Gelombang Demonstrasi Tolak UU TNI Diprediksi Memuncak Pasca Lebaran

Demo Tolak RUU TNI (Foto: X.com / @tabul.ian)

KILAT.COM - Gelombang demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) diperkirakan akan mencapai puncaknya setelah Lebaran. Meningkatnya seruan aksi dari berbagai daerah, termasuk dari kalangan akademisi dan aktivis hak sipil, menjadi indikator utama dari eskalasi ini.

Soe Tjen Marching, seorang dosen di SOAS University of London, penulis, feminis, dan pendiri Bhinneka Magazine, mengungkapkan niatnya untuk mengorganisir aksi di kota kelahirannya, Surabaya.

"Saya baru sampai di Surabaya, dan gatel banget untuk mengorganisir demo di kota kelahiran saya, untuk menentang dwi-fungsi ABRI. Semoga teman-teman bisa ikut meramaikan. Detailnya menyusul sesudah Lebaran ya," tulisnya di akun X pribadinya pada Minggu, 30 Maret 2025.

Pernyataan Soe Tjen mendapat respons positif dari berbagai pihak. Akun @ratutika membalas, "Halo Mbak, kami sedang mengorganisir untuk di Surabaya."

"Ditunggu detailnya. Kalau sebelum liburan saya selesai, saya ingin ikut turun ke jalan," timpal @adirarahman.

Revisi UU TNI yang baru disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat untuk membaca isi revisi UU TNI secara cermat sebelum menyampaikan penolakan.

"Baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomorin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya pada 21 Maret 2025.

Berbagai kelompok masyarakat mulai menyusun strategi aksi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Forum diskusi dan komunitas telah membahas rencana demonstrasi yang diperkirakan memuncak pasca-Lebaran.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyatakan kesiapan menggelar aksi besar-besaran. Mereka mendesak pemerintah mencabut revisi UU TNI dan memastikan militer tetap fokus pada pertahanan negara tanpa campur tangan dalam kehidupan sipil.(*)

https://www.kilat.com/nasional/84414870636/gelombang-demonstrasi-tolak-uu-tni-diprediksi-memuncak-pasca-lebaran



Viral Warga Jakarta Barat Tanda Tangan Dukung UU TNI, Dandhy Laksono: Penghinaan Pada Masyarakat

Masyarakat di Jakarta Barat tanda tangan dukung UU TNI dengan terima sembako (TikTok bungaa538)


KILAT.COM - Geger di media sosial terkait masyarakat di wilayah Jakarta Barat menandatangani spanduk setuju UU TNI dengan imbalan sembako. Dandhy Laksono ikut berkomentar.

Kejadian masyarakat terima sembako dengan syarat tanda tangan di spanduk ini berlangsung di kawasan Ruko 1000 Cengkareng pada Jumat, 28 Maret 2025.


Dilansir dari akun TikTok @Bunga538, banyak warga yang antre menandatangani sebuah spanduk putih.

Dalam spanduk bertuliskan terkait persetujuan dukung UU TNI.

"Kami warga Jakarta Barat mendukung UU TNI," dengan harapan bisa mendapatkan sembako yang dijanjikan.

Terlihat beberapa warga ikut bersuara mendukung dengan teriakan "Dukung Undang-Undang TNI, TNI harga mati!"

Hal ini lantas mendapat sorotan di media sosial, beberapa pun langsung mengkritik pendukung UU TNI yang sodorkan sembako buat memancing dukungan masyarakat.

Dandhy Laksono lewat akun X miliknya menyampaikan kritik pedas ke aksi tersebut dan menurutnya jadi penghinaan ke masyarakat.

"Penghinaan buat masyarakat," katanya.

Dandhy mengatakan masyarakat tak perlu tahu  draft UU tapi tunggu sembako saja.

"Gak perlu tahu naskah akademik atau draf UU-nya, tunggu saja sembakonya di pinggir jalan," tambah Dandhy lagi.

Hal ini pun menuai sorotan masyarakat dan tuai kontra tak hanya kepada UU TNI itu sendiri namun juga sogokan sembako yang kerap jadi alat capai tujuan kebijakan.(*)
https://www.kilat.com/nasional/84414...ada-masyarakat




Bermunculan Sekelompok Masyarakat Dukung UU TNI dan Tolak Pelemahan Militer

Kompas.com - 30/03/2025, 20:58 WIB Bayu Apriliano, David Oliver Purba Tim Redaksi 3 Lihat Foto Sekelompok warga yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Rakyat Aman dan Kondusif (Gerrak) Kebumen menggelar aksi untuk mendukung TNI. Aksi tersebut digelar di Tugu Lawet Kebumen pada Sabtu (29/3/2025). Kegiatan tersebut juga dibatengi pembagian takjil gratis. (KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO)

KEBUMEN, KOMPAS.com – Sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Aman dan Kondusif (Gerrak) Kebumen, Jawa Tengah, menggelar aksi mendukung Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi ini berlangsung di Tugu Lawet Kebumen pada Sabtu (29/3/2025) dan disertai dengan pembagian takjil gratis kepada masyarakat.

Dalam orasinya, Ketua Aliansi Gerrak Kebumen, Fathul Amin Hasbullah, menegaskan pentingnya memperkuat peran TNI sebagai benteng terakhir pertahanan negara.

Ia menyoroti urgensi revisi UU TNI sebagai langkah strategis menghadapi ancaman multidimensional. Baca juga: Minta Maaf, Kades di Bogor Akui Kirim Surat THR Rp 165 Juta Seikhlasnya ke Perusahaan

“TNI tidak boleh dikerdilkan! Upaya pelemahan terhadap institusi ini harus kita lawan. Revisi UU TNI adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan pertahanan nasional tetap kokoh di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks,” seru Fathul dalam orasinya.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi propaganda yang dapat mengurangi peran strategis TNI dan mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan kedaulatan bangsa.

“Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa TNI yang solid, NKRI tidak akan bertahan hingga hari ini. Kita tidak boleh kehilangan identitas pertahanan hanya karena kepentingan pragmatis atau tekanan asing,” tambahnya
. Sementara, Ketua Aliansi Gerrak Kebumen menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi juga bentuk simpati dan dukungan terhadap TNI di tengah dinamika pasca-pengesahan RUU TNI. Ia menekankan bahwa revisi UU TNI memicu beragam tanggapan di masyarakat dan menyoroti pentingnya peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“Tantangan saat ini bukan hanya soal kedaulatan negara dalam konteks teritorial, tetapi juga mencakup ancaman di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi agar TNI dapat berperan lebih luas dalam berbagai bidang,” jelasnya.

Fathul berharap aksi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Kabupaten Kebumen.

“Harapan kami, kondisi keamanan di Kebumen tetap kondusif, tanpa adanya tindakan anarkis atau perbuatan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. Sementara itu, dukungan terhadap revisi UU TNI juga muncul di Kabupaten Purworejo. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sekelompok orang dari Kecamatan Ngombol mendeklarasikan dukungan mereka terhadap UU TNI.


Dalam video tersebut, tampak masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari orangtua hingga anak-anak, melantunkan dukungan mereka. Mereka dipandu oleh seseorang yang membacakan teks deklarasi yang telah disiapkan. “Kami masyarakat Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo mendukung RUU TNI. TNI selalu di hati kami, NKRI harga mati,” bunyi deklarasi tersebut.
https://regional.kompas.com/read/202...mahan-militer.


Warganet Twitter mengecam banyaknya pihak mendukung UU TNI dan usaha menggerakan massa besar setelah lebaran untuk menyingkirkan militer dari kehidupan sipil. Kemungkinan tuntutan TNI ditarik mundur dari Papua makin kencang disuarakan oleh para aktivis seperti yang sudah dilakukan di Surabaya