menyambutnya dengan antusias, sebagian lain lagi memberikan catatan khusus terhadap rencana ini.

Sejarawan Christopher Reinhart mengatakan pembaharuan buku sejarah Indonesia memang sangat dibutuhkan. Sebab, seperti ilmu-ilmu lain, pengetahuan tentang kesejarahan juga berkembang.

“Kalau untuk publik atau mahasiswa sejarah gitu ya, hampir selalu referensinya itu buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Dengan adanya kemauan untuk merevisi dan menambah SNI, saya kira itu bagus. Jadi, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari referensi utama ini,” ucap Reinhart.

Reinhart mengatakan idealnya penulisan ulang buku sejarah memang dilakukan secara berkala. Dahulu, sempat ada wacana setiap kongres sejarah 5 tahun sekali mestinya ada penulisan baru.

Namun, kata Reinhart, mungkin karena ada dinamika politik atau hal lain, rencana tersebut memang urung terjadi. Hal ini tentu sangat disayangkan karena ilmu sejarah sebenarnya perkembangannya cukup dinamis.

“Kalau dulunya, rencananya pak Sartono Kartodirdjo dan lainnya itu kan setiap 5 tahun ada update. Harusnya begitu. Karena setiap 5 tahun umumnya ada temuan baru,” jelasnya.

Sejarawan Nanyang Technological University ini menyebut di dalam sektor sejarah atau peristiwa modern, umumnya perubahannya akan lebih minor. Biasanya yang akan berubah hanya seperti interpretasi baru dari fakta yang sudah ada.

Namun, yang perkembangannya cukup progresif ialah di sektor arkeologi. Jadi, ada temuan-temuan baru yang selalu mungkin akan mengubah cara pandang kita melihat sesuatu.

“Misalnya, baru-baru ini ada ekskavasi baru kompleks Percandian Batujaya yang adalah sebuah suatu kompleks percandian Buddha kuno. Itu kan selama ini kita enggak tahu, dan semestinya segera dimasukkan ke SNI,” imbuhnya.

Reinhart mengatakan pengaruh revisi maupun penambahan di buku SNI ini akan berpengaruh besar dalam dinamika sejarah Indonesia ke depan. Sebab, bagaimana pun, produksi ilmu pengetahuan sejarah hampir selalu mengacu ke buku ini.

Dia bercerita, para mahasiswa sejarah kerap menjadikan buku SNI ini sebagai referensi utama. Kemudian, jika ada pendalaman, baru mereka akan mencari referensi tambahan.

Oleh karena itu, dalam penulisan ulang ini, tentu faktor kehati-hatian dan kevalidan sumber mesti menjadi landasan utama. Jangan sampai ada pemaksaan di sejumlah sektor demi hal-hal yang tidak berbasis ilmu pengetahuan.

“Yang mengubah pengetahuan sejarah itu ya ketika ketemu sumber baru. Itu yang paling dasar,” tuturnya.

Menambah dan Merevisi Sejarah
Sementara itu, sejarawan UIN Syarif Hudayatullah Jakarta Johan Wahyudi mengatakan wacana tentang sejarah, meski berbicara tentang masa lalu, nyatanya tidak semua telah terekam. Dalam perjalannya, selalu perlu untuk menambahkan atau merevisi yang sudah ada.

Johan mengatakan Indonesia itu negara yang punya cakupan wilayah yang luas. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan pada masa sekarang atau yang akan datang, ditemukan fakta-fakta sejarah baru.

Terlebih, menurutnya, selama ini porsi penulisan sejarah masih didominasi oleh daerah-daerah yang punya populasi banyak, seperti Jawa dan Sumatra. Adapun, wilayah lain, seperti Papua, masih belum terlalu tergali.

Padahal, wilayah-wilayah lain juga patut untuk mendapatkan porsi yang sama. Sebab, wilayah-wilayah tersebut juga punya rentang sejarah yang panjang, ada kerajaan atau riwayat perdagangan tertentu misalnya, yang penting untuk digali dan diceritakan.

“Dengan adanya update version, harapannya kantung-kantung kehidupan manusia di luar dari populasi yang dominan, bisa turut direkam,” ungkapnya.

Johan menyebut secara makro, sejarah Indonesia memang perlu untuk terus digali dan diperbaharui. Setidaknya, itu dilakukan 5 tahun sekali. Namun, untuk taraf yang lebih mikro, seperti pada tataran kabupaten atau kota, itu bahkan lebih singkat lagi bisa per tahun.

“Pengaruhnya ini penting sekali ya. Di tengah era digital, kebenaran kerap jadi bias dan kabur. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia harus tetap punya pegangan. Pegangan yang penting adalah ingatan historis atau sejarah. Dalam hal inilah, buku sejarah jadi penting,” jelasnya.

Namun, sekali lagi, kata Johan, penulisan sejarah perlu dibarengi dengan penerapan pendekatan dan metodologi yang valid. Selain itu, pembabakan dan penokohan yang diambil juga harus bijak.

“Dalam artian, jangan sampai mengambil tokoh tertentu yang secara sejarah tidak clear. Jangan pula mengambil tokoh yang punya riwayat kriminal untuk dipahlawankan. Intinya, semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik,” tutupnya.
https://hypeabis.id/read/48462/sejar...onal-indonesia
Semoga lancer penulisan Sejarah Indonesia baru karena banyak informasi-informasi baru yang muncul macam situs-situs sejarah baru, informasi baru, dan sebagainya ditengah pertentangan dan perdebatan. 

Wartawan mesti tahu ada Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di mana regulasi kepahlawan nasional diatur di situ