Lihat Foto Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui setelah acara halal bihalal PWNU di Jakrta Selatan, Minggu (27/4/2025).(Hanifah Salsabila) JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ia memastikan bahwa penunggak pajak akan terus dikejar, karena mereka telah menikmati fasilitas dan kemudahan dari pemerintah tanpa memenuhi kewajiban pajak. "Sudah mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa tidak mau bayar pajak?" ujar Pramono saat menghadiri Halal Bihalal PWNU Jakarta pada Minggu (27/4/2025), dikutip dari Antara. Kenapa Pramono menolak pemutihan pajak kendaraan? Tujuan Pemprov Jakarta disebut memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan untuk meringankan beban bagi mereka yang mampu namun enggan memenuhi kewajibannya. Baca juga: Beda dengan Dedy Mulyadi, Pramono Tegaskan Tak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Salah satu contoh bantuan yang diberikan adalah program pemutihan ijazah, bukan pemutihan pajak kendaraan. "Penunggak pajak kendaraan bermotor, menurut kami, rata-rata memiliki kendaraan kedua atau ketiga. Mereka tidak layak mendapatkan bantuan," ujar Pramono, Rabu (26/3/2025). Apa alasan di balik pengejaran penunggak pajak kendaraan? Pramono menambahkan bahwa, bagi warga yang sudah memiliki kendaraan, tidak membayar pajak adalah sebuah bentuk ketidakpedulian terhadap kewajiban. Oleh karena itu, ia menegaskan akan mengejar pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Baca juga: Tak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Beri Kebijakan Lain untuk Warga Tidak Mampu "Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak, saya tidak akan putihkan, saya akan kejar dia," tegasnya. Bagaimana kebijakan Pemprov Jakarta berpihak kepada rakyat miskin? Pramono juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin. Kesenjangan sosial antara warga kaya dan miskin di Jakarta sangat besar, dan Pemprov Jakarta berusaha mengurangi ketimpangan tersebut melalui kebijakan yang lebih berpihak pada yang membutuhkan. Selain pemutihan ijazah, Pemprov Jakarta juga menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar dan apartemen dengan NJOP di bawah Rp 650 juta. Baca juga: Kisah Cholis Kembali Berburu Pekerjaan di Usia 48 "Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan," ujar Pramono. Mengapa kebijakan pemutihan pajak kendaraan tak bisa diterapkan di Jakarta? Sebelumnya, Pramono juga menanggapi usulan pemutihan pajak yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pramono menilai kebijakan tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Jakarta, mengingat mayoritas penunggak pajak kendaraan adalah pemilik kendaraan kedua dan ketiga yang memiliki kemampuan finansial lebih. "Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta," jelas Pramono.


[url=https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/28/08203291/mengapa-pramono-menolak-pemutihan-pajak-kendaraan-di-jakarta#:~:text=Sebelumnya%2C%20Pramono%20juga%20menanggapi%20usulan,yang%20memiliki%20kemampuan%20finansial%20lebih.]Sumber[/url]


ya kalau mas pram sih tergantung perintah IBU saja
yo opo ora lek?