Kasus dugaan pungli uang kompensasi yang diberikan Dedi Mulyadi ke para sopir angkot kini jadi perhatian.



Para sopir angkot tidak mendapatkan uang kompensasi dengan penuh.

Uang semestinya diterima Rp 1,5 juta namun malah dipotong Rp 200 ribu.

Uang ini merupakan kompensasi kepada sopir angkot yang tidak bekerja selama jelang Lebaran dan hari Lebaran.

Sebagai gantinya KDM memberi kompensasi sebesar Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu untuk sopir angkot Puncak.

Seperti biasanya, uang yang disalurkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengalami pemotongan liar.

Berdasarkan informasi ada oknum di Pemerintah Kabupaten Bogor yang melakukan penyunatan.

Sopir angkot terpaksa menyerahkan uang Rp 200 ribu pada oknum tersebut.


Namun pada kenyataannya di lapangan, uang yang diterima sopir angkot tidak utuh Rp 1 juta.

Menurut seorang sopir angkot, Emen, mereka hanya menerima Rp 800 ribu.

"Keikhlasan katanya," kata Emen saat ditelepon KDM.


Ia mengungkap bantuan Gubernur Dedi Mulyadi dipotong oleh pegawai Dishub Kabupaten Bogor, Organda dan KKSU.

Menurut Emen, para pelaku beralasan bahwa pemotongan tersebut diperuntukan bagi yang mengurus penyerahan bantuan.

"Awalnya buat yang ngurus," kata Emen.

Dia bercerita saat pengambilan, uang Rp 1 juta terbagi ke dalam dua amplop.

"Tapi dua amplop, satu buat pemillik satu buat sopir," kata Emen.

Mendengar modus licik ini, KDM sampai heran.

"Kenapa dipisah ? saya tidak ngomong pemilik, saya hanya sopir," kata Dedi Mulyadi.

"Ada dua amplop, isinya gope, gope," kata Emen.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak mengakomodir bantuan untuk pemilik angkot.

"Gak ada. Kebijakan saya itu gak ada dibagi dua sama pemilik mobil, Rp 1 juta untuk sopir plus bahan pokok senilai Rp 500 ribu," kata Dedi Mulyadi.

KDM menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk premanisme.

"Berarti itu premanisme. Itu preman yang berbaju seragam," kata Dedi.

Secara tegas KDM menekankan bakal menyeret tiga lembaga itu ke ranah hukum.

"Kalau nanti saya proses minta polisi nangkap orang yang motonginnya bapak bersedia jadi saksi ? saya backup, gubernur yang backup," katanya.

"Saya mau minta ini proses hukum aja ini," tegas Dedi Mulyadi.

Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi mengakui ada anggotanya yang menerima uang dari sopir angkot Puncak.

"Betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," katanya.

Menurutnya jumlah uang yang diterima sebanyak Rp 3,2 juta.

Walau begitu ia mengatakan bahwa tak ada paksaan meminta uang dari sopir angkot Puncak.

"Kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimaksih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela," katanya.

https://medan.tribunnews.com/amp/202...man-berseragam

Lebih berbahaya preman berseragam atau yg tak berseragam ya.. Mulai dari investor asing sampai rakyat jelata kok kena