PDIP Minta Prabowo Pertimbangkan Usulan Purnawiranan TNI soal Pemakzulan Wapres


Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. (Foto: Antara)


Ketua DPP PDI Perjuangan (DPIP), Komarudin Watubun menanggapi sikap Purnawirawan TNI yang salah satunya berisikan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto harus menanggapi serius usulan itu mengingat mereka adalah seorang purnawirawan yang diyakini sudah berdasarkan pertimbangan yang matang.

“Kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke, termasuk Pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, usulan itu tentunya sudah mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini hingga ke depan terhadap dinamika geopolitik. Dia menambahkan, mereka juga melihat beban dan tanggung jawab wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia.

“Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” tegas Komarudin.

Meski sikap ini dinilai agak terlambat, dia meminta Prabowo untuk mempertimbangkan serius usulan para purnawirawan TNI yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tanah Air.

“Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu, presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.

Menurutnya, hal ini karena kesamaan latar belakang Prabowo dengan para purnawirawan yang tergabung dalam forum tersebut.


“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
https://www.inilah.com/pdip-minta-pr...akzulan-wapres
Di UUD 1945 pasal pemakzulan paling memungkinkan cuma Tindakan tercela. Definisi Tindakan tercela apa yang bisa memakzulkan Wapres? Apakah semua partai di MPR dan DPD mau mengadakan siding istimewa?