BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berjanji akan memberikan insentif dana bantuan dalam bentuk anggaran sebesar Rp10 miliar kepada desa dengan tata kelola terbaik.

Sebaliknya, pihaknya akan memberikan teguran hingga hukuman kepada desa dengan tata kelola terburuk.

"Desa terbaik di Jawa Barat Rp10 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan, tetapi kita juga akan kasih punishment kepada desa yang sangat buruk, kepala desanya malas, pemerintahnya tidak berjalan, tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat," ujar Dedi usai kegiatan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Gedung Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

Dedi mendorong setiap desa di Jabar untuk melakukan percepatan  pembangunan infrastruktur  dan pelayanan publik sehingga setiap kendala atau keluhan masyarakat bisa segera terlayani.

Untuk merealisasi hal tersebut, maka dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu, juga hadir bupati dan walikota serta kepala desa maupun lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jabar.

"Kita membuat komitmen-komitmen melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat," katanya.

Di antaranya, persoalan yang perlu segera diatasi adalah penanganan sampah dan pembangunan desa sebagai titik sentral utama di Jabar.

Pembangunan tersebut termasuk infrastruktur, keluarga berencana, peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, dan pencegahan ibu meninggal karena melahirkan.

"Pencegahan anak balita meninggal karena sedang dilahirkan, bahasa umumnya seperti itu, dan kemudian peningkatan ketahanan pangan koperasi desa, kemudian sekolah rakyat itu menjadi sesuatu yang hari ini akan menjadi terintegrasi antara pemerintah pusat sampai pada tingkat RT," terang Dedi.

Perbarui data kependudukan

Kemudian, Gubernur Jabar juga meminta RT untuk aktif memperbarui data kependudukan, guna kepentingan pemerataan kebijakan Pemprov Jabar.

"Masyarakat tidak terurus. Ini akan menjadi fokus kita juga," tuturnya.

Dedi berharap melalui kolaborasi kolektif antara pemerintah pusat dan daerah bisa memadukan pelayanan yang bisa lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga.

"Itu yang menjadi sesuatu hari ini, terintegrasi antara pemerintah pusat sampai tingkat RT," pungkasnya.

kompas.com