Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan kenapa pemerintah provinsi (pemprov) menghapus dana hibah untuk pondok pesantren pada APBD tahun anggaran 2025.


Dedi Mulyadi mengatakan, penghapusan dana hibah ke pondok pesantren itu dilakukan Pemprov Jabar untuk membenahi manajemen tata kelola pemberian dana bantuan tersebut.

"Ini upaya kami dalam membenahi manajemen tata kelola hibah, agar hibah ini tidak jatuh pada pondok pesantren yang itu-itu saja," kata Dedi Mulyadi, Rabu 23 April 2025, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.

Dedi pun berharap agar dana hibah pondok pesantren (ponpes) tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik, seperti terhadap DPRD atau gubernur.


"Karena itu, saya telah rapat dengan Kemenag seluruh Jabar. Ke depan, kami akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan," ucap dia.

"Jadi, bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu, selalu pertimbangannya politik," imbuhnya.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu lanjut menjelaskan, pemberian dana hibah nantinya akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan teknis, seperti untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah, yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik," tuturnya.


https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/...tingan-politik

Kalo di Jatim dan Jateng kaya gini salut ane apalagi program spt ini berlaku sampai menjelang pemilu juga.. Jangan nanti pas mau pemilu malah digelontorkan lagi