IKM UI Desak TNI Hentikan Intervensi dan Provokasi Gerakan Mahasiswa



JAKARTA, KOMPAS.com – Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (IKM UI) secara tegas menolak segala bentuk degradasi dan komersialisasi gerakan mahasiswa.

Sikap ini ditegaskan dalam hasil Sidang Paripurna VI Kongres Mahasiswa UI yang digelar pada Rabu (23/4/2025).

Dalam pernyataan resminya, IKM UI menolak segala bentuk intervensi, termasuk dari pihak militer, serta mengecam upaya-upaya sistematis yang dinilai berpotensi memecah belah solidaritas gerakan mahasiswa.

"Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral yang independen. Tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pihak eksternal mana pun," bunyi pernyataan sikap IKM UI, Jumat (25/4/2025).

IKM UI juga menegaskan bahwa komersialisasi agenda perjuangan mahasiswa atau bentuk transaksi lainnya yang merendahkan nilai perjuangan adalah pelanggaran prinsip dasar kemahasiswaan.

Salah satu poin penting dalam hasil sidang tersebut adalah kecaman terhadap dugaan intervensi militer, khususnya oleh Komando Distrik Militer (Dandim).

Sidang mencatat bahwa terdapat klaim-klaim tidak bertanggung jawab dari pihak militer yang mencoba membangun kedekatan semu dengan mahasiswa.

Disebutkan bahwa flyer kegiatan Konsolidasi Mahasiswa Nasional (Konsolnas) UI disebar ke Dandim tanpa undangan resmi dan dijadikan alat legitimasi, seolah TNI adalah bagian dari gerakan mahasiswa.

“Afiliasi sekecil apapun dengan pihak militer akan menjadi senjata untuk mematikan gerakan mahasiswa. Mereka ingin mencitrakan diri sebagai ‘teman mahasiswa’, padahal tujuan akhirnya adalah mengooptasi perjuangan kita,” lanjut perwakilan IKM UI.

IKM UI juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat intelijen yang mencoba memasuki lokasi Konsolnas tanpa surat izin resmi.

Tindakan ini dinilai sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran terhadap kebebasan akademik. Sebagai respons dari keterlibatan oknum mahasiswa seperti Muhammad Faridz Adrian (Ketua BEM FIA UI 2025) yang disebut menyebarkan flyer tanpa persetujuan Chief Executive Meeting (CEM) ke pihak militer, IKM UI mengajukan beberapa tuntutan.

Di antaranya, menolak segala bentuk afiliasi dengan militer, intelijen, atau kekuatan politik, serta memastikan koordinasi hanya melibatkan pihak yang sah secara struktural.

“Lalu, sebagai bentuk pembatasan tegas antara institusi militer dan gerakan mahasiswa yang berbasis pada nilai-nilai sipil,” ujar keterangan resmi tersebut.

“Kemudian, menuntut TNI agar menghentikan segala bentuk provokasi serta penyebaran narasi palsu terkait gerakan mahasiswa,” tegas keterangan resmi IKM UI.
https://nasional.kompas.com/read/202...kan-mahasiswa.

ancaman TNI yang dirasa oleh IKM UI