Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih bersifat prosiklis (procyclical). Padahal saat ini Indonesia membutuhkan kebijakan yang bersifat countercyclical.

Procyclical merujuk pada kebijakan yang ekspansi saat ekonomi sedang berkembang dan kontraksi saat resesi. Sementara itu, countercyclical merujuk pada kebijakan yang ekspansif saat resesi untuk memberi stimulasi pada ekonomi.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melandasi argumentasi tersebut karena alokasi anggaran untuk program-program prioritas tersebut sangat besar dan bersifat jangka panjang pada saat kondisi ekonomi tidak dalam kondisi yang baik. Sementara itu, Indonesia membutuhkan kebijakan yang bersifat countercyclical yang ekspansif pada saat resesi.

"Kita ini salah jalan, ketika ekonomi sulit, kebijakan pemerintah kita justru procyclical, memperburuk keadaan. Ekonomi sulit, tetapi anggaran alokasi program besar dan berjangka panjang. Ini pemutusan hubungan kerja [PHK] pasti melejit dan daya beli turun," ujar Wijayanto dalam agenda diskusi publik di Universitas Paramadina, Kamis (17/4/2025).

Sekadar catatan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Bahkan, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun, sehingga akumulasi total menjadi Rp171 triliun. Sementara, pembiayaan perumahan adalah Rp35 triliun dalam APBN 2025. Kemudian, program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan Rp400 triliun, yang salah satunya berasal dari APBN.

Dalam kaitan itu, Wijayanto menilai kebijakan MBG masih bersifat sentralistis, sehingga hanya memberikan stimulus kepada kelompok tertentu.

Selain itu, Wijayanto juga menyoroti kebijakan 3 Juta Rumah di tengah daya beli yang melemah. Dengan kondisi tersebut, terdapat potensi krisis subprime mortgage versi Indonesia. Kala itu, Amerika Serikat memfasilitasi rakyat untuk memiliki rumah, termasuk yang berpenghasilan rendah.

Namun, ketika ekonomi mengalami perlambatan dan menyebabkan PHK, masyarakat AS tidak sanggup melanjutkan cicilan sehingga banyak rumah yang dikembalikan. Akibatnya, banyak rumah yang dijual dengan murah dan menurunkan harga properti.

Terakhir, yang berkaitan dengan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Wijayanto menggarisbawahi pemerintah sebenarnya bisa menjalankan program tersebut secara bertahap.

Dikonfirmasi secara terpisah, Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, pemerintah harus bisa mengomunikasikan dan memantau implementasi program prioritas agar bisa melihat dampaknya ke pertumbuhan ekonomi.

"Contoh seperti MBG, katanya bisa meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah [UMKM)] tetapi ada beberapa cerita belum dibayar. Jadi bagaimana bisa menghasilkan kegiatan ekonomi kalau pencairan dana terhambat?," ujar Telisa kepada Bloomberg Technoz.

Dengan demikian, Telisa mengatakan program-program tersebut harus melibatkan UMKM serta implementasinya harus diawasi. Sehingga, anggaran negara yang dialokasikan kepada program tersebut bisa digunakan dengan maksimal.

"Kalau ada hambatan regulasi, perlu dicek, perlu sering blusukan untuk melihat sejauh mana dampak atau penggunaan dari dana tersebut. Supaya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang optimal," ujarnya.

Daya Beli Tergerus

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Andry Asmoro melaporkan tingkat tabungan kelompok bawah dan atas dalam tren yang melambat pada periode Ramadan 2025.

Dalam laporan Mandiri Institute per 6 April 2025, tingkat tabungan kelompok bawah terus melambat dan berada pada level terendah pada Ramadan 2025. Hal ini dinilai menunjukkan daya beli yang makin tergerus.

Sebagai gambaran, indeks tingkat tabungan kelompok bawah berada pada level 79,8 pada Maret 2025, turun dari 84,4 pada Maret 2024.

"Tingkat tabungan kelompok bawah biasanya meningkat di periode Ramadan, tetapi tahun ini terus melambat dan berada di level terendah, menunjukkan daya beli yang makin tergerus," ujar Asmoro dalam laporan Mandiri Institute, dikutip Rabu (16/4/2025).

https://www.bloombergtechnoz.com/det...eban-anggaran/

Sudah ga heran lagi, kelas atas ogah belanja (duitnya buat investasi emas, beli SBN).
Kelas bawah ga bisa belanja (ga ada duit).

Investor asing cabut, balik kampung.

Silahkan cari selamat masing2 deh ya..