Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin, apabila dihitung sesuai standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia terungkap sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024.

Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs JISDOR Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278. Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa.

Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara. Berdasarkan catatan Bank Dunia, PPP conversion factor Indonesia 2017 adalah 4.756,17, sehingga garis kemiskinan Indonesia dengan standar negara berpenghasilan menengah-atas US$6,85 setara dengan Rp32.579,7 per kapita per hari, atau sekitar Rp977.393 per bulan.

Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas atau upper-middle income country pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. Bank Dunia sendiri mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita.

Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang.

Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

Sebagai perbandingan, jika menggunakan standar upper-middle income country, persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun lalu itu menjadi yang tertinggi kedua di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara.

60,3% penduduk miskin Indonesia hanya lebih rendah dari Laos (68,5%), namun jauh lebih tinggi dari Malaysia (hanya 1,3%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%). Sebagai catatan, Bank Dunia tidak memiliki data kemiskinan di Kamboja dan Myanmar.

Perbedaan Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia
Sementara itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Persentase penduduk miskin pada September 2024 itu turun sebesar 0,46% basis poin dibandingkan dengan Maret 2024 yaitu sebesar 9,03% (25,22 juta orang).

"Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57%, ini menjadi capaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Dia memaparkan bahwa garis kemiskinan September 2024 adalah sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 2,21% dari garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp583.932 per kapita per bulan.

Artinya, cara perhitungan standar kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS berbeda: ambang batas Bank Dunia sebesar Rp32.579,7 per kapita per hari atau sekitar Rp977.393 per kapita per bulan, sedangkan ambang batas BPS sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

Catatan Redaksi: Terdapat penambahan penjelasan soal PPP conversion factor untuk menghitung batas kemiskinan ke dalam rupiah, pada Rabu (30/4/2025) pukul 09.37 WIB.

https://ekonomi.bisnis.com/read/2025...172-juta-orang

Menuju Indonesia Bubar 2030