TPNPB OPM sebelumnya menyatakan sikap siap berperang dengan TNI-Polri apabila apabila pembangunan pos keamanan di Intan Jaya tetap dilanjutkan.
7 April 2025 | 14.56 WIB


Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar TNI menjelaskan alasan tengah dibangunnya pos keamanan atau pos militer di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pada Agustus lalu, pos keamanan di Intan Jaya diserang milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan pembangunan pos keamanan di Intan Jaya merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan TPNPB. "Keberadaan pos bertujuan untuk memperkuat kehadiran negara, menjaga kedaulatan, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat," kata Kristomei kepada Tempo, Senin, 7 April 2025.

Kristomei mengatakan TNI berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat sipil di Papua dari pelbagai potensi ancaman. Sehingga, kata dia, pembangunan pos keamanan di Intan Jaya tidak akan dihentikan meski TPNPB mengultimatum akan kembali melakukan penyerangan, baik kepada prajurit TNI maupun tenaga pendidik dan kesehatan yang dinilai terafiliasi. "Kami memastikan, keamanan dan keselamatan masyarakat sipil adalah prioritas," ujar Kristomei.

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom sebelumnya mengatakan milisi TPNPB di seluruh Papua telah menyatakan sikap siap berperang dengan TNI-Polri apabila pembangunan pos keamanan di Intan Jaya tetap dilanjutkan. Sebby bercerita, pada 5 April lalu Komandan Operasi TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen telah bertemu dengan seluruh perwakilan Kodap TPNPB dan menghasilkan satu kesepakatan penting, yaitu ihwal kesiapan perang.

Intan Jaya menjadi salah satu Kabupaten di Papua yang ditetapkan TPNPB sebagai zona perang. Sebby mengultimatum agar warga negara Indonesia yang berada di Intan Jaya agar segera meninggalkan daerah tersebut sebelum dilancarkannya operasi. "Sebagaimana yang telah disepakati, perang adalah solusi untuk merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia," ujar Sebby.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta TNI-Polri tak reaktif dalam menyikapi pernyataan perang TPNPB. Ia mengingatkan, agar TNI-Polri tetap mengedepankan pendekatan dialog dalam penanganan konflik di Papua. "Pendekatan yang mengandalkan militerisasi bukan hanya gagal menyelesaikan akar persoalan, tapi justru memperburuk relasi antara negara dan orang asli Papua," kata Usman.

Sebelumnya, selain pos keamanan di Intan Jaya, TNI berencana merenovasi 15 pos keamanan di Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, belasan pos tersebut memang harus direnovasi untuk mendukung distribusi logistik prajurit yang bertugas. "Ada beberapa pos yang hanya bisa didatangi oleh helikopter. Sedangkan selama ini droping logistik sulit dilakukan oleh helikopter, apalagi untuk membawa barang lain," kata Maruli pada 29 Februari 2024.


https://www.tempo.co/politik/penjela...n-jaya-1228351
Kalau nggak reaktif nanti keburu banyak kejadian pembakaran oleh KKB

TNI Nilai Pernyataan Perang TPNPB-OPM sebagai Propaganda Intimidasi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, markas pusat TPNPB-OPM menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang milisi.
7 April 2025 | 15.18 WIB
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi memberikan keterangan pers usai pelantikan 805 perwira karier TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis, 27 Maret 2025. Tempo/Novali Panji
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menilai pernyataan perang dan penetapan zona perang yang disampaikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merupakan propaganda belaka. Menurut Kristomei, propaganda yang ditujukan untuk menakuti-nakuti hingga mengintimidasi masyarakat sipil di Papua acapkali dilakukan milisi TPNPB untuk membatasi ruang dan aktivitas masyarakat.

"Supaya masyarakat takut, dan kemudian pergi dari tempat tinggalnya,[/]" kata Kristomei kepada Tempo, Senin, 7 April 2025.

Kristomei mengimbau agar masyarakat tak menelan mentah-mentah pernyataan tersebut. Apalagi, prajurit TNI dan personel Polri di Papua telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaluatan negara dari ancaman TPNPB.

Syahdan, Kristomei mengatakan TNI tidak akan mengirimkan pasukan nonorganik ke Papua. Seluruh tugas patroli dan menjaga keamanan akan dilakukan prajurit yang saat ini ditugaskan. "Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan humanis, dialogis, dan pembinaan teritorial," ujar mantan Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat itu.

Sebelumnya, markas pusat TPNPB OPM menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang milisi. Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia dari sembilan wilayah tersebut. "Kami sudah peringatkan agar orang Indonesia tidak masuk ke wilayah tersebut," kata Sebby kepada Tempo, Jumat, 4 April 2025.

Sembilan wilayah di Papua yang dimaksud Sebby, antara lain Kabupaten Yahukimo; Pegunungan Bintang; Nduga; Puncak Jaya; Intan Jaya; Maybrat; Dogiyai; Paniai; dan Deiyai.

Sebby mengatakan untuk memperkuat teritorial, markas pusat TPNPB telah memerintahkan milisi di sembilan Kodap untuk memperkuat pasukan dalam rangka meladeni perlawanan TNI-Polri. "Di Intan Jaya, kami sudah perintahkan penambahan pasukan karena TNI beri masuk helikopter ke sana," kata Sebby.

Selain menetapkan zona perang, kata dia, TPNPB telah menyatakan kesiapannya untuk berperang dengan TNI-Polri. Sebby bercerita, pada 5 April lalu Komandan Operasi TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen telah bertemu dengan seluruh perwakilan Kodap TPNPB dan menghasilkan satu kesepakatan penting, yaitu ihwal kesiapan perang. "Kami siap berperang untuk kemerdekaan Papua," ujarnya.

https://www.tempo.co/politik/tni-nil...-sipil-1228365
ancaman KKB
Mantan Kapolsek Mulia Gugur Ditembak KKB di Puncak Jaya
Senin, 7 Apr 2025 20:23 WIT
 
Tampilkan Caption

JAYAPURA, Seputarpapua.com | Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak Iptu (Purn) Jamal yang merupakan mantan Kapolsek Mulia, di Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah, Senin (7/4/2025) petang.

Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia akibat luka tembak.

“Iya benar ada penembakan terhadap mantan Kapolsek Mulia, kejadian diperkirakan sekitar pukul 18.30 WIT,” ujar Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2025 Brigjen Faizal Ramadhani, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Menurut dia, aparat tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 18.49 WIT dan menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Faizal memastikan saat aksi penembakan, tidak ada perang suku yang kerap terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Mulia akibat konflik Pilkada.

“Lagi tidak ada perang suku, kemarin (6/4/2025) kedua kubu sudah sepakat berdamai,” kata dia.


Mengenai pelaku penembakan, Faizal belum dapat menyebut nama tertentu karena saat ini aparat masih mencoba menyelidiki kasus tersebut.
https://seputarpapua.com/view/mantan...oogle_vignette

KKB Kembali membunuh warga sipil secara sudah pension beliau