Tim detikcom - detikNews
Selasa, 08 Apr 2025 19:32 WIB

Pendemo menolak UU TNI mendirikan tenda di depan Gerbang Pemuda DPR RI. (Fawdi/detikcom)

Jakarta -
Demo menolak Undang-Undang (UU) TNI masih terus bergulir. Sampai saat ini, masih ada yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI.

Massa aksi kali ini berdemo dengan menggelar tenda di gedung DPR RI, tepatnya di depan Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (8/4/2025) siang. Sebanyak tiga tenda terlihat berdiri di sisi kiri Gerbang Pancasila DPR.

Demo kali ini tidak seperti biasanya. Massa yang berdemo melakukan aktivitas seperti mengobrol, bermain, hingga makan siang.

Tidak ada aktivitas penyampaian orasi yang dilakukan oleh pendemo. Terlihat tumpukan boks makanan dan minuman di sekitar tenda.

Salah seorang pendemo yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan berasal dari  kelompok Bareng Warga. Dia mengatakan aksi mendirikan tenda dilakukan sebagai aksi damai.

"Kita ingin bikin aksi damai, kegiatannya kemarin ada yang dateng, dia bikin pameran buku, workshop bikin gelang, kalung, pin, main Uno, seru-seruan aja, main kartu, nanti mau main catur, jadi konsepnya kita seru-seruan aja," katanya.

Dia mengatakan tuntutan pendemo adalah dibatalkannya UU TNI. Menurutnya, pendemo tidak akan membubarkan tenda sebelum tuntutan itu dipenuhi.

"Cuma yang membedakan, kita mau bertahan, kita nggak akan pergi sebelum UU TNI itu dicabut, kita ingin dilanjutkan sampai UU TNI dicabut," ujarnya.

Sejumlah alasan mendirikan tenda di Gerbang Pancasila DPR diungkapkan. Salah satunya agar tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang melintas.

"Kalau di sini kan deket masyarakat, jadi sekalian ada orang lewat kita sapa, kalau di depan sana (Gerbang Utama DPR) kan lebih sepi, dan lalu lalangnya kan cepat, jadi pilihan terbaiknya di sini," ucapnya.

Dia juga menyampaikan alasan menuntut UU TNI dibatalkan. Mulai proses legislasi yang tidak melibatkan masyarakat hingga khawatir akan adanya perluasan peran militer di jabatan sipil.

"Sebenernya gini ya, UU TNI itu proses legislasinya itu yang tidak akuntabel dan tidak melibatkan masyarakat, itu yang jadi concern bersama," ucapnya.

"Sebenernya, sebelum adanya UU TNI, penempatan militer di jabatan sipil sudah ada, dan sudah lebih lebar dibanding UU TNI. Jadi sebenernya sudah disahkan apa yang sebenernya sudah terjadi," katanya.

Dapat Kiriman Makan dari Masyarakat

Pendemo mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila DPR. (Fawdi/detikcom)
Peserta demo yabng mendirikan tenda mengaku mendapat dukungan dari warga. Dukungan itu diberikan dalam bentuk kiriman makanan.
Sejumlah kurir paket mendekati tenda pendemo. Kurir tersebut membawa paket berupa makanan dan minuman di dalam kardus.

Menurut peserta aksi yang tidak ingin disebutkan namanya, makanan dan minuman selalu berdatangan ke lokasi tenda aksi. Dia mengatakan makanan dan minuman berasal dari warga maupun warganet di media sosial.

"Ada yang ngasih dari medsos, tiba-tiba dikirimi Go-Jek, ada yang ngirim, gitu-gitu aja," katanya.

"(Warga kasih makanan) banyak banget, makanan juga banyak banget," ucapnya.

Dia merasa dukungan tersebut sangat berarti baginya sedang mengikuti aksi. Dia juga mengatakan aksi tersebut terbuka bagi masyarakat. Peserta aksi memiliki latar belakang yang beragam, mulai mahasiswa hingga pekerja.

"(Warga bisa datang) bisa, bisa datang, gabung, bebas. (Pesertanya) macam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang kerja juga," ucapnya.

Dia menyampaikan tidak membatasi warga yang hendak ikut dalam aksi dan bertahan di tenda. Menurutnya, jumlah peserta aksi bisa mencapai puluhan orang pada sore kemarin.

"Awalnya ada delapan, jadi pergi pulang, ada yang datang, ada yang pulang, kalau saya belum pulang. Ya puluhan nyampe-lah, itu kemarin, tapi ya mondar-mandir gitu," katanya.

Dia mengaku sudah dua hari bertahan di tenda. Dia mengatakan belum ada anggota DPR RI yang menemui peserta aksi. Menurutnya, audiensi dengan anggota DPR RI bukanlah tuntutan utama peserta aksi. Tuntutan aksi tersebut adalah meminta UU TNI dicabut.

"Nggak ada (anggota DPR yang datang). Kalau dipanggil ke dalam, perwakilan, itu bukan tuntutannya, tuntutannya tetap itu (UU TNI) dicabut," tegasnya.

https://news.detik.com/berita/d-7859...FH7oSlLkWgbHQ.

tuntutan rakyat dengan damai
tapi sampai kapan? Sampai MK kasih keputusan? Kalau semisalnya MK membatalkan secara parsial tetap berkemah?




Prabowo Tuding Pendemo RUU TNI Dibayar Pihak Asing, Fedi Nuril: Mana Buktinya?
Muhammad Nursam - Nasional
Selasa, 8 April 2025 21:05 PM
Komentar Bagikan
Polisi menyemprotkan air dari water canon untuk menghalau sejumlah pengunjuk rasa yang beraksi untuk menyikapi UU TNI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
Polisi menyemprotkan air dari water canon untuk menghalau sejumlah pengunjuk rasa yang beraksi untuk menyikapi UU TNI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding para pendemo RUU TNI dibayar pihak asing kini mendapat kritikan tajam.

Bukan hanya dari para pendemo yang turun langsung menolak keras dugaan dwifungsi TNI melalui UU tersebut, tetapi muncul juga dari kalangan artis.

Salah satu yang dikenal cukup vokal adalah aktor Fedi Nuril. Pemain Film Ayat-ayat Cinta ini mempertanyakan bukti yang dimiliki Prabowo hingga tega menyampaikan tuduhan tersebut.

"Kepada Pak @prabowo. Secara objektif artinya keadaan yang sebenarnya/faktual. Sedangkan yang bapak lakukan adalah menginsinuasi para pedemo dengan bertanya 'murni atau dibayar' dan 'mewanti2 kemungkinan'.[b] Mana fakta/bukti bahwa para pedemo RUU TNI dibayar oleh kekuatan asing?,[/]" tulis Fedi Nuril dikutip dari cuitannya di media sosial X, Selasa (8/4/2025).

Tidak hanya itu, Fedi Nuril juga memposting video penggalangan tandatangan dari warga dengan iming-iming bansos untuk mendukung RUU TNI.

Pada cuitan Fedi Nuril itu, ada pula warganet yang meminta analisa Grok (kecerdasan buatan di X) terkait pernyataan Prabowo yang menuduh pendemo dibayar pihak asing. Berikut jawaban Grok:

"Dalam pernyataan Prabowo, ada kesalahan logika. Pertama, "burden of proof fallacy": ia menyinggung demo mungkin dibayar tanpa bukti. Kedua, "false dichotomy": menyederhanakan demo sebagai murni atau bayaran, padahal bisa kompleks. Ajakan objektifnya jadi kontradiktif karena asumsinya tak berdasar. Perbaikan: beri bukti jika ada klaim, hindari framing biner, dan usul investigasi transparan, misal, "Jika ada dugaan pendanaan, kita selidiki secara terbuka."

Analisis: Pernyataan Prabowo punya fallacy "burden of proof" (tak ada bukti) dan "false dichotomy" (simplifikasi). Perbaikan: beri bukti, hindari biner, usul investigasi terbuka.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk bersikap secara obyektif dalam memandang aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi media, Prabowo menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi harus dilihat secara obyektif dan jujur, apakah unjuk rasa itu murni dilakukan atau karena ada pihak yang membayar.


"Harus tahu, coba perhatikan. Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif dong," kata Prabowo.

Prabowo mewanti-wanti kemungkinan adanya kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba di Indonesia. (bs-sam/fajar)
https://fajar.co.id/2025/04/08/prabo...inya/?page=all
bantahan tokoh atas tuduhan pihak asing