TRIBUNJABAR.ID - Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub)  Kabupaten  Bogor,  Dadang  Kosasih  menangis setelah terseret dalam kasus dugaan  penyunatan uang  kompensasi  sopir angkot di Jalur  Puncak.

Dishub Kabupaten Bogor ikut terseret setelah salah seorang sopir angkot  yang menjadi korban penyunatan, Emen, menyebut instansi tersebut.

Seharusnya, para sopir angkot  menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta yang terdiri dari uang tunai Rp1 juta dan sembako senilai Rp500 ribu.

Kendati demikian, para sopir angkot  menyetorkan uang Rp200.000 per orang kepada oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dugaan penyunatan uang kompensasi  itu pun mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menginisiasi program tersebut.

Adapun, momen Dadang Kosasih  menangis itu diunggah oleh Dedi Mulyadi di Instagram miliknya, Minggu (6/4/2025).

Dalam video tersebut, Dadang  Kosasih  masih menggunakan seragam dinasnya.

Ia nampak mengusap air mata yang mengalir di wajahnya dengan napas terisak.

"Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban melalui Pak Gubernur," ujar Dadang sambil menangis.

"Apapun itu, harus siap," ujar seorang pria di dekat Dadang.

Dadang Kosasih Tegaskan Tak Terlibat

Sebelumnya, Dadang Kosasih juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penyunatan uang  kompensasi  sopir angkot di Jalur  Puncak tersebut.

Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

Dadang menyebut sopir angkot tidak pernah dipaksa menyerahkan uang tersebut.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," ujar Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari  Kompas.com.

Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.

Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," jelasnya.

Dishub juga memastikan bahwa persoalan tersebut telah dituntaskan.

Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sempat dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

"Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir," ungkap dia.

"Ini murni dari KKSU langsung. Yang kemarin ada pungutan itu, ternyata itu keikhlasan dari sopir," kata Dadang.

tribunnews.com