REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4/2025).


Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS. Pengusaha merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Maka dari itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.

"Bebas (untuk melakukan impor komoditas penting). Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha. Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan," kata Prabowo.

Di samping mendukung para pengusaha untuk bisa memiliki kemudahan menjalankan bisnisnya, Presiden mengingatkan agar para pengusaha juga dapat menjaga komitmennya untuk berkontribusi bagi negara.

Selain meminta pengusaha dapat memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Prabowo juga mengingatkan mereka untuk taat membayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara.

"Kita juga minta para pengusaha ya bayar pajak yang benar. Ya kan?" kata Prabowo.


Tak hanya itu, Prabowo juga memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo.

Menurutnya, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain. Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif.

"Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja," kata Prabowo.

Terkait dengan kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut Prabowo, hal itu masih bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain. Beberapa di antaranya bisa dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain mempertimbangkan terkait pengaturan TKDN yang fleksibel, Presiden Prabowo juga tertarik dengan usulan para ekonom untuk menerapkan prinsip yang disebut dengan "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia. Prinsip itu pada dasarnya mendukung Indonesia untuk bisa menghadirkan kondisi atau situasi yang serupa dengan negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modal di negaranya.

"Saya tertarik dengan usulan neck to neck atau eye to eye itu luar biasa," kata Prabowo.

Terakhir, Prabowo kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan deregulasi dengan bijak atau penghapusan regulasi yang dirasakan tidak lagi efektif untuk menjaga iklim industri.

Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih yang berlaku juga untuk memastikan adanya aturan yang berpihak pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Deregulasi itu memang saya berniat memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, terlalu banyak. Ini sudah jadi misi kita, kita harus laksanakan," kata Prabowo.


https://ekonomi.republika.co.id/beri...ai-rombak-tkdn

Antek Asing