TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta- Pengacara Razman Arif Nasution mencurigai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mau mencalonkan diri jadi presiden.

"Saya takut nanti Kang Dedi Mulyadi ini terlalu maju, jangan-jangan mau jadi calon presiden ini, karena saya lihat masuk gorong-gorong, masuk sungai, saya takut hanyut gitu," ujar Razman Nasution, dilansir dari tayangan Garuda TV, Senin, (28/4/2025).

Razman Nasution menilai, Dedi Mulyadi sengaja mencari simpati masyarakat. Ia juga membandingkan sikap Dedi Mulyadi saat masih menjadi bupati.

Razman Arif Nasution, juru bicara ormas GRIB Jaya kembali mengungkit kinerja Dedi Mulyadi saat masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Menurut Razman Nasution, kinerja Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dinilai biasa-biasa saja.

Namun semenjak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai terlalu berlebihan dalam menangani berbagai permasalahan. 

Diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.

Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi Ormas GRIB Jaya Jabar yang merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

"Ini kan masyarakat-masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan ini banyak, GRIB Jaya mengambil peran ini untuk membina mereka. Kang Dedi kan baru mau mulai dengan menyebut-nyebut wajib militer, dulu visibilitas tadi," ujar Razman. 

Razman Nasution lantas menduga bahwa Dedi Mulyadi mengambil simpati dari masyarakat untuk maju sebagai Presiden.

"Waktu Bupati Purwakarta gak jago-jago amat, biasa-biasa aja dia jangan terlalu lebay lah, emang dia jadi kader Gerindra kapan sih? baru aja, udah jangan begitu lah," seloroh Razman Nasution.

Razman menyebut jika Dedi bekerja di luar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pamong praja oleh GRIB Jaya.

Dedi, semestinya tidak turut mencampuri ranah kepolisian dalam kasus penganiayaan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat ungkap Razman. 

"Anda selaku gubernur diberi kewenangan untuk menata, mengelola pemerintahan di bidang eksekutif, anda tidak boleh masuk ke ranah saat ini, apalagi yudikatif," kata Razman.

GRIB Jaya menghormati proses hukum dan menegaskan tidak akan mengintervensi kasus yang melibatkan anggotanya tersebut ungkap Razman.

Dengan syarat, kasus tersebut ditangani secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami tidak akan melindungi anggota kami yang melakukan tindakan kriminal sekecil apapun," ujarnya. 

Razman meminta agar perkembangan kasus tersebut dipublikasikan melalui bagian humas dari kepolisian bukan Dedi Mulyadi.

"Jangan Dedi Mulyadi bicara, anda marah apa, anda siapa? Apa pernah Ormas GRIB menyakiti anda? Apa ada ormas-ormas lain yg membenci anda?

"Sejak kasus Vina dan Eky saya salah satu tim hukum dari dua orang yang terkait dengan kasus Vina-Eky, anda selalu cuap-cuap," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan profesi yang dijalani Dedi Mulyadi saat ini. 

"Sebagai seorang gubernur, saya belum pernah lihat anda (Dedi) berpakaian resmi sebagai seorang gubernur, yang saya lihat turun temurun di sini selalu ada mic (tunjuk ke baju). Ini YouTuber atau gubernur?" tanya Razman.

Di sisi lain, Organisasi massa (Ormas) GRIB Jaya tegas mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme lewat pembentukan Satgas Antipremanisme.

Tak hanya GRIB Jaya, dukungan pula didapatkan Dedi Mulyadi dari Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan. 

DPP GRIB Jaya, Zulfikar, menegaskan bahwa Dedi Mulyadi adalah bagian dari keluarga besar GRIB dan mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

"Kang Dedi adalah orang pilihan Presiden kita," ujarnya. 

GRIB Jaya bahkan menginstruksikan seluruh anggotanya di Jawa Barat untuk mendukung program gubernur, khususnya pemberantasan premanisme yang dinilai sudah meresahkan masyarakat dan investor. 

Artikel ini telah tayang  BanjarmasinPost.co.id. 

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / BANJARMASIN POST )

sumber