BEKASI, KOMPAS.com - SMK Karya Pembaharuan Kabupaten Bekasi akan mengembalikan iuran kegiatan perpisahan siswa yang semula bakal digelar di Bali ke seluruh wali murid angkatan 2022/2023.
Langkah ini dilakukan setelah pihak sekolah membatalkan rencana kegiatan yang sedianya dilaksanakan pada Juni 2025 itu. 

"Pengembalian (iuran) setelah kelulusan sekaligus penerimaan ijazah," kata Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin usai dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
Tetuko mengungkapkan, jumlah iuran yang sudah terkumpul untuk kegiatan perpisahan ke Bali sekitar Rp 500 juta.

Jumlah itu berasal dari iuran 179 siswa kelas 12 sebesar Rp 100.000 per bulan sejak awal masuk tahun ajaran baru 2022/2023.
Hanya saja, sebagian iuran yang sudah terkumpul sudah terlanjur dikeluarkan untuk memesan kamar, bus, seragam perpisahan, dan makanan.
"Total uang yang buat booking ratusan juta," jelas dia.
Tetuko juga mengatakan, sudah beberapa tahun belakangan sekolah menggelar perpisahan di Bali dan Yogyakarta.

[url=][/url]
[url=][/url]Kegiatan ini sudah menjadi tradisi setiap tahun sebagai kenangan siswa dan siswi setelah tiga tahun menempuh pendidikan.
"Untuk ke Bali baru sekali tahun kemarin, sebelumnya perpisahannya di Jogja," ungkap Tetuko.
Setelah kegiatan perpisahan ke Bali dibatalkan, pihak sekolah akan mempertimbangkan menggelar perpisahan di lingkungan sekolah.
"Ya kita selenggarakan nanti secara internal saja, barang kali di dalam lingkungan sekolah," imbuh dia.
Teguran Dedy
Sebelumnya diberitakan, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadu ke Dedi Mulyadi terkait kegiatan study tour ke Bali yang diselenggarakan sekolah anaknya yang memakan biaya Rp 5-6 juta.
Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).
[url=][/url]
[url=][/url]
Aduan itu direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71.
"Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?" kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu, dikutip Kompas.com, Kamis.
Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan.

Wanita tersebut juga menyinggung larangan kegiatan study tour ke luar kota yang pernah dikeluarkan oleh Dedi.
"Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour ke luar kota Pak?" kata ibu tersebut.
"Harus bayar berapa?" tanya Dedi.
Ibu itu menjelaskan, sebelum study tour digelar, orangtua siswa harus membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan.
Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.

Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah. Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut.
"Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya," ucap ibu yang tak diketahui namanya itu.
Secara keseluruhan, ibu tersebut menyampaikan bahwa biaya kegiatan study tour anaknya ke Bali berkisar Rp 5-6 juta.
"Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak," ungkapnya.
Mendengar keluhan ibu tersebut, Dedi meminta SMK Karya Pembaharuan segera menghentikan rencana kegiatan study tour.
Jika tidak, Dedi menegaskan, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah tersebut.

"Oke, untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.
"Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya bu ya?" sambung eks Bupati Purwakarta itu.
Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega. Namun, ia tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan study tour sekolah anaknya.
Sementara, Dedi memastikan akan meminta anak buahnya menghubungi sekolah tersebut agar menghentikan rencana kegiatan study tour.
"Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan," tambah Dedi.

Catatan :
Kalau memang ada paket wisata tour tanpa studi...mungkin pak KDM bisa buka in E budgeting , biar di lelang , sehingga bisa dapat murah / hemat .

Namun itu tidak meng cover : sangu pendamping / guru , biaya perjalanan pendamping / guru dll , ini PR dari sekolah dan sebaiknya tidak dibebankan ke siswa.

Sumur : https://www.msn.com/id-id/berita/oth...mbalikan-iuran