Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri), dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengajukan kepada DPR RI peningkatan anggaran kesejahteraan prajurit. Dia menjabarkan, peningkatan kesejahteraan tersebut meliputi penambahan uang lauk pauk dari Rp60.000 menjadi Rp70.000-Rp90.000 per orang, dan kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit sebesar hingga 90 persen dari gaji yang diterima saat ini.

“Kami selaku yang mengurusi kebijakan dari TNI ini berusaha untuk bekerja dalam rangka memenuhi perumahan dinas prajurit, kita juga memerlukan peningkatan uang lauk pauk prajurit dari saat ini Rp60.000 per orang menjadi Rp70.000 atau Rp 90.000. Selain itu juga kami telah mengajukan usulan kenaikan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90 persen," kata Sjafrie Sjamsoeddin saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Menhan Sjafrie hadir didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak, dalam agenda pembahasan peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan dan pengelolaan aset TNI, serta Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. Selain meminta kenaikan tukin prajurit, Sjafrie juga mengajukan penambahan satuan baru yang disebut Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang secara bertahap akan ditempatkan di daerah-daerah tertinggal.

Dia mengeklaim bahwa batalyon tersebut akan berperan dalam penjagaan stabilitas keamanan, juga membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.

“Dengan adanya satuan TNI di daerah terpencil akan membantu masalah masyarakat yang ada di wilayah tersebut, pemerintah harus hadir di mana masyarakat mendapat kesulitan dan membutuhkan bantuan, penambahan Batalyon namanya BTP atau Batalyon Teritorial Pembangunan secara bertahap akan ditempatkan di daerah tersebut,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menambahkan bahwa isu perbatasan negara menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan. Agus mengungkapkan bahwa TNI juga menjalin koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Transmigrasi dan Kesehatan untuk memberikan pelayanan diperbatasan.

“Kita juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan untuk membangun perbatasan menjadi serambi utama," kata Agus.

Sumber: Tirto