Paulus Pulo - detikSulsel
Selasa, 22 Apr 2025 11:32 WIB

Viral pihak mengaku petinggi NFRPB mendatangi sejumlah kantor pemerintah di Sorong, Papua Barat Daya. Foto: (dok. istimewa)

Sorong - Viral di media sosial pihak mengaku petinggi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) mendatangi sejumlah kantor institusi kepolisian hingga pemerintahan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Forkopimda Papua Barat Daya langsung turun tangan menyikapi hal tersebut.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Forkopimda langsung menggelar rapat usai kedatangan sejumlah orang yang mengaku petinggi NFRPB itu pada Senin (21/4). Rapat dihadiri oleh 10 unsur pimpinan Forkopimda, antara lain Wakil Gubernur, Danrem 181/PVT, Kabinda PBD, Wakapolda PBD, Dirintelkam Polda PBD, Kepala Kesbangpol PBD, Dandim 1802/Sorong, Ketua MRP PBD, dan Staf Ahli Gubernur.

Elisa mengungkapkan, dalam rapat tersebut Forkopimda sepakat mengambil langkah tegas terhadap segala bentuk upaya separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Dia mengatakan Papua Barat Daya adalah bagian sah dari NKRI.

"Tidak ada ruang bagi pihak manapun yang mencoba memecah persatuan bangsa dengan klaim sepihak. Segala bentuk tindakan yang menyimpang dari konstitusi akan ditindak melalui jalur hukum," ujar Elisa dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Selain itu, Elisa juga menegaskan bahwa NRFPB tidak sah secara konstitusional. Menurutnya, mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan diminati pertanggungjawaban secara hukum.

"Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kelompok yang menamakan diri NRFPB tidak sah secara konstitusi. Mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum," ucap Elisa.

"Kami akan bersinergi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan, penindakan, serta pencegahan lanjutan terhadap aktivitas separatis. Masyarakat kami imbau untuk tidak terprovokasi," imbuhnya.

Informasi yang dihimpun detikcom, pihak mengaku petinggi NRFPB itu mendatangi Kantor Wali Kota Sorong, Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor MRP Papua Barat Daya, Ditpolairud Polda Papua Barat Daya, serta Polresta Sorong Kota pada Senin (14/4). Mereka mengaku membawa surat dari presiden NRFPB.

Ada dua surat yang diklaim dibawa oleh mereka. Yakni terkait dengan perundingan damai dan three parties RTC.

Sementara dalam video beredar, terlihat sejumlah orang berseragam loreng dan pakaian dinas dengan baret di kepalanya mengawal seseorang diduga petingginya yang mengenakan batik biru. Mereka tampak mendatangi sejumlah kantor di Papua Barat Daya.

Orang diduga petinggi itu terlihat membawa sejumlah map di tangannya. Di akhir video, mereka menyerukan 'Papua merdeka'.

https://www.detik.com/sulsel/berita/...papua-merdeka.

TNI-Polri Sebut NRFPB Datangi Polda-Kantor Gubernur Diduga Perbuatan Makar

Paulus Pulo - detikSulsel
Selasa, 22 Apr 2025 13:30 WIB

Konferensi pers Forkopimda Papua Barat Daya terkait NFRPB. Foto: (dok. istimewa)

Sorong - Pihak mengaku petinggi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) mendatangi sejumlah kantor pemerintahan hingga kepolisian di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Aparat menilai aksi tersebut diduga sebagai perbuatan makar.
"Polda Papua Barat Daya tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindakan pidana makar dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara," kata Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Semmy Ronny Tabhaa dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Semmy mengatakan pihaknya kini mengawasi ketat aktivitas kelompok tersebut. Dia menegaskan bakal melakukan tindakan tegas atas perbuatan yang mengganggu kedaulatan NKRI.

"Kami awasi ketat aktivitas kelompok ini, termasuk distribusi konten mereka di media sosial. Setiap pelanggaran akan diproses hukum dengan tegas dan terukur kepada kelompok-kelompok mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," bebernya.

Sementara itu, Danrem 181/PVT Brigjen Totok Sutriono juga menegaskan jika kelompok NRFPB merupakan gerakan inkonstitusional. Sehingga, mereka mendukung penuh Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum.

"Kelompok NRFPB jelas merupakan gerakan inkonstitusional. TNI mendukung penuh tindakan penegakan hukum oleh Polri," ucap Totok.

"Apabila terdapat indikasi penggunaan senjata atau ancaman serius terhadap kedaulatan, TNI akan bertindak tegas. Keutuhan NKRI adalah harga mati," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Forkopimda langsung menggelar rapat usai kedatangan sejumlah orang yang mengaku petinggi NFRPB itu pada Senin (21/4). Rapat dihadiri oleh 10 unsur pimpinan Forkopimda, antara lain Wakil Gubernur, Danrem 181/PVT, Kabinda PBD, Wakapolda PBD, Dirintelkam Polda PBD, Kepala Kesbangpol PBD, Dandim 1802/Sorong, Ketua MRP PBD, dan Staf Ahli Gubernur.

Elisa mengungkapkan, dalam rapat tersebut Forkopimda sepakat mengambil langkah tegas terhadap segala bentuk upaya separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Dia mengatakan Papua Barat Daya adalah bagian sah dari NKRI.

Selain itu, Elisa juga menegaskan bahwa NRFPB tidak sah secara konstitusional. Menurutnya, mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan diminati pertanggungjawaban secara hukum.

"Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kelompok yang menamakan diri NRFPB tidak sah secara konstitusi. Mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum," ucap Elisa.

"Kami akan bersinergi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan, penindakan, serta pencegahan lanjutan terhadap aktivitas separatis. Masyarakat kami imbau untuk tidak terprovokasi," imbuhnya.

https://www.detik.com/sulsel/berita/...rbuatan-makar.

Danrem 181/PVT Siap Dukung Polri Tindak Kelompok Makar, Klaim NFRPB Sudah Selesai saat Pepera

Tayang: Senin, 21 April 2025 22:48 WIT
Penulis: Angela Cindy | Editor: Jariyanto
zoom-inlihat fotoDanrem 181/PVT Siap Dukung Polri Tindak Kelompok Makar, Klaim NFRPB Sudah Selesai saat Pepera
TRIBUNSORONG.COM/ANGELA CINDY
JAGA KEUTUHAN NKRI - Komandan Korem 181/Praja Vira Tama (PVT) Brigjen TNI Totok Sutriono menyampaikan keterangan dalam konferensi pers bersama pihak Pemprov Papua Barat Daya di kantor gubernur sementara, kompleks kantor Wali Kota Sorong menyikapi kelompok yang menamakan NFRPB, Senin (21/4/2025). Ia menegaskan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komandan Korem 181/Praja Vira Tama (PVT) Brigjen TNI Totok Sutriono turut merespons kemunculan kelompok yang menamakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Dirinya hadir dalam konferensi pers yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di kantor gubernur sementara, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Senin (21/4/2025).

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Sikapi NFRPB, Gubernur Elisa: Inkonstitusional, Jangan Beri Ruang!

Menurut Totok, aktivitas kelompok tersebut merupakan tindakan menyimpang dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun konstitusi.


“Tindakan mereka akan dilihat dari aspek hukum, dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan. Jika sudah mengarah pada makar atau kekuatan bersenjata, TNI siap mendukung Polri dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Dari Sabang sampai Merauke, setiap jengkal tanah Indonesia adalah bagian sah dari NKRI yang telah diakui secara internasional.

Danrem menegaskan, tidak ada ruang bagi narasi lain di luar keputusan sah yang sudah ditetapkan.

"Klaim-klaim soal tahun 1961 atau 1969 itu sudah selesai pada saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Dunia internasional pun sudah mengakui hasil Pepera sebagai sahnya integrasi Papua ke dalam NKRI,” katanya.


Brigjen Totok juga mengingatkan seluruh masyarakat Papua agar tidak terprovokasi atau memiliki niat bertindak makar.


Stabilitas keamanan dan persatuan bangsa adalah tanggung jawab bersama.

“TNI berkomitmen menjaga dan memperkuat keutuhan NKRI. Kami akan selalu hadir untuk memastikan Tanah Papua tetap aman dan menjadi bagian utuh dari Indonesia,” ucap Danrem 181/PVT.

Jangan beri ruang
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, Ketua MPRBD Alfons Kambu, serta Wakapolda Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa mengatakan, tindakan atau klaim dari NFRPB merupakan pelanggaran serius.

"Saya tegaskan bahwa Papua, termasuk Papua Barat Daya, merupakan bagian sah dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya dalam konferensi pers di kantor gubernur sementara, kompleks kantor Wali Kota Sorong.

Menurut Elisa, upaya-upaya klaim dari individu atau kelompok yang menyatakan berdirinya NFRPB adalah tindakan menyimpang dari konstitusi atau inkonstitusional sehingga akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Gubernur Kambu juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda Papua agar tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menyesatkan dan mencoba memecah belah persatuan bangsa.

Baca juga: Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Papua Barat Daya Tak Tersentuh Efisiensi

Menurutnya, hak menyampaikan pendapat memang dihormati tetapi tidak bisa membenarkan tindakan yang mencederai semangat persatuan.

"Tidak ada ruang atau kekuatan yang bisa melegitimasi negara di dalam negara. Itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat," ucap Elisa Kambu.

"Kelompok ini (NFRPB) tidak kami akui. Kami akan kejar dan minta pertanggungjawaban. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak memberi tempat pada gerakan-gerakan yang ingin memecah NKRI," katanya.

Baca juga: Kronologi Anggota OPM Intan Jaya Diamankan Saat Sedang Memata-matai Prajurit TNI di Pos

Putra Maybrat ini memastikan penanganan kelompok ini akan dilakukan bersama aparat penegak hukum secara terukur dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan, Papua adalah bagian dari Indonesia sehingga harus membangun tanah ini secara damai dan dalam semangat kebersamaan. (tribunsorong.com/angela cindy)


https://sorong.tribunnews.com/2025/0...goog_rewarded.



MRP Papua Barat Kritik Klaim NFRPB, Jangan Terprovokasi oleh Pernyataan Sepihak

Tayang: Selasa, 22 April 2025 11:38 WIT
Editor: Petrus Bolly Lamak
zoom-inlihat fotoMRP Papua Barat Kritik Klaim NFRPB, Jangan Terprovokasi oleh Pernyataan Sepihak
Dok. Istimewa
MRP - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak mengkritik pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kecil di wilayah Papua Barat Daya, yang mengklaim berdirinya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

TRIBUNSORONG.COM - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak mengkritik pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kecil di wilayah Papua Barat Daya, yang mengklaim berdirinya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan demokrasi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan serta kenyamanan politik di Papua Barat.

Baca juga: NFRPB Tak Punya Legalitas Hukum, Ini Langkah dan Upaya Polda Papua Barat Daya

Waprak mengimbau pihak berwajib untuk segera mengklarifikasi pernyataan kelompok tersebut agar tidak mempengaruhi situasi di Papua Barat, yang saat ini telah damai dan aman.


Ia menekankan bahwa Papua terdiri dari enam provinsi, dan pernyataan seperti itu bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak memahami isu tersebut.

"Saya berharap masyarakat di Papua Barat tetap menjaga keamanan dan kedamaian, serta tidak terprovokasi oleh pernyataan sepihak. Mari kita berdialog dengan cara yang demokratis dan menjaga persatuan," ujarnya.


Waprak juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Barat, serta mengingatkan untuk tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan diri sendiri atau daerah.

Ia menyampaikan bahwa, dalam bulan yang penuh makna ini, penting untuk menjaga suasana damai, terlebih menjelang perayaan hari kemenangan bagi umat Kristen.

Sikap Pemprov Papua Barat Daya
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Forkopimda dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya menyampaikan sikap resmi terhadap surat dari pihak yang mengatasnamakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Senin (21/4/2025).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, Ketua MPRBD Alfons Kambu, serta Wakapolda Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa mengatakan, tindakan ini merupakan pelanggaran serius.

"Saya tegaskan bahwa Papua, termasuk Papua Barat Daya, merupakan bagian sah dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya dalam konferensi pers di kantor gubernur sementara, kompleks kantor Wali Kota Sorong.

Menurut Elisa, upaya-upaya klaim dari individu atau kelompok yang menyatakan berdirinya NFRPB adalah tindakan menyimpang dari konstitusi atau inkonstitusional sehingga akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Gubernur Kambu juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda Papua agar tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menyesatkan dan mencoba memecah belah persatuan bangsa.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Selasa 22 April 2025, Maybrat Berpotensi Hujan Petir

Menurutnya, hak menyampaikan pendapat memang dihormati tetapi tidak bisa membenarkan tindakan yang mencederai semangat persatuan.

"Tidak ada ruang atau kekuatan yang bisa melegitimasi negara di dalam negara. Itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat," ucap Elisa Kambu.

"Kelompok ini (NFRPB) tidak kami akui. Kami akan kejar dan minta pertanggungjawaban. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak memberi tempat pada gerakan-gerakan yang ingin memecah NKRI," katanya.


Putra Maybrat ini memastikan penanganan kelompok ini akan dilakukan bersama aparat penegak hukum secara terukur dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan, Papua adalah bagian dari Indonesia sehingga harus membangun tanah ini secara damai dan dalam semangat kebersamaan. (*/tribunsorong.com)

https://sorong.tribunnews.com/2025/0...ataan-sepihak.
Gerakan OPM yang nggak banyak aksi, NFRPB muncul lagi