Alasan TPNPB-OPM Mengincar Guru dan Tenaga Kesehatan di Papua
Sebby menilai, tudingan TPNPB-OPM terhadap guru dan tenaga kesehatan merupakan agen intelijen, diperkuat dengan pernyataan Panglima TNI.
4 April 2025 | 19.10 WIB

Tenaga guru kontrak dan paramedis yang bertugas di sekitar Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu, 23 Maret 2025 dievakuasi guna menghindari terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan TPNPB-OPM. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi
TEMPO.CO, Jakarta - Markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengultimatum pemerintah Indonesia agar segera mengevakuasi seluruh warga Indonesia, baik tenaga pendidik atau tenaga medis dari seluruh wilayah Papua.

Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, milisi TPNPB menolak adanya infiltrasi yang dilakukan pemerintah, dengan cara menyusupkan prajurit TNI-Polri, baik dalam peran sebagai tenaga pendidik atau tenaga kesehatan.

"Mereka (guru dan tenaga kesehatan di Papua) adalah intelijen, bukan warga sipil," kata Sebby saat dihubungi, Jumat, 4 April 2025.

Sebby menilai, tudingan TPNPB terhadap guru dan tenaga kesehatan yang merupakan agen intelijen TNI-Polri, diperkuat dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Panglima TNI sempat mengatakan bahwa prajuritnya di Papua juga bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Menurut Sebby, tidak ada alasan lain bagi milisi TPNPB untuk tidak melakukan serangan terhadap mereka yang dianggap sebagai kombatan. Ia kembali meminta agar pemerintah segera mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia dari tanah Papua.

"Sebelum kami melakukan penyerangan yang lebih besar," ujar dia.

Profesor Riset pada Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai, terdapat faktor yang melatarbelakangi milisi TPNPB mengincar para guru dan tenaga medis di Papua.

Ia mengatakan, tingginya rasa tidak percaya dan kekhawatiran milisi TPNPB terhadap kehadiran mereka yang dianggap sebagai bagian dari pemerintah, menyebabkan tindakan extrajudicial killing masif terjadi di Papua.

"Ketidakpercayaan dan kekhawatiran mereka sudah terinternalisasi dan memuncak, sehingga kerap menganggap warga sipil yang bukan orang Papua asli sebagai bagian dari agen intelijen," kata Cahyo saat dihubungi, Jumat, 4 April 2025.

Namun, Cahyo melanjutkan, meski terdapat rasa ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang tinggi dalam milisi TPNPB, tindakan penyerangan terhadap warga sipil adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan atas dasar apa pun.

Apalagi, kata dia, dalam peristiwa penyerangan di Yahukimo yang menyebabkan tewasnya guru, tidak ada bukti otentik yang menyatakan para korban adalah bagian dari mata-mata.

"Pernyataan Panglima TNI tidak dapat digeneralisir bahwa semua guru dan tenaga medis di Papua adalah prajurit TNI. Ini tentu keliru," ujar dia.

Chayo mengatakan TNI harus segera menentukan zona rawan konflik di Papua untuk mengantisipasi terjadinya serangan TPNPB. Pemetaan ini, kata dia, akan membuat TNI lebih mudah dalam memastikan perlindungan bagi warga sipil yang ditugaskan di Papua.

"Yang tak kalah penting, adalah upaya penyelesaian yang harus dilakukan dengan pendekatan dialog, bukan keamanan," kata Cahyo.

Adapun, pada Jumat, 21 Maret lalu milisi TPNPB dari Kodap XVI Yahukimo melancarkan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam serangan ini, enam guru dinyatakan tewas.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan mengatakan, korban tewas dengan cara dibakar hidup-hidup oleh milisi TPNPB.

Menurut Candra, para korban dibakar ketika masih berada di dalam gedung sekolah. "Mereka (TPNPB) membakar sekolah dan rumah guru," kata Candra.
https://www.tempo.co/politik/alasan-...-papua-1227559



TPNPB-OPM Tetapkan 9 Zona Perang Papua, TNI: Kami Tidak Menerapkan Itu

Zona perang Papua yang dimaksud adalah Kabupaten Yahukimo; Pegunungan Bintang; Nduga; Puncak Jaya; Intan Jaya; Maybrat; Dogiyai; Paniai; dan Deiyai.
5 April 2025 | 11.27 WIB

Helikopter mendarat di Kampung Timopur, Distrik Megebume, Kabupaten Puncak, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Penerangan Komando Militer (Kapendam) XVII/Cendrawasih Candra Kurniawan menegaskan institusinya tidak akan menerapkan zona perang dalam menangani konflik di tanah Papua. Pernyataan tersebut diberikan untuk merespons klaim sembilan wilayah zona perang Papua oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

"Kami tidak menerapkan zona perang," kata Candra ketika dihubungi oleh Tempo lewat aplikasi perpesanan pada Sabtu, 5 April 2025.

Candra menegaskan, TNI akan berpegang teguh pada tugas, pokok, dan fungsinya terkait dengan pengamanan di wilayah Papua. Dia memastikan TNI hanya berfokus untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

"TNI dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih melaksanakan tugas sesuai tugas pokoknya, sehingga terkait zona perang bahwasanya tidak ada," ucap Candra kembali.

Candra sendiri tidak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai langkah yang akan dilakukan oleh TNI berhubungan dengan penetapan zona perang oleh TPNPB OPM. Dia juga tidak berkomentar ketika ditanyakan apakah melakukan evakuasi terhadap warga sipil yang berada di lokasi-lokasi tersebut.

Sebelumnya juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengumumkan pihaknya telah menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang milisi. Sembilan wilayah di Papua yang dimaksud adalah Kabupaten Yahukimo; Pegunungan Bintang; Nduga; Puncak Jaya; Intan Jaya; Maybrat; Dogiyai; Paniai; dan Deiyai.

Sebby juga mendesak pemerintah Indonesia segera mengevakuasi warga di sembilan wilayah tersebut. "Kami sudah peringatkan agar orang Indonesia tidak masuk ke wilayah tersebut," ujar Sebby kepada Tempo, Jumat, 4 April 2025.

TPNPB melalui Komandan Operasi Umum se-tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen telah memastikan untuk menjaga wilayah di Papua. Sebby memastikan, milisi TPNPB siap bertempur secara terbuka dengan prajurit TNI-Polri di Papua. "Kami mendesak Indonesia untuk segera mengevakuasi warganya dari wilayah perang. Ini urusan kombatan dengan kombatan," ujar dia.

Sebby sendiri menyebutkan pihaknya akan terus melakukan pertempuran hingga ke Kota Sugapa. Oleh karena itu, ia menyarankan aktivitas sipil di lokasi tersebut untuk dihentikan sementara waktu.
https://www.tempo.co/politik/tpnpb-o...an-itu-1227720

Aktivis akan tetap membela KKB dengan alasan tenaga kesehatan dan guru non Papua adalah intel