Pelanggaran yang diduga dilakukan manajemen UD Sentosa Seal seabrek-abrek. Selain menahan ijazah, gaji pekerja di bawah UMR dan menghalangi karyawan ibadah Salat Jumat, distributor pelumas seal ini, tak memiliki tanda daftar gudang (TDG). Dengan kata lain, gudang milik UD Sentosa Seal tak berizin alias ilegal.

"Hasil penelusuran perangkat daerah terkait Pemkot Surabaya menyatakan bahwa CV Sentoso Seal tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang di Margomulyo. Padahal, TDG ini wajib dimiliki sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag)," ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, di Surabaya, dikutip Senin (21/4/2025).

Terkait sanksi untuk UD Sentosa Seal yang pelanggarannya bertubi-tubi itu, Fikser belum berani menjawab tegas. Hari kini, pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dinas Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Upaya ini ditempuh, lanjut Fikser untuk memperjelas kewenangan penutupan gudang milik Jan Hwa Diana yang diduga melakukan penahanan ijazah puluhan mantan karyawannya.

"Kami ingin memastikan, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menutup gudang tersebut. Apakah dari pihak kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota," ungkap Fikser.

Dalam berbisnis, kata Fikser, UD Sentosa Seal hanya mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Dari data yang kami temukan, CV Sentoso Seal hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013. Namun tidak ditemukan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG di Sistem OSS untuk gudang di Jalan Margomulyo Industri Nomor II/32 (alamat lama Jalan Margomulyo Industri II H/14)," bebernya.

Padahal, lanjut Fikser, UD Sentosa wajib memiliki izin TDG, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Dalam beleid itu, pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG. Diperkuat pasal 4 ayat 1 Permendag 90/2014 menyatakan, penerbitan TDG merupakan kewenangan Menteri Perdagangan (Mendag).

"Sementara pada Pasal 5 diterangkan bahwa bupati atau wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," beber Fikser.

Masih menurutnya, TDG juga harus diperbarui setiap lima tahun jika kegiatan pergudangan masih berlangsung. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Permendag mengenai Penataan dan Pembinaan Gudang.

"Apabila melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2, maka pemilik gudang dapat dikenai sanksi berupa penutupan gudang atau denda, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sumur Jetpump

Pantesan gudangnya disegel