Distribusi Makan Bergizi Libatkan TNI, ICW: Harus Ada Pemisahan Ruang Sipil dan Militer


Rahmatul Fajri 29/4/2025 18:54A- A+Distribusi Makan Bergizi Libatkan TNI, ICW: Harus Ada Pemisahan Ruang Sipil dan Militer
Sejumlah siswa sedang menyantap makan bergizi gratis .(MI)
STAF Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani menyoroti adanya distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan prajurit TNI. Ia mengatakan berdasarkan temuan di sejumlah sekolah, anggota TNI, yakni Babinsa terlibat pada awal pelaksanaan program MBG

“Di beberapa sekolah, di awal pertama kali implementasi MBG berlangsung, ternyata TNI-TNI atau biasa disebut kalau di wilayah Babinsa itu turun untuk mengawal implementasi MBG,” kata Eva, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Eva, melibatkan TNI di program MBG membuat tidak adanya ruang pemisah antara ruang sipil dan militer. Ia mengatakan merujuk pada Konvensi Hak Anak, anak harus berada di lingkungan yang bebas dari intimidasi, termasuk tekanan psikologis yang bisa muncul dari kehadiran militer.

Eva menegaskan anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur militer, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip perlindungan anak internasional.

“Ini jadi pertanyaan, bagaimana pemisahan antara kerja-kerja militer dengan ruang-ruang sipil?” pungkasnya. (Faj/P-2)

https://mediaindonesia.com/politik-d...il-dan-militer

Ancaman TNI terhadap anak-anak lewat MBG

ICW Sebut Program MBG Hanya Hamburkan Uang Negara

Rahmatul Fajri 29/4/2025 19:41A- A+ICW Sebut Program MBG Hanya Hamburkan Uang Negara
Seorang pekerja memeriksa mobil angkut Makanan Bergizi Gratis yang baru di gudang mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dumai, di Dumai, Riau(ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)
STAF Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya menjadi program untuk menghamburkan uang negara. Ia menilai MBG tidak memenuhi standar gizi dan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

Eva mengatakan berdasarkan hasil pemantauan langsung ICW di beberapa titik lokasi pelaksanaan MBG pada sekolah-sekolah di Jakarta pada 12 Maret-24 April 2025, komposisi dan kualitas makanan yang disajikan tidak sesuai dengan standar gizi yang seharusnya.

“Di beberapa temuan kita, mulai dari rencana menu hingga komposisinya, itu tidak sesuai standar gizi. Padahal di awal, cita-cita MBG ini untuk mengentaskan stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” kata Eva saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/4).

Eva mengatakan pihaknya juga menerima laporan guru tentang makanan yang dibuang karena oleh siswa karena tidak layak untuk dimakan.

“Banyak makanan-makanan yang tidak layak dimakan dan ada cerita dari guru bahwa makanan itu tidak dimakan dan dibuang begitu saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eva mengatakan program MBG perlu dievaluasi pelaksanaannnya. Ia menilai program MBG yang tidak sesuai dengan standar gizi dan tujuan yang ditetapkan hanya berujung pada pemborosan anggaran negara.

“Ini secara kebijakan dari Bapak Prabowo juga menjadi catatan. Mereka bilang ada efisiensi dan sebagainya, tapi dengan adanya implementasi ini malah menghambur-hamburkan uang,” tegasnya.

ICW pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program yang ditujukan untuk perbaikan gizi anak ini tidak justru menjadi beban keuangan negara tanpa hasil yang maksimal.

Eva juga menemukan anggaran per porsi makanan sebesar Rp15 ribu yang rinciannya ialah Rp7 ribu untuk operasional dan Rp8 ribu untuk makanan yang dimasak. Eva mengaku belum bisa memastikan adanya perbedaan harga per porsi makanan bergizi gratis tersebut.


"Untuk itu kami belum bisa menggali lebih lanjut karena ada beberapa SPPG yang bisa digali, ada yang tidak," katanya.

Lebih lanjut, Eva mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman dan menerima aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Ia juga belum bisa memastikan apakah ada indikasi korupsi dalam program tersebut. Ia hanya berharap temuan ICW soal program MBG dapat dijalankan lebih baik oleh BGN.

"Harapannya dengan kita mengeluarkan mengeluarkan hasil pemantauan ini ya mereka bisa mendengar gitu ya, tapi kalau untuk konteks kita lapor ke Polri, ombudsman itu belum," katanya. (M-3)
https://mediaindonesia.com/politik-d...#goog_rewarded

evaluasi itu wajib karena masih banyak sekali kekurangannya