Tayang: Selasa, 15 April 2025 17:19 WIB
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
zoom-inlihat fotoMassa Aksi Akan Terus Berkemah di Depan Gerbang DPR Sampai Revisi UU TNI Dibatalkan
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
BERKEMAH DI DPR - N, salah seorang peserta aksi kamping yang menuntut pembatalan revisi UU TNI, di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - N, salah seorang peserta aksi kamping, menyatakan dirinya dan masyarakat sipil lain akan tetap menginap mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila DPR, Jakarta, selama mungkin sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Aksi ini menjadi bentuk penyuaraan mereka terhadap penolakan dan tuntutan pencabutan revisi UU TNI.

N dan masyarakat sipil lainnya mengaku tak gentar atas berbagai upaya pembubaran paksa dari aparat keamanan, baik kepolisian, petugas pengamanan DPR maupun unsur keamanan lain.

"Kami akan tetap bertahan di sini selama mungkin, sampai RUU TNI dicabut. Sampai menang," kata N saat ditemui Tribunnews, di depan Gerbang Pancasila DPR, Jalan Gelora, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Adapun pada Senin (14/4) malam sempat terjadi upaya pembubaran dari aparat kepolisian.

Massa aksi yang menginap dan mendirikan tenda di salah satu akses keluar-masuk kendaraan diminta bubar dan mengangkat tenda-tendanya atas dalih waktu dan ruang penyampaian pendapat sudah habis.

"Kami bertahan di sini, tapi mereka (kepolisian) datang dengan dalih sudah habis ruang untuk berpendapat. Mereka mengecap seperti itu makanya kemarin mereka masuk ke sini dan berusaha membubarkan kami," tutur N yang mengenakan masker.

Saat ini tersisa dua tenda yang berdiri di trotoar Jalan Gelora, tepat depan Gerbang Pancasila DPR.

Jumlah tenda dan massa yang melancarkan aksi damai ini banyak berkurang setelah sebelumnya pihak Satpol PP Pemprov DKI Jakarta memindahkan hingga mengangkut paksa tenda - tenda para demonstran.

N menyebut setidaknya ada enam tenda milik peserta aksi penolakan revisi UU TNI yang diangkut oleh Satpol PP.

Massa juga berencana untuk meminta ganti rugi atas tindakan Satpol PP DKI itu, karena bertindak tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Ada 6 tenda kemarin yang diangkut Satpol PP, dan kami berencana meminta ganti rugi," katanya.

N sendiri menegaskan aksi yang mereka lakukan adalah tindakan kolektif sebagai individu untuk bersatu, menyuarakan pendapatnya terkait revisi UU TNI dan tuntutan pencabutan pengesahan UU TNI oleh DPR.

Mereka akan tetap bertahan selama mungkin sampai revisi UU TNI dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun DPR menarik kembali hasil revisi UU TNI yang saat ini sudah diserahkan DPR ke Presiden.

Dia juga mengajak masyarakat sipil lainnya yang mau bergabung untuk datang, berjuang bersama menyuarakan penolakan revisi UU TNI dengan berkemah di depan gedung DPR.

"Jadi massa yang ingin bergabung sama kami silakan datang ke sini, kami sangat open, dan tunjukkan bentuk ekspresi kalian apapun itu," ucap N.

Berdasarkan pantauan Tribunnews pada Selasa siang, massa aksi berkegiatan seperti biasa di tengah hilir mudiknya kendaraan yang keluar dan masuk kawasan kompleks parlemen Senayan.

Masing - masing dari mereka juga melengkapi dirinya dengan masker untuk menghindari wajahnya teridentifikasi atau sebatas mencegah potensi kejadian tak diinginkan menyasar para peserta aksi kamping.

Sementara di sisi seberang para peserta aksi kamping, Gerbang Pancasila yang menjadi pintu masuk kompleks parlemen dari Jalan Gelora terpantau dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari unsur Brimob, kesatuan operasi khusus Polri yang bertugas menangani ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

https://www.tribunnews.com/nasional/...ni-dibatalkan.
Buang hajat sama mandinya di mana?
Di stasiun Palmerah?

Bivitri Susanti: Demo Piknik Melawan di Depan DPR Dilindungi Konstitusi

Menurut Bivitri Susanti, aksi yang dinamakan Piknik Melawan di depan Gedung DPR ini merupakan bentuk unjuk rasa yang dilindungi oleh konstitusi.
15 April 2025 | 19.42 WIB


Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kuliah umum di aksi Piknik Melawan yang digelar di seberang Gerbang Pancasila DPR, Jakarta Pusat, 15 April 2025. Tempo/Ervana.
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum tata negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti menegaskan aksi kemah yang menuntut pencabutan revisi UU TNI di seberang Gerbang Pancasila Gedung DPR bukan tindakan melawan hukum. Menurut dia, aksi yang dinamakan Piknik Melawan ini merupakan bentuk unjuk rasa yang dilindungi oleh konstitusi.

“Kebebasan berpendapat itu adalah hak konstitusional kita,” kata Bivitri ketika ditemui di lokasi Piknik Melawan, di seberang Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa, 15 April 2025.


Bivitri mengatakan aparat keamanan tidak bisa membubarkan aksi dengan alasan pelanggaran Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum. Hal tersebut lantaran posisi Perda berada di bawah undang-undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan itu tidak bisa melangkahi undang-undang, terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Selain itu, Bivitri juga menilai alasan bahwa aksi ini mengganggu estetika atau pemandangan Gedung Parlemen dibuat-buat. “Terlalu mengada-ada kalau dibilang mengganggu pemandangan dan lain sebagainya, karena mereka bersih. Mengganggu pemandangan karena dalam pikiran mereka, mereka tahu anak-anak ini sedang protes,”p ujar dia.

Menurut Bivitri, para perwakilan rakyat di dalam Gedung DPR seharusnya mendengarkan suara warga yang berkemah itu. Ia meyakini apabila protes maupun penolakan warga soal UU TNI didengarkan, peserta aksi akan membubarkan diri dengan sendirinya. “Enggak perlu diusir-usir. Solusinya bukan menyingkirkan mereka, tapi mendengar mereka,” tutur Bivitri.


Sejumlah peserta aksi masih bertahan di seberang Gerbang Pancasila Gedung DPR pada Selasa, 15 April 2025, meski mendung menyelimuti. Aksi Piknik Melawan berlanjut walaupun enam orang peserta sempat ditangkap oleh kepolisian semalam.

Berdasarkan pantauan Tempo pagi ini pukul 09.55 WIB, dua tenda terpasang di trotoar. Pada kedua tenda tersebut tertempel tulisan “Mohon maaf perjalanan Anda terganggu, sedang ada perbaikan demokrasi.”

Seorang perwakilan aksi yang meminta untuk dipanggil Al menceritakan bahwa enam peserta ditangkap pada Senin malam, 14 April 2025. Enam orang peserta piknik—yang terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki—dimasukkan ke dalam mobil polisi. Penangkapan itu disebut dilakukan tanpa proses interogasi dan tanpa pendampingan hukum.

Al mengaku tak mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil itu. “Lalu di situ, setelah mungkin setengah sampai satu jam, mereka dibebebaskan. Kemudian kami regroup lagi, kami bangun lagi tendanya,” ucap Al ketika ditemui di lokasi aksi di seberang Gerbang Pancasila, DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi.

Adapun Al menyebut tak ada satu pun perwakilan DPR yang turun ke lokasi untuk menemui para peserta aksi. “Entah itu anggota dewannya ataupun stafnya, belum ada yang reach out ke kami. Entah itu online ataupun datang langsung ke sini, atau mungkin berhenti menyapa dulu,” kata dia.

Upaya pembubaran aksi kemah di Gedung Parlemen itu merupakan yang kedua kalinya. Pada Rabu, 9 April 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta membubarkan sejumlah warga yang berkemah di gerbang Gedung MPR/DPR/DPD untuk menuntut pencabutan revisi UU TNI. Sebelum akhirnya dibubarkan, para peserta aksi telah berkemah di depan Gerbang Pancasila selama 82 jam.

Menurut Al, peserta Piknik Melawan kali ini akan bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka didengarkan dan terpenuhi. Ia pun menginginkan aparat keamanan untuk ikut bekerja sama dengan peserta aksi. Bila aparat keamanan memberi aturan mengenai batasan keramaian pada malam hari, Al mengatakan peserta aksi akan menyanggupinya.

“Kami akan turuti itu, tapi kami ingin tenda ini sebagai simbol untuk tetap bertahan, sebagai simbol bahwa ada orang-orang yang masih melawan kerusakan di pemerintahan,” ujar dia.
https://www.tempo.co/politik/bivitri...titusi-1231676

perjuang orang-orang yang piknik