Washington – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS), Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak tarif impor baru dari Presiden Donald Trump untuk tidak membalas. Menurutnya, langkah ini bisa mencegah eskalasi lebih lanjut.

“Saran saya kepada setiap negara saat ini adalah: jangan membalas. Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya. Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi. Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya,” kata Bessent dalam wawancara dengan Fox News, seperti dilansir Antara, Kamis, 3 April 2025.

AS Terapkan Tarif Baru Mulai April 2025
Gedung Putih mengumumkan pada Rabu, 2 April 2025, AS akan menerapkan tarif 10 persen terhadap semua impor asing mulai 5 April 2025.

Selain itu, tarif lebih tinggi akan diberlakukan mulai 9 April 2025 bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

Baca: AS Tentang Kebijakan Tarif Resiprokal: Turunkan atau Hapus Tarif Negara Anda, Otomatis AS juga akan Hapus Tarif Kami

Trump Akan Menaikkan Tarif Lagi Jika Ada Pembalasan
Pemerintah AS juga menegaskan bahwa Presiden Donald Trump memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif lebih tinggi jika negara mitra dagang memutuskan untuk membalas kebijakan ini.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia, lebih tinggi dari Malaysia yang sebesar 24 persen. Keputusan ini diambil dengan alasan Indonesia menerapkan tarif tinggi pada produk AS serta memiliki hambatan perdagangan non-tarif yang dinilai merugikan eksportir Amerika.

Gedung Putih menyebut salah satu alasan utama kebijakan ini adalah tarif tinggi yang dikenakan Indonesia terhadap produk AS, khususnya etanol. "Indonesia mengenakan tarif 30 persen terhadap etanol, sementara AS hanya menerapkan tarif 2,5 persen untuk produk yang sama," demikian pernyataan Gedung Putih yang dilansir di laman resminya.

Selain itu, pemerintah AS juga menyoroti hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia. Beberapa aturan yang disebutkan dalam laporan Gedung Putih antara lain:

1. Persyaratan kandungan lokal di berbagai sektor yang dinilai membatasi akses bagi produk AS. 2. Sistem perizinan impor yang kompleks, yang dianggap menyulitkan masuknya barang dari luar negeri. 3. Kewajiban bagi perusahaan sumber daya alam untuk menahan hasil ekspor di dalam negeri atau aturan soal devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). "Mulai tahun ini, Indonesia mewajibkan seluruh pendapatan ekspor bernilai 250.000 dolar AS atau lebih untuk tetap berada di dalam negeri dalam bentuk dolar AS selama setahun, " tulis Gedung Putih.

Pemerintah AS menilai kebijakan tersebut menghambat akses perdagangan yang adil dan timbal balik bagi perusahaan-perusahaan AS. Oleh karena itu, tarif 32 persen dikenakan sebagai bentuk tekanan terhadap Indonesia agar lebih terbuka dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perdagangan Trump yang lebih luas. AS juga menerapkan tarif serupa kepada negara lain yang dianggap memberlakukan aturan tidak adil terhadap produk Amerika. (*)

https://infobanknews.com/tarif-baru-...n-tak-melawan/