Kerja Sama Unud Bali dan TNI Batal, karena Protes BEM? Ini Penjelasan Kapuspen

Tudingan militeristik yang disampaikan BEM Unud adalah ketakutan berlebihan.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi.Foto: Republika.co.id/Erik Purnama Putra
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI tak mempermasalahkan pembatalan kerja sama antara Universitas Udayana (Unud), Bali dengan TNI AD. TNI menegaskan kerja sama itu sebenarnya awalnya disesuaikan dengan kapasitas TNI dalam wawasan kebangsaan.

"Tidak ada masalah. Kan Kerja sama itu antara kedua pihak kan antara rektorat dengan TNI. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ya tidak jadi kerja sama namanya. Gitu dong," kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Kristomei menegaskan tudingan militeristik yang disampaikan BEM Unud merupakan ketakutan yang berlebihan dan tidak mendasar. Kristomei menjelaskan kerja sama dengan Unud sudah dilakukan bertahun-tahun.

"Sekarang pertanyaannya, apakah baru Udayana saja yang melakukan itu? Tidak kan? Sudah bertahun-tahun kita seperti itu," ujar Kristomei.

Kristomei balik menantang mahasiswa Unud agar meneliti militerisme yang ditakut-takutkan itu. Sebab para mahasiswa merupakan kelompok akademis yang menurutnya mesti berpikir kritis.

"Nah sekarang ada nggak riset tentang apakah ada militerisasi di situ? Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan akademik, akademisi kan? Harusnya ada kajian dong," ujar Kristomei.

"Bikin quantitative research misalnya. Apakah ada selama misalnya kerjasama dengan TNI, melakukan wawasan kebangsaan, bela negara di kampus, terus jadi militerisasi disana? Apakah ada dampaknya sehingga ada ketidakbebasan berpendapat? Ada ketidakbebasan dalam menyampaikan, karena TNI itu doktriner dan sebagainya. Itu yang ditakutkan. Kan tidak berdasar," kata Kristomei melanjutkan.

Kristomei menerangkan Rektorat Unud pastinya punya dasar untuk bekerja sama dengan TNI AD. Bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan kebutuhan Unud.

"Dan kerjasama itu hanya ditentukan oleh pihak rektorat. Apa sih yang mau dikerjasamakan? Tidak ujug-ujug TNI ingin masuk? Tidak. Ngapain? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari rektorat. Kenapa dia meminta TNI untuk masuk dalam rangka pembinaan mahasiswanya? Dalam rangka wawasan kebangsaan, bela negara, kedisiplinan, tentang geopolitik, bagaimana TNI dalam menjalankan negara demokrasi. Kan itu," ujar Kristomei.

Sebelumnya, ada dialog terbuka dengan BEM Universitas Udayana guna pembatalan perjanjian kerja sama (PKS) dengan TNI AD di wilayah Kodam IX/Udayana. Dialog tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana, para dekan, staf dosen dan ribuan mahasiswa Universitas Udayana dari berbagai fakultas di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Kampus Jimbaran, Kabupaten Badung, Selasa (8/4/2025).

Beberapa perwakilan BEM Udayana menyatakan PKS dengan TNI mematikan nalar kritis mahasiswa terhadap berbagai isu sosial politik yang berkembang di tanah air, mengganggu psikologis mahasiswa, serta kekhawatiran akan intervensi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Selain itu, kehadiran TNI di kampus Udayana disebut bukan suatu hal yang mendesak.

Tercatat, Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana meneken kerjasama yang mencakup pemberian kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara bersifat non-militeristik.

Kemudian, program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna serta meningkatkan kapasitas SDM prajurit aktif melalui akses program strata satu (S1), strata dua atau magister (S2), dan program doktor atau S3 di Unud. Kerja sama tersebut ditentang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana.
https://news.republika.co.id/berita/...kapuspen-part2

Rektor Unud Setuju Batalkan Kerja Sama dengan Kodam. Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lanjutan


RadarBuleleng.id - Tekanan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) membuahkan hasil. Rektor Unud, Prof I Ketut Sudarsana, setuju untuk membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Unud dengan Kodam IX/Udayana.

Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di Auditorium Unud Jimbaran, Selasa (8/4/2025).

Aksi tersebut dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud yang sejak awal menolak kehadiran unsur militer dalam lingkungan kampus.

“Kami pimpinan Universitas Udayana mendengarkan aspirasi adik-adik mahasiswa. Kami akan mengusulkan pembatalan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana,” tegas Prof. Sudarsana yang hadir didampingi Wakil Rektor III, Prof. Alit Susanta Wirya.

Ia menyatakan, setelah dialog bersama mahasiswa, pihak rektorat akan segera memproses surat resmi pembatalan kerja sama tersebut. Namun, mahasiswa menilai itu belum cukup.

Presiden BEM Unud, I Wayan Arma Surya Darma Putra menyatakan, sikap mahasiswa masih tegas. Kerjasama harus dibatalkan secara konkret, bukan sekadar janji.

“Kami menolak seluruh isi perjanjian. Unud dalam posisi hanya sebagai pelaksana, bukan penerima manfaat. Ini soal substansi, bukan hanya simbol,” tegasnya.

Menurut Arma, banyak klausul dalam PKS yang dianggap membuka jalan masuknya militerisme ke kampus. Ia menyebut PKS itu lebih menguntungkan Kodam daripada institusi pendidikan.

Mahasiswa pun memberi ultimatum. Rektorat punya waktu tujuh hari untuk mengirim surat resmi pembatalan kepada Kodam IX/Udayana.

“Jika sampai batas waktu itu belum ada surat pengajuan pembatalan, kami akan lanjutkan perlawanan. Bisa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi,” ancamnya.


Ia menyatakan, setelah dialog bersama mahasiswa, pihak rektorat akan segera memproses surat resmi pembatalan kerja sama tersebut. Namun, mahasiswa menilai itu belum cukup.

Presiden BEM Unud, I Wayan Arma Surya Darma Putra menyatakan, sikap mahasiswa masih tegas. Kerjasama harus dibatalkan secara konkret, bukan sekadar janji.

“Kami menolak seluruh isi perjanjian. Unud dalam posisi hanya sebagai pelaksana, bukan penerima manfaat. Ini soal substansi, bukan hanya simbol,” tegasnya.

Menurut Arma, banyak klausul dalam PKS yang dianggap membuka jalan masuknya militerisme ke kampus. Ia menyebut PKS itu lebih menguntungkan Kodam daripada institusi pendidikan.

Mahasiswa pun memberi ultimatum. Rektorat punya waktu tujuh hari untuk mengirim surat resmi pembatalan kepada Kodam IX/Udayana.

“Jika sampai batas waktu itu belum ada surat pengajuan pembatalan, kami akan lanjutkan perlawanan. Bisa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi,” ancamnya.

https://radarbuleleng.jawapos.com/ba...aksi-lanjutan?
kemenangan mahasiswa Unud atas upaya TNI masuk kampus?