Dalam perkembangan terbaru negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa hak Iran untuk memperkaya uranium adalah prinsip yang tidak akan dibuka untuk negosiasi. Pernyataan tersebut disampaikan Araqchi dalam sebuah konferensi pers pada hari ini, yang dikutip oleh berbagai kantor berita Iran dan internasional.

Araqchi secara tegas menyampaikan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan, terutama dari pihak Amerika Serikat, terkait program nuklirnya. Ia menyebutkan bahwa mitranya dalam perundingan, Steve Witkoff dari pihak AS, telah memberikan sejumlah pernyataan yang belum konsisten, namun menegaskan bahwa posisi final Amerika hanya akan benar-benar terlihat saat pembicaraan resmi berlangsung.

"Hak Iran untuk memperkaya uranium tidak dapat dinegosiasikan," kata Araqchi. “Mereka (AS) mungkin menyampaikan berbagai opini di luar, tetapi kami menunggu kejelasan di meja perundingan. Tekanan tidak akan membuahkan hasil apa pun.”

Pernyataan ini menegaskan sikap Iran yang sejak lama memegang teguh bahwa sebagai negara penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), mereka berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk proses pengayaan uranium. Namun, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, terus menyuarakan kekhawatiran bahwa kegiatan pengayaan uranium dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir, meskipun Iran berulang kali membantah memiliki niat semacam itu.

Araqchi juga menyampaikan bahwa meskipun Iran tidak akan berkompromi dalam hal pengayaan, mereka tetap membuka diri untuk membangun kepercayaan dengan komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk meredakan kekhawatiran dan menunjukkan transparansi terkait program nuklirnya.

“Iran bersedia membangun kepercayaan dengan Amerika Serikat. Namun, membangun kepercayaan tidak berarti menyerahkan hak kedaulatan kami,” tambah Araqchi.

Pernyataan tegas ini muncul menjelang pertemuan lanjutan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 19 April mendatang. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang sempat dibekukan, terutama setelah Amerika Serikat menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Donald Trump.

Sejak saat itu, ketegangan antara kedua negara terus meningkat, dengan Iran secara bertahap mengurangi komitmennya terhadap JCPOA dan meningkatkan level pengayaan uranium. Meski pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke meja perundingan, pembicaraan sejauh ini masih dibayangi oleh ketidakpercayaan dan perbedaan pandangan mendasar.

Para analis menyebut bahwa posisi tegas Iran ini dapat menjadi hambatan utama dalam pembicaraan, namun juga bisa menjadi strategi negosiasi untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental mereka tetap dihormati dalam setiap kesepakatan yang tercapai.

Dengan waktu yang semakin mendekati pertemuan pada 19 April, perhatian dunia kini tertuju pada bagaimana Amerika Serikat akan merespons sikap keras Iran, dan apakah kompromi dapat dicapai tanpa melanggar prinsip masing-masing pihak.

Referensi:

Kantor Berita IRNA (Islamic Republic News Agency)

Press TV Iran

Al Jazeera – Middle East News

Reuters – World News on Iran Nuclear Talks

Associated Press – Iran Nuclear Developments