Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana penyelenggaraan pertemuan puncak tripartit bersama Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II, yang akan berlangsung pada 7–8 April 2025 di Mesir. KTT ini digelar sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza dan menjadi bagian dari kunjungan resmi Macron ke Kairo.

Fokus utama dari KTT tersebut adalah mendorong gencatan senjata segera antara pihak-pihak yang bertikai di Gaza serta menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung. Macron menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen Prancis untuk turut berkontribusi dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah, sekaligus mendukung solusi jangka panjang bagi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung.

"Menanggapi keadaan darurat di Gaza, dan sebagai bagian dari kunjungan saya ke Mesir atas undangan Presiden al-Sisi, kami akan mengadakan pertemuan puncak tripartit dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania," ujar Macron dalam pernyataannya. Ia menyebut KTT ini sebagai inisiatif diplomatik penting yang bertujuan membangun sinergi kawasan dan internasional dalam mencari jalan keluar dari konflik Gaza.

Sebagai bagian dari agendanya, Macron dijadwalkan mengunjungi kota Al-Arish di Semenanjung Sinai pada hari Selasa, yang terletak sekitar 50 kilometer dari perbatasan Gaza. Di sana, ia akan bertemu dengan pejabat kemanusiaan dan keamanan, termasuk perwakilan dari organisasi bantuan internasional yang beroperasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini menjadi simbol kepedulian langsung dari Prancis terhadap kondisi warga sipil di Gaza, sekaligus upaya untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lebih efisien dan aman.

Langkah Macron ini juga dibaca sebagai upaya untuk menempatkan Prancis sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional di Timur Tengah. Sejumlah analis politik menilai inisiatif ini sebagai manuver strategis untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat di kawasan, terutama setelah Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Dikenal dengan pendekatan pro-Israel, kebijakan luar negeri Trump kerap bertentangan dengan pandangan negara-negara Eropa seperti Prancis yang lebih menekankan pada solusi dua negara dan perlindungan terhadap warga sipil Palestina.

Bagi Mesir dan Yordania, KTT ini juga merupakan panggung penting untuk menunjukkan posisi geopolitik mereka. Presiden al-Sisi berusaha menegaskan kembali peran Mesir sebagai mediator utama dalam konflik Israel-Hamas, terutama karena kendalinya atas perbatasan Rafah yang menjadi jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Raja Abdullah II diperkirakan akan memperkuat posisi Yordania sebagai penjaga situs suci Islam di Yerusalem serta sebagai suara penting dalam isu Palestina.

Para pengamat memandang bahwa KTT tripartit ini tidak hanya tentang menyuarakan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga tentang membentuk front diplomatik baru yang lebih seimbang terhadap pengaruh global, khususnya Amerika Serikat. Dengan menyatukan suara Eropa dan Arab, pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mendorong gencatan senjata dan membuka ruang negosiasi jangka panjang.

Namun, keberhasilan pertemuan ini masih menghadapi tantangan besar. Mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai di Gaza, termasuk Israel dan Hamas, bukan perkara mudah. Tanpa adanya tekanan politik yang signifikan atau insentif strategis yang kuat, seruan gencatan senjata bisa berisiko menjadi sekadar pernyataan diplomatik tanpa dampak nyata di lapangan.

Meski demikian, langkah ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam diplomasi Timur Tengah. Prancis, Mesir, dan Yordania tampaknya ingin membuktikan bahwa masih ada ruang bagi inisiatif internasional yang berfokus pada penyelesaian konflik secara berimbang, manusiawi, dan berkelanjutan.