Mahasiswa Universitas Udayana Akan Demo Tolak Kerja Sama Kampus dengan TNI AD

Masuknya TNI AD di ranah pendidikan sipil dikhawatirkan membangkitkan militerisme dan mempengaruhi independensi kampus.
2 April 2025 | 07.00 WIB
embawa berbagai poster kritik pemerintah Jokowi dalam aksi yang digelar Aliansi Bali Menggugat di depan Kampus Universitas Udayana di Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali, Jumat, 23 Agustus 2024. Foto: TEMPO/Ni Made Sukmasari
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Udayana berencana menggelar demo untuk menolak perjanjian kerja sama antara kampusnya dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer IX/Udayana. Aksi tersebut akan diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) di Universitas Udayana.

"Aksi bakal tetep digelar sesuai dengan kesepakatan konsolidasi dan diikuti seluruh organisasi mahasiswa Universitas Udayana," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra ketika dihubungi Tempo pada Senin, 31 Maret 2025.

Arma mengatakan lokasi dan waktu pelaksanaan aksi masih dibahas secara internal. Ia menyebut organisasi mahasiswa masih melakukan konsolidasi.

Adapun aksi demo mahasiswa dipicu munculnya surat perjanjian antara Udayana dan TNI AD. Perjanjian kerja sama ini ditengarai membuka peluang bagi militer untuk mengintervensi pendidikan sipil.

“Penolakan perjanjian kerja sama muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata Arma.

Arma menilai, perjanjian yang dijalin antara kedua instansi tersebut berpotensi mengganggu iklim kebebasan akademik di Udayana. Masuknya unsur militer dianggap dapat merusak independensi institusi pendidikan tinggi.

Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengklaim kerja sama tersebut tidak akan membangkitkan militerisme di kampus. "Kerja sama ini tidak bertujuan untuk membawa praktik militer ke dalam dunia kampus," kata Sudarsana seperti dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 1 April 2025.

Universitas Udayana baru saja mengesahkan perjanjian kerja sama dengan Kodam IX/Udayana yang tertuang dalam dokumen perjanjian Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Dokumen itu ditandatangani pada Rabu, 5 Maret 2025, tetapi baru diumumkan ke publik lewat akun Instagram resmi Universitas Udayana pada Rabu, 26 Maret 2025.

Ada beberapa klausul yang diatur dalam dokumen yang terdiri atas 20 pasal tersebut. Pasal 2 menyebutkan ada enam ruang lingkup kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana. Mulai peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, hingga pelatihan bela negara.
https://www.tempo.co/politik/mahasis...tni-ad-1226673



Rektor Unud Bantah Kerja Sama dengan TNI Bikin Militerisasi Kampus

Antara - detikNews
Rabu, 02 Apr 2025 09:02 WIB

Pihak Universitas Udayana dan TNI Kodam IX/Udayana menandatangani kerja sama di Denpasar, Senin (31/3/2025). (ANTARA/HO-Unud)

Jakarta - Universitas Udayana (Unud) menanggapi munculnya protes dari kalangan mahasiswa terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rektorat Unud dan Kodam IX/Udayana. Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menjanjikan bahwa kerja sama itu bukan untuk agenda militerisasi kampus.
"Kami pastikan bahwa kerja sama ini tidak menyentuh aspek pengambilan keputusan akademik, tidak mengintervensi kebebasan berpikir, dan tidak menjadikan kampus sebagai instrumen militerisasi," kata Sudarsana di Denpasar, dilansir Antara, Rabu (2/4/2025).

Pihak kampus mengklaim kerja sama itu untuk memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa serta meningkatkan disiplin dan wawasan kebangsaan.

"Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif," ujarnya.

Menurut Sudarsana, ada urgensi dalam menjalin kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Dia mengatakan hendak membentuk generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan dan kesadaran bela negara yang penting di tengah tantangan disinformasi dan disintegrasi sosial.

Pihak kampus pun menilai TNI memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal bela negara, ketahanan pangan, tanggap bencana, dan pengabdian di wilayah terpencil yang dapat disinergikan dengan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat.

"Kerja sama ini juga memberikan akses pendidikan tinggi bagi prajurit aktif dan keluarga besar TNI, memperluas peran kampus sebagai pelayan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Sudarsana.

Adapun perjanjian kerja sama ini juga telah ditandatangani pada 27 Oktober 2023 dengan klaim seluruh pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.

"Urgensinya adalah pada titik kolaborasi sipil-militer yang sehat dan setara bukan subordinasi, dan itu hanya bisa berjalan baik jika dijaga dalam prinsip transparansi, sukarela, dan akuntabilitas," katanya.

Mengenai penolakan dari mahasiswa, ia mengatakan akan membuka ruang dialog untuk mendiskusikan substansi kerja sama ini secara terbuka, berbasis data, dan menjunjung nilai-nilai demokratis.

"Mengundang BEM setelah libur bersama untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan kerja sama ini, segala kritik dan saran akan menjadi pertimbangan pimpinan, tidak hanya dari BEM, tapi masukan dari sivitas akademika lain juga akan menjadi pertimbangan," ujar Sudarsana.

(fca/imk)
https://news.detik.com/berita/d-7851...risasi-kampus.
penolakan mahasiswa akan Kerjasama TNI di kampusnya