Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan melakukan fleksibilitas terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada semua negara dan menghapus kuota impor. Hal ini dilakukan dalam upaya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) usai dikenakan tarif impor 32 persen.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan langkah ini akan membuat pemerintah Indonesia seakan-akan tidak menyetarakan perlakuan kepada perusahaan yang sudah masuk ke Indonesia dan yang belum.

“Mereka bisa saja cabut pabrik manufakturnya dari Indonesia dan memutuskan untuk mengimpor barang secara langsung,” tutur Nailul kepada kumparan, Minggu (13/4).

Dia memproyeksi, investor lebih tertarik menjadi importir ketimbang produsen di Indonesia. Sebab, mereka tak harus susah-payah membangun pabrik di Indonesia, bisa tinggal impor produk.

Meskipun, Nailul juga tidak menampik ada beberapa poin kebijakan dalam aturan TKDN yang perlu diperlonggar atau dirombak.

“Misalkan perusahaan harus membangun manufaktur dalam jangka waktu tertentu,” imbuhnya.

Selain itu, Nailul juga melihat Indonesia tidak boleh mengesampingkan kesiapan dalam negeri sebelum merumuskan kebijakan TKDN.

Dia menyoroti kesiapan Indonesia di sektor industri teknologi, banyak dari perusahaan teknologi global yang tidak masuk ke Indonesia dikarenakan aturan TKDN. Mulai dari masalah tingkat inovasi yang rendah hingga SDM yang belum kompetitif.

“Termasuk juga dengan industri ICT yang saya lihat juga belum siap industri dalam negeri untuk bisa menampung keinginan perusahaan teknologi global jika ingin berinvestasi di Indonesia,” tuturnya.

Kemudian dari sisi rencana penghapusan kuota impor Nailul melihat perlu dilakukan kajian karena kebijakan ini rawan adanya jatah bagi pemburu rente.

“Saya sangat setuju jika kebijakan kuota impor ini dievaluasi terlebih dahulu sebelum menentukan apakah akan diganti dengan tarif atau tidak,” jelasnya.