Militer Masuk Kampus Ancam Kebebasan Berpikir dan Berekspresi

Devi Harahap 03/4/2025 10:15A- A+Militer Masuk Kampus Ancam Kebebasan Berpikir dan Berekspresi
Ilustrasi(Grafis: Litbang MI)Televisi MI
REVISI Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR, terutama terkait munculnya dwifungsi TNI melalui jabatan sipil yang diisi prajurit, dinilai dapat mengancam kebebasan akademik dan berekspresi di perguruan tinggi.

Infiltrasi militer di ranah pendidikan sudah mulai muncul melalui Kerja sama beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Udayana Bali, Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah, hingga Kodim 1707 yang diduga tengah mengumpulkan data mahasiswa di Merauke, Papua.

Adanya sosialisasi UU TNI di ranah kampus hingga terjalinnya kerjasama antara TNI AD dengan beberapa universitas telah menuai protes. Tidak hanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana, namun Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang terdiri dari para dosen dan civitas akademik. Mereka menilai kerja sama tersebut sebagai militerisme masuk kampus.

“Lawan militerisme masuk kampus. Ini adalah langkah mundur yang mengancam demokrasi, membunuh kebebasan berpikir, dan menyeret dunia akademik ke dalam jurang otoritarianisme,” ujar Ketua SPK, Dhia Al Uyun dalam keterangan resminya pada Kamis (3/4).

SPK menilai kerja sama TNI AD dengan Unud bukan sekadar intervensi tetapi infiltrasi sistematis untuk membungkam kebebasan akademik. Selain itu, praktik itu juga akan menghambat pencarian kebenaran secara obyektif melalui pengembangan pengajaran dan penelitian berbasis ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

“Ini adalah langkah mundur yang mengancam demokrasi, membunuh kebebasan berpikir, dan menyeret dunia akademik ke dalam jurang otoritarianisme,” jelasnya.


Menurutnya, kampus adalah ruang intelektual yang harus dilestarikan dengan nilai-nilai sipil, bukan militer yang dianggap sebagai barak.

“Kampus adalah ruang intelektual, bukan barak! Di sini, argumen bertemu argumen, bukan moncong senjata yang berbicara,” tukas Dhia.

“Kebebasan akademik hanya tumbuh dalam atmosfer egaliter dan dialogis—bukan di bawah bayang-bayang feodalisme kronis dan kultur hirarkis,” sambungnya.

Selain itu, Dhia menjelaskan para tenaga pendidik berbagai kampus sebelumnya juga diduga mendapatkan tekanan I. Ragam tekanan itu, kata Dhia, terjadi karena para akademisi getol mengeluarkan pernyataan kritis terhadap beberapa persoalan yang terjadi belakangan ini khususnya penolakan RUU TNI

“Ada kondisi tekanan-tekanan yang terjadi untuk menertibkan civitas akademika untuk pasif dan tunduk atau tidak kritis pada pemerintah, terutama pasca pembahasan RUU TNI,” kata Dhia.

Lebih lanjut, Dhia menilai berbagai dinamika sejarah telah memperlihatkan bahwa militer selalu gagal jika terlibat dalam ruang akademik. Hal yang justru muncul justru hanya perlakuan represifitas.[/]

“Sejarah telah membuktikan setiap kali militer masuk ke kampus, yang terjadi adalah represi, pembungkaman, dan kehancuran nalar kritis. Kita menolak hidup di bawah sepatu lars yang siap menginjak kebebasan akademik,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Satria Unggul Wicaksana mengatakan, saat impunitas TNI diberi legalitas lebih untuk berperan di kehidupan kampus, hal yang akan terjadi adalah membatasi ruang kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik.

Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir, tekanan militer di kampus terasa nyata adanya mulai dari aksi sweeping atau pelarangan buku kiri, maupun [b]pelarangan diskusi isu sensitif seperti paham komunisme, LGBT, atau isu Papua.

“Ini berujung teror pada dosen dan mahasiswa. Ini datanya tidak tunggal. Adanya militerisasi ini bertentangan dengan spirit pemajuan demokrasi dan perlindungan HAM, serta kebebasan akademik,” tegas Satria. (P-4)

https://mediaindonesia.com/politik-d...an-berekspresi



Kemendiktisaintek Anggap Kerja Sama Kampus dan TNI Jadi Potensi Besar di Bidang Riset

Beberapa kampus telah menjalin kerja sama dengan TNI. Salah satunya Universitas Udayana.
3 April 2025 | 10.21 WIB



Bagikan

Pihak Universitas Udayana dan TNI Kodam IX/Udayana tanda tangan kerja sama di Denpasar, 31 Maret 2025. ANTARA/HO-Unud
Perbesar
Pihak Universitas Udayana dan TNI Kodam IX/Udayana tanda tangan kerja sama di Denpasar, 31 Maret 2025. ANTARA/HO-Unud
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengatakan terdapat potensi besar dalam riset dan pengembangan teknologi strategis jika kampus menjalin kemitraan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Khairul Munadi mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi empat produk teknologi pertahanan yang potensial.

"Kampus adalah ekosistem terbuka untuk kolaborasi dalam pendidikan dan inovasi," kata dia ketika dihubungi Tempo, Rabu, 3 April 2025.

Empat produk teknologi pertahanan yang telah diidentifikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara beberapa perguruan tinggi dan PT Pindad. Khairul Munadi menjelaskan bahwa teknologi pertahanan semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan militer, tetapi juga berpotensi mendorong inovasi di sektor otomotif, elektronika, manufaktur, hingga material.

Khairul menjelaskan bahwa empat produk teknologi pertahanan yang dimaksud meliputi: pertama, microchip, yang berfungsi sebagai sistem kendali, sensor, dan Internet of Things (IoT) sebagai bagian dari upaya kemandirian teknologi nasional. Kedua, Maung EV, yakni versi elektrik dari kendaraan taktis Maung yang akan segera diluncurkan. Ketiga, Propelan Merah Putih, bahan peledak berbasis selulosa dan gliserin dari sumber dalam negeri. Keempat, optronic, yaitu teknologi optik untuk pengembangan teleskop dan sensor presisi tinggi.

"Jadi kerja sama ini harus dilihat secara luas sebagai bagian dari ekosistem riset dan inovasi nasional," ujar dia.

Sebelumnya, beberapa kampus memang telah menjalin kerja sama dengan TNI. Salah satunya Universitas Udayana lewat penandatangan nota kesepahaman dengan TNI AD Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Dokumen perjanjian kerja sama Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 itu ditandatangani pada 5 Maret 2025.

Meskipun bukan kerja sama di sektor riset, Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengatakan kerja sama ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara dengan pendekatan non-militeristik, serta program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna.

Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) prajurit aktif melalui akses ke program S1, S2, dan S3 di Universitas Udayana. Ia mengklaim, seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.

“Dengan kata lain, kerja sama ini tidak boleh, tidak bisa, dan tidak akan menjadi pintu masuk bagi intervensi terhadap ruang akademik kami. Otonomi dan kebebasan akademik tetap menjadi garis merah yang kami jaga dengan sangat serius,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 2 April 2025.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menolak adanya perjanjian kerja sama antara kampusnya dan TNI AD Kodam IX/Udayana ini. Ketua BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra mengatakan perjanjian tersebut membuka peluang bagi militer mendominasi ranah pendidikan sipil.

"Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata dia dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 31 Maret 2025.
https://www.tempo.co/politik/kemendi...-riset-1227046


Ancaman TNI membunuh kebebasan di Kampus yang akan dilawan para mahasiswa demi kebebasan berpikir