OPM Klaim Dapat Indentifikasi Warga Sipil yang Diduga Intel

Juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, menyebut pemantauan aktivitas media sosial menjadi salah satu kunci dalam mengidentifikasi target.
14 April 2025 | 12.49 WIB

TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim memiliki metode khusus dalam mendeteksi keberadaan intelijen yang menyamar sebagai warga sipil di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom menyebut pemantauan aktivitas media sosial menjadi salah satu kunci dalam mengidentifikasi target.

"Contohnya guru yang kami deteksi yang dibunuh di Anggruk. Kami mendeteksi itu, nanti kita akan pelajari media sosial hingga aktivitas mereka," kata Sebby dalam wawancara bersama Tempo, Ahad, 13 April 2025.

Perkembangan teknologi memungkinkan pihaknya untuk menelusuri latar belakang orang-orang yang datang ke Papua. Ia menuding sejumlah guru yang dibunuh sebelumnya telah dibina oleh aparat keamanan sebelum dikirim ke wilayah konflik. "Ini zaman teknologi ini. Guru itu dibina sebelum ke Papua oleh TNI-Polri. Bisa dilihat dari foto-foto yang kita rilis, mereka dibina aparat," ujar Sebby.

Selain itu, TPNPB mengklaim memiliki data tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para guru kepada masyarakat lokal, yang menurut mereka menunjukkan adanya kegiatan intelijen. “Guru di Anggruk itu meminta anak murid melepas gelang bermotif bintang fajar yang merupakan bendera nasional Bangsa Papua Barat. Itu disuruh buka. Mereka juga biasa bertanya mengenai basis dan lokasi TPNPB di mana saja” ujarnya.

Sebby menyatakan, informasi yang demikian mereka terima dari tim intelijen TPNPB yang mereka sebut dengan Papua Intelligence Service (PIS). “Data-data ini bisa masuk ke kami, dari sisi intelijen. Kami menyebutnya Papua Intelligence Service atau PIS, itu yang akan memberikan laporan ke kami,” katanya.

Sebby menyatakan kelompoknya merupakan otak di balik serangan enam orang guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo yang tewas pada Jumat, 21 Maret 2025. Dia mengatakan serangan itu dilakukan karena para korban adalah bagian dari intelijen yang dikerahkan oleh aparat keamanan di Yahukimo.

“Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen,” kata Sebby dikutip dalam keterangan pers, Sabtu, 22 Maret 2025.

Adapun peristiwa pembunuhan itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan mengatakan korban tewas diduga dengan cara dibakar saat berada di dalam bangunan sekolah. Dia mengatakan korban tewas dengan cara dibakar hidup-hidup.
Iklan

“Benar, enam orang guru tewas dalam serangan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan. Dalam serangan ini mereka membakar sekolah dan rumah guru,” kata Kurniawan saat dihubungi, Ahad, 23 Maret 2025.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesian, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengungkapkan tudingan warga sipil sebagai intel merupakan propaganda OPM. Hal itu, kata Kristomei, dilakukan OPM dengan mengintimidasi, menyiksa, membunuh guru dan tenaga kesehatan secara biadap. Dengan begitu, menurut dia, masyarakat menjadi takut dan anak anak Papua tetap bodoh karena tidak ada guru lagi yang mau mengajar sehingga mereka hidup dalam keterbelakangan dan mudah dipengaruhi paham OPM.

"Kenapa dibilang sebagai intel TNI? Hal ini untuk menjustifikasi tindakan biadab OPM agar tidak dijerat sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar hak asasi manusia (HAM) karena pembantaian terhadap warga sipil. Kalau TNI itu kombatan, sehingga bisa dianggap sebagai korban tempur," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 14 April 2025.
https://www.tempo.co/politik/opm-kla...-intel-1231013

justifikasi KKB
itu wartawan Tempo masih mengutip pernyataan lama TNi padahal cuma 1 yang tewas dari guru sisanya disiksa.

TPNPB Tuding TNI Jalankan Siasat Perang Diam-Diam di Papua

TPNPB-OPM menegaskan tidak akan tinggal diam jika aparat keamanan Indonesia terus mengirim pasukan
13 April 2025 | 22.34 WIB

TPNPB-OPM Menyatakan Siap Perang Melawan Tentara Indonesia
TEMPO.CO, Jakarta -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menilai aparat keamanan Indonesia menggunakan siasat perang secara diam-diam. TPNPB menyebut sebanyak 6.100 personel gabungan militer Indonesia telah dikerahkan ke Papua sejak Januari hingga 13 April 2025.

Juru bicara Komando Nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pengerahan ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Papua, khususnya ke Timika, dianggap sebagai eskalasi militer tanpa dasar hukum yang sah. Menurut dia, perang itu ada aturan-aturannya, dan ada prosedur hukum perang. “Kalau mau perang, DPR dan Presiden harus mengumumkan secara terbuka. Tapi ini mereka diam-diam mengumumkan perang dan masuk ke Papua. Ini melanggar aturan perang internasional,” ujar Sebby kepada Tempo, Ahad, 13 April 2025.

TPNPB-OPM telah menetapkan sembilan kawasan di antaranya sejumlah kabupaten dan distrik di Papua sebagai zona perang. Meski mengklaim siap menghadapi peningkatan militer di lapangan, TPNPB menyatakan belum melancarkan yang mereka sebut sebagai “revolusi total”. Saat ini, konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua sebagai bagian dari “revolusi tahapan”.

“Kami belum umumkan revolusi total, tapi pemerintah Indonesia sudah mengumumkan perang secara sembunyi-sembunyi. Perang tidak bisa seperti itu. Kalau memang mau perang, umumkan resmi agar kami bisa minta bantuan negara lain,” tutur Sebby.

TPNPB-OPM sebelumnya menyebut sebanyak 6.100 personel gabungan militer Indonesia telah dikerahkan ke wilayah Papua sejak Januari hingga 13 April 2025. Informasi ini disampaikan melalui siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat Komandan Nasional TPNPB pada Ahad, 13 April 2025.

TPNPB-OPM menegaskan tidak akan tinggal diam jika aparat keamanan Indonesia terus mengirim pasukan. “Lebih baik kami mati daripada tanah kami diambil dan nyawa kami dihabisi perlahan. Itu program genosida. Kami minta Jakarta jangan kirim pasukan, tapi kirim tim perunding untuk bernegosiasi,” katanya.

Adapun Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi membantah pernyataan TPNPB OPM perihal pengiriman 6.100 personel gabungan militer ke Papua sejak Januari hingga April 2025. "Tidak ada penambahan pasukan baru. Yang ada di Papua saat ini pasukan yang memang bertugas rutin menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini," kata dia saat dikonfirmasi, Ahad, 13 April 2025.

Ihwal keberadaan kapal perang dengan nomor lambung 524 yang menurunkan pasukan di Pelabuhan Poumako, Timika, pada 12 April 2025, menurut Jenderal Kristomei, mereka adalah pasukan penjaga perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) yang disiapkan untuk rotasi. "Rotasi pasukan yang purna tugas sebagai penjaga perbatasan," ujar dia.

https://www.tempo.co/politik/tpnpb-t...-papua-1230863
kekhawatiran KKB akan keberadaan TNI yang ditambah jumlahnya

Ramai-ramai Kecam Aksi TPNPB OPM Bunuh Pendulang Emas

Berbagai kalangan mengecam aksi TPNPB OPM membunuh belasan pendulang emas. Komnas HAM menyatakan pembunuhan itu tak dapat dibenarkan.
14 April 2025 | 09.56 WIB



TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM menyatakan telah membunuh 17 pendulang emas ilegal di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dalam rentang waktu 6-9 April 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan 50 orang melarikan diri dan tiga menderita luka-luka.

TPNPB OPM memberikan alasan membunuh para pendulang emas ilegal di Kabupaten Yahukimo. “Kami menyatakan pendulang emas, PNS, guru-guru, dan tenaga kesehatan yang berada di wilayah konflik bersenjata di tanah Papua adalah bagian dari militer pemerintah Indonesia yang menyamar sebagai pekerja sipil,” kata Sebby dalam rekaman suara yang dia kirimkan kepada Tempo pada Kamis, 10 April 2025.

Karena itu, kata Sebby, pembunuhan belasan anggota intelijen militer pemerintah Indonesia tersebut sebagai peringatan penting. Ancaman itu dilayangkan kepada semua pekerja tambang ilegal di Papua agar segera angkat kaki. “Karena kami meyakini Anda (mereka) adalah bagian dari pasukan cadangan militer pemerintah Indonesia yang dikirim ke tanah Papua,” ujarnya.

Menanggapi klaim TPNPB OPM itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan KKB sengaja menyebar berita hoaks bahwa anggota TNI yang mereka bunuh menyamar menjadi pendulang emas. “Dia (KKB) berpura-pura bahwa itu (korban) militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia (KKB) terlepas dari tuduhan bahwa dia (KKB) sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM),” kata Kristomei saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 9 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Komandan Kodim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo membantah pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan KKB di Kali Silet perbatasan Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Asmat merupakan anggota TNI. “Korban dipastikan bukan anggota TNI sehingga apa yang dinyatakan KKB adalah berita hoaks, bohong, atau tidak benar," kata Tommy di Yahukimo, Rabu.

Pembunuhan belasan pendulang emas oleh TPNPB OPM mendapat kecaman dari berbagai kalangan, di antaranya dari lembaga HAM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Puan Maharani: Kekerasan oleh KKB Tak Bisa Lagi Dinormalisasi
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kekerasan oleh KKB di Papua yang terus menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil, tidak bisa terus-menerus dinormalisasi. “Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Ketua DPP PDIP itu merespons serangan KKB yang menewaskan belasan warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. “Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ujarnya.

Menurut dia, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil, bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara. “Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ucapnya.

Dia meminta aparat keamanan mengusut tuntas kasus serangan KKB di Yahukimo sekaligus memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil di Papua. Puan juga meminta pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil untuk bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi. “Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih,” kata dia.

Untuk itu, dia memandang pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua. “Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” tuturnya.

Puan menyatakan DPR, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM. Karena itu, dia menekankan DPR akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.

Komnas HAM: Tindakan KKB Tak Dapat Dibenarkan dengan Alasan Apa Pun
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, yang menyebabkan pendulang emas meninggal, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Komnas HAM mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

Atnike juga mengapresiasi rencana pemerintah memprioritaskan upaya evakuasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan pemulihan ekonomi dan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak. “Mengapresiasi rencana pemerintah sebagaimana hasil rakor (rapat koordinasi) Kemenko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing. Dia mengatakan pihaknya mengecam tindakan KKB yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo. “Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata yang membunuh 11 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Karena itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM, kata dia, meminta pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat.

Anggota DPR: Aksi KKB Serang Warga Sipil Lewati Batas Kemanusiaan
Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menyoroti tindakan KKB membunuh para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. “Fakta bahwa korban adalah warga sipil mempertegas bahwa KKB telah melewati batas kemanusiaan," kata Amelia di Jakarta pada Jumat, 11 April 2025.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan narasi yang menyebutkan para korban penyerangan KKB yang berprofesi sebagai pendulang emas itu merupakan agen intelijen TNI tidak berdasar. “Tudingan bahwa korban adalah intelijen TNI tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak pernah terbukti,” ujarnya.

Dia menuturkan aksi KKB tersebut tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, melainkan juga menunjukkan KKB terus berupaya mencari simpati internasional dengan cara-cara kekerasan yang justru merugikan warga sipil tak berdosa. “Kami mengutuk keras aksi biadab yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua,” ucapnya.

Karena itu, Amelia mendorong pemerintah bersama TNI mempertimbangkan langkah tegas melalui operasi militer terbatas, khususnya di sektor-sektor rawan (daerah merah). “Pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan drone jarak jauh, harus dioptimalkan guna menekan risiko jatuhnya korban sipil,” tuturnya.

Dia juga meminta TNI memperkuat operasi penyekatan logistik, termasuk di wilayah perbatasan, guna memutus rantai suplai dan pergerakan kelompok ini.

Amelia menambahkan pemerintah harus hadir secara nyata untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga korban yang ditinggalkan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan warganya.

“Negara tidak boleh tunduk pada tekanan sekelompok pihak yang ingin memaksakan agenda separatisme dan mendirikan negara dalam negara. Kedaulatan dan integritas wilayah NKRI adalah harga mati,” ujarnya. “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban.”

Analis Intelijen: Pembunuhan Pendulang Emas oleh KKB Melanggar HAM
Sementara itu, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebutkan pembunuhan sejumlah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Kabupaten Yahukimo oleh KKB adalah pelanggaran HAM berat.

Dia menegaskan penghilangan hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bergerak bebas merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. “KKB bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu karena mereka merupakan kelompok dengan tujuan politik pemisahan dalam sebuah negara,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 12 April 2025.

Simon menekankan kelompok separatis tidak bisa berbuat seenaknya untuk mencapai tujuan politiknya dengan menghilangkan hak hidup seseorang atau sekelompok orang. Sebab, kata dia, kewajiban menghormati HAM tidak hanya dimandatkan kepada negara, tetapi juga para aktor non-negara.

Dia menyebutkan bukan hanya kali ini KKB melakukan pembunuhan. Sebelumnya, terdapat pula sejumlah warga yang berprofesi sebagai guru dan tenaga medis, yang dihilangkan hak hidupnya karena dianggap TNI oleh KKB. “Ini kan tidak benar. TNI bisa saja seperti itu mencurigai orang sebagai KKB lalu dihilangkan hak hidupnya, tapi itu tidak dilakukan karena aparat kita menjunjung tinggi HAM ketika operasi di lapangan,” katanya.

Menanggapi klaim bahwa KKB membunuh anggota TNI, Simon menyebutnya sebagai bentuk propaganda politik yang tidak berdasar. Dalam situasi konflik bersenjata, kata dia, propaganda dan agitasi selalu ada untuk tujuan menjatuhkan mental lawan dan memperkeruh suasana sehingga seolah-olah penggunaan senjata menjadi sah dan penghilangan hak sipil menjadi wajar.

Menurut dia, operasi KKB tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga yang dibutuhkan rakyat Papua adalah keadilan dan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut sudah terus dilakukan oleh pemerintah pascareformasi 1998 dengan otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan berbagai lain. “Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” ujar Simon.
https://www.tempo.co/politik/ramai-r...-emas--1230959

perihal aksi terbaru KKB