- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Demo Mahasiswa Tolak UU TNI, Warnai Arus Mudik Lebaran di Pantura Brebes
TS
mabdulkarim
Demo Mahasiswa Tolak UU TNI, Warnai Arus Mudik Lebaran di Pantura Brebes
Demo Mahasiswa Tolak UU TNI, Warnai Arus Mudik Lebaran di Pantura Brebes
Imam Suripto - detikJateng
Jumat, 28 Mar 2025 18:55 WIB
Sekelompok mahasiswa di Brebes, Jawa Tengah, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat. Meski tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, setidaknya aksi ini menarik perhatian para pemudik. Foto: Imam Suripto/detikJateng.
Brebes - Sekelompok mahasiswa di Brebes, Jawa Tengah, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat. Meski tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, setidaknya aksi ini menarik perhatian para pemudik.
Massa mahasiswa berdemo sebagai bentuk penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi dilaksanakan luar pagar Kantor DPRD hingga memakan sebagian badan jalan pantura di sisi utara.
"Kita di sini untuk menolak UU TNI. TNI harus dikembalikan ke barak. Kalau ikut campur dalam pemerintahan, kita takut akan kembali ke masa lalu," kata Doni, salah satu koorlap demo dalam orasinya di depan kantor DPRD, Jumat (28/3/2025) sore.
Menurut mahasiswa, Negara Indonesia tidak dimiliki oleh satu orang, kelompok atau bahkan lembaga negara. Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia.
"Negara ini bukan milik Prabowo, bukan milik TNI, dan bukan milik Polri. Negara ini milik kita semua, milik rakyat Indonesia," tegasnya.
Setelah beberapa lama berorasi, pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Brebes, Iqbal Tanjung. Pada kesempatan itu, mahasiswa langsung mengajak wakil rakyat itu untuk berdiskusi soal UU TNI.
"Prinsipnya kita menerima aspirasi dari teman teman mahasiswa. Kami dari dewan akan meneruskan aspirasi mereka," tegas Iqbal Tanjung.
Sementara itu, pantauan di lokasi, pemudik dari arah barat harus melintas dengan pelan karena sisi utara jalur pantura tengah berlangsung unjuk rasa. Puluhan petugas Polres Brebes berjaga mengamankan aksi sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.
Hingga waktu buka puasa, aksi masih berlangsung. Mahasiswa melanjutkan diskusi dengan wakil rakyat, buka puasa dan salat Magrib.
https://www.detik.com/jateng/berita/...antura-brebes.
Suara Ibu Kecam Aksi Represif Aparat ke Mahasiswa Penolak UU TNI
Suara Ibu Indonesia mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyuarakan penolakan UU TNI.
28 Maret 2025 | 17.05 WIB
Aksi demonstrasi Gerakan Suara Ibu Indonesia sebagai dukungan bagi perjuangan mahasiswa di kawasan Sarinah, Jakarta, 28 Maret 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan perempuan berkumpul di kawasan Sarinah, Jakarta untuk berorasi terhadap tindakan kekerasan aparat kepada mahasiswa dan anak-anak muda yang menolak Undang-undang atau UU TNI, pada Jumat sore, 28 Maret 2025. Mereka terdiri dari ibu-ibu, mahasiswi, hingga buruh yang resah akan represifitas hari-hari ini.
Para perempuan, termasuk ibu-ibu kompak memakai pakaian putih. Mereka juga membawa poster aspirasi berisi penolakan terhadap pengesahan RUU TNI dan mengutuk tindakan kekerasan aparat ke masyarakat sipil.[/]
Salah satu yang hadir dalam aksi ialah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto. "Hari ini para perempuan berkumpul di sini, karena sejarah berulang," katanya saat berorasi.
Pernyataan itu menyinggung ketika gerakan ibu-ibu dan perempuan yang berperan dalam runtuhnya rezim orde baru.[b] Dia menyesalkan sikap pemerintah saat ini yang tidak belajar dari peristiwa lampau tersebut.
Menurut dia, eksekutif dan legislatif saat ini justru berkolaborasi untuk melawan rakyatnya sendiri. Bahkan, kata dia, pemerintah tega untuk menciptakan hukum tanpa pelibatan publik karena untuk merepresi masyarakat.
Dia menyatakan bahwa kelompok perempuan, termasuk ibu-ibu di seluruh Indonesia mengecam tindakan pemerintah yang serampangan ke rakyatnya. "Indonesia bukan milik mereka yang ada di Senayan dan eksekutif hari ini. Indonesia milik anak-anak muda ke depan," ujarnya.
Koordinator dari Suara Ibu Indonesia Ririn Sefsani menyatakan, bahwa mereka bakal mendampingi perjuangan mahasiswa dengan ikut turun ke jalan. Serta, berjuang bersama dengan generasi penerus itu untuk melawan kekuasaan yang korup.
"Inilah tuntutan kami, setop kekerasan pada mahasiswa dan batalkan revisi Undang-undang TNI. Kembalikan tentara ke tugas utamanya," kata dia saat membacakan tuntutan.
https://www.tempo.co/politik/suara-i...uu-tni-1225400
Simpul Massa Aksi Menolak RUU TNI di Bandung Mendapat Serangan Siber
LBH Bandung menceritakan peretasan yang dialami tim mereka pasca demonstrasi penolakan RUU TNI di Bandung pekan lalu.
28 Maret 2025 | 15.38 WIB
Bagikan
Pekerja memperbaiki gerbang dan dinding gedung DPRD Jawa Barat yang dirusak massa pasca kerusuhan unjuk rasa cabut UU TNI di Bandung, 22 Maret 2025. Unjuk rasa berakhir rusuh saat gelombang massa merusak kantor bank dan sejumlah fasilitas umum di sekitar Jalan Diponegoro dan simpang Dago Sulanjana. Tempo/Prima Mulia
Perbesar
Pekerja memperbaiki gerbang dan dinding gedung DPRD Jawa Barat yang dirusak massa pasca kerusuhan unjuk rasa cabut UU TNI di Bandung, 22 Maret 2025. Unjuk rasa berakhir rusuh saat gelombang massa merusak kantor bank dan sejumlah fasilitas umum di sekitar Jalan Diponegoro dan simpang Dago Sulanjana. Tempo/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Belasan pesan permintaan kode otorisasi dari berbagai aplikasi digital secara bertubi-tubi masuk ke gawai tim Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandung, sehari setelah demonstrasi menolak RUU TNI di Bandung pada Jumat, 21 Maret 2025.
Nomor yang menjadi target serangan merupakan hotline yang dibuat LBH Bandung untuk menampung laporan dari peserta aksi yang membutuhkan bantuan hukum selama demonstrasi menolak RUU TNI di Jawa Barat.
“Itu terjadi sepanjang hari Sabtu, dari dini hari hingga siang,” ujar Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, kepada Tempo, Kamis, 27 Maret 2025.
Heri menyebutkan bahwa kejadian ini merupakan upaya peretasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan gerakan aksi penolakan RUU TNI, khususnya di Jawa Barat.
Serangan siber terhadap simpul-simpul massa aksi di Bandung juga dialami oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Parahyangan. Sehari sebelum aksi pertama, Kamis, 20 Maret 2025, akun WhatsApp Ketua Himpunan mengalami percobaan peretasan.
“Saat kami sedang konsolidasi dengan massa aksi lainnya sehari sebelum demonstrasi, tiba-tiba WhatsApp saya keluar sendiri dan tidak bisa masuk lagi menggunakan nomor saya,” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Unpar, Grice Ine, kepada Tempo.
Grice mengungkapkan bahwa bukan hanya akunnya yang mengalami percobaan peretasan, tetapi juga akun teman-temannya di himpunan. Bahkan, akun resmi organisasi mereka turut diretas.
“Di hari Minggu, akun resmi himpunan juga kena retas. Tiba-tiba ada unggahan seperti akun jualan, dan nomor kontak di bio akun diganti,” ujarnya.
Selain mengalami peretasan, Grice juga menerima pesan teror dari akun anonim. “Saya mendapat DM yang menanyakan bagaimana hasil dari protes RUU TNI yang kami lakukan,” katanya.
Represi Aparat dan Upaya Membenturkan Massa Aksi
Aksi penolakan RUU TNI di Bandung berlangsung selama dua hari, 20–21 Maret 2025. Massa aksi berasal dari berbagai simpul gerakan di Bandung, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil.
Demonstrasi dipusatkan di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Pada hari kedua, aparat bertindak represif dengan intensitas yang cukup tinggi. Aksi bahkan berlangsung hingga dini hari.
Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, mengungkapkan bahwa selama gelombang protes di Bandung, pihaknya menerima laporan terkait kekerasan aparat terhadap massa aksi. Bahkan, ada satu peserta yang ditangkap polisi. “Ada satu orang yang salah tangkap oleh polisi, tetapi sudah dibebaskan,” ujar Heri.
Setelah aksi di hari kedua, aparat kepolisian juga melakukan sweeping di area Jalan Tamansari, Bandung. Wilayah ini dikenal sebagai lokasi dua kampus yang menjadi titik kumpul massa aksi.
“Pada aksi kali ini, tensinya cukup tinggi. Meski polisi tidak sefrontal aksi-aksi sebelumnya, catatan penting dari demonstrasi ini adalah upaya pelibatan ormas untuk membenturkan mereka dengan massa aksi. Pelibatan ormas ini cukup masif,” kata Heri.
https://www.tempo.co/politik/simpul-...-siber-1225356
Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik
28 Maret 2025, 19:45 | Editorial Team
Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik
Massa demonstran UU TNI kocar-kacir saat dibubarkan. (Rizky Sulityo VOI)
Share:
twitter feedly
JAKARTA – Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal menilai aksi represif aparat dalam menangani demonstran penolak UU TNI menunjukkan kuatnya nuansa militeristik seperti dalam berbagai rekaman video, di mana terlihat personel Brimob yang diperkuat dengan kendaraan taktis berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang hanya "bersenjatakan" tali rafia.
“Akibatnya, kekerasan yang menimpa massa aksi di sejumlah kota saat demonstrasi menolak UU TNI tak terhindarkan lagi. Mengapa kekerasan yang berujung jatuh korban luka dan penangkapan peserta aksi terus berulang terjadi? Tentu ada dugaan hierarki satu komando dari kepolisian,” ungkapnya, Jumat 28 Maret 2025.
Dia menjelaskan, aksi unjuk rasa dan mekanisme untuk penanganannya sudah dirinci dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
“Tapi, polisi di lapangan kerap punya tafsir sendiri menghadapi demonstran. Sebut saja, misalnya, ketika massa demo sudah melewati waktu senja dan terus bertahan, maka polisi punya dalih untuk membubarkan. Apa pun alasan dan argumen peserta aksi sering tidak dihiraukan lagi. Harus bubar dan pada momen itulah penggunaan kekerasan oleh polisi kerap dilakukan untuk mendesak peserta aksi mundur dan bubar,” tukasnya.
Iqbal mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus- kasus represif aparat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Pasalnya, dia pesimistis Polri bakal mengubah metode penanganan aksi unjuk rasa.
Padahal, dia memprediksi gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak UU TNI akan terus berlanjut. Apalagi, DPR saat ini juga tengah membahas revisi UU Polri dan KUHAP yang juga potensial bermasalah.
“Ketiga, revisi UU itu semuanya dilakukan dengan tidak ada partisipasi bermakna (meaningful participation) yang benar-benar serius melibatkan publik dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintahan Prabowo tampak kuat sekali untuk mengelola negara secara resentralisasi dan militeristik,” tutup Iqbal.
https://voi.id/en/news/472436#google_vignette
Perkembangan sejauh ini demo hari ini
Imam Suripto - detikJateng
Jumat, 28 Mar 2025 18:55 WIB
Sekelompok mahasiswa di Brebes, Jawa Tengah, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat. Meski tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, setidaknya aksi ini menarik perhatian para pemudik. Foto: Imam Suripto/detikJateng.
Brebes - Sekelompok mahasiswa di Brebes, Jawa Tengah, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat. Meski tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, setidaknya aksi ini menarik perhatian para pemudik.
Massa mahasiswa berdemo sebagai bentuk penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi dilaksanakan luar pagar Kantor DPRD hingga memakan sebagian badan jalan pantura di sisi utara.
"Kita di sini untuk menolak UU TNI. TNI harus dikembalikan ke barak. Kalau ikut campur dalam pemerintahan, kita takut akan kembali ke masa lalu," kata Doni, salah satu koorlap demo dalam orasinya di depan kantor DPRD, Jumat (28/3/2025) sore.
Menurut mahasiswa, Negara Indonesia tidak dimiliki oleh satu orang, kelompok atau bahkan lembaga negara. Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia.
"Negara ini bukan milik Prabowo, bukan milik TNI, dan bukan milik Polri. Negara ini milik kita semua, milik rakyat Indonesia," tegasnya.
Setelah beberapa lama berorasi, pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Brebes, Iqbal Tanjung. Pada kesempatan itu, mahasiswa langsung mengajak wakil rakyat itu untuk berdiskusi soal UU TNI.
"Prinsipnya kita menerima aspirasi dari teman teman mahasiswa. Kami dari dewan akan meneruskan aspirasi mereka," tegas Iqbal Tanjung.
Sementara itu, pantauan di lokasi, pemudik dari arah barat harus melintas dengan pelan karena sisi utara jalur pantura tengah berlangsung unjuk rasa. Puluhan petugas Polres Brebes berjaga mengamankan aksi sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.
Hingga waktu buka puasa, aksi masih berlangsung. Mahasiswa melanjutkan diskusi dengan wakil rakyat, buka puasa dan salat Magrib.
https://www.detik.com/jateng/berita/...antura-brebes.
Suara Ibu Kecam Aksi Represif Aparat ke Mahasiswa Penolak UU TNI
Suara Ibu Indonesia mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyuarakan penolakan UU TNI.
28 Maret 2025 | 17.05 WIB
Aksi demonstrasi Gerakan Suara Ibu Indonesia sebagai dukungan bagi perjuangan mahasiswa di kawasan Sarinah, Jakarta, 28 Maret 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan perempuan berkumpul di kawasan Sarinah, Jakarta untuk berorasi terhadap tindakan kekerasan aparat kepada mahasiswa dan anak-anak muda yang menolak Undang-undang atau UU TNI, pada Jumat sore, 28 Maret 2025. Mereka terdiri dari ibu-ibu, mahasiswi, hingga buruh yang resah akan represifitas hari-hari ini.
Para perempuan, termasuk ibu-ibu kompak memakai pakaian putih. Mereka juga membawa poster aspirasi berisi penolakan terhadap pengesahan RUU TNI dan mengutuk tindakan kekerasan aparat ke masyarakat sipil.[/]
Salah satu yang hadir dalam aksi ialah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto. "Hari ini para perempuan berkumpul di sini, karena sejarah berulang," katanya saat berorasi.
Pernyataan itu menyinggung ketika gerakan ibu-ibu dan perempuan yang berperan dalam runtuhnya rezim orde baru.[b] Dia menyesalkan sikap pemerintah saat ini yang tidak belajar dari peristiwa lampau tersebut.
Menurut dia, eksekutif dan legislatif saat ini justru berkolaborasi untuk melawan rakyatnya sendiri. Bahkan, kata dia, pemerintah tega untuk menciptakan hukum tanpa pelibatan publik karena untuk merepresi masyarakat.
Dia menyatakan bahwa kelompok perempuan, termasuk ibu-ibu di seluruh Indonesia mengecam tindakan pemerintah yang serampangan ke rakyatnya. "Indonesia bukan milik mereka yang ada di Senayan dan eksekutif hari ini. Indonesia milik anak-anak muda ke depan," ujarnya.
Koordinator dari Suara Ibu Indonesia Ririn Sefsani menyatakan, bahwa mereka bakal mendampingi perjuangan mahasiswa dengan ikut turun ke jalan. Serta, berjuang bersama dengan generasi penerus itu untuk melawan kekuasaan yang korup.
"Inilah tuntutan kami, setop kekerasan pada mahasiswa dan batalkan revisi Undang-undang TNI. Kembalikan tentara ke tugas utamanya," kata dia saat membacakan tuntutan.
https://www.tempo.co/politik/suara-i...uu-tni-1225400
Simpul Massa Aksi Menolak RUU TNI di Bandung Mendapat Serangan Siber
LBH Bandung menceritakan peretasan yang dialami tim mereka pasca demonstrasi penolakan RUU TNI di Bandung pekan lalu.
28 Maret 2025 | 15.38 WIB
Bagikan
Pekerja memperbaiki gerbang dan dinding gedung DPRD Jawa Barat yang dirusak massa pasca kerusuhan unjuk rasa cabut UU TNI di Bandung, 22 Maret 2025. Unjuk rasa berakhir rusuh saat gelombang massa merusak kantor bank dan sejumlah fasilitas umum di sekitar Jalan Diponegoro dan simpang Dago Sulanjana. Tempo/Prima Mulia
Perbesar
Pekerja memperbaiki gerbang dan dinding gedung DPRD Jawa Barat yang dirusak massa pasca kerusuhan unjuk rasa cabut UU TNI di Bandung, 22 Maret 2025. Unjuk rasa berakhir rusuh saat gelombang massa merusak kantor bank dan sejumlah fasilitas umum di sekitar Jalan Diponegoro dan simpang Dago Sulanjana. Tempo/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Belasan pesan permintaan kode otorisasi dari berbagai aplikasi digital secara bertubi-tubi masuk ke gawai tim Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandung, sehari setelah demonstrasi menolak RUU TNI di Bandung pada Jumat, 21 Maret 2025.
Nomor yang menjadi target serangan merupakan hotline yang dibuat LBH Bandung untuk menampung laporan dari peserta aksi yang membutuhkan bantuan hukum selama demonstrasi menolak RUU TNI di Jawa Barat.
“Itu terjadi sepanjang hari Sabtu, dari dini hari hingga siang,” ujar Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, kepada Tempo, Kamis, 27 Maret 2025.
Heri menyebutkan bahwa kejadian ini merupakan upaya peretasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan gerakan aksi penolakan RUU TNI, khususnya di Jawa Barat.
Serangan siber terhadap simpul-simpul massa aksi di Bandung juga dialami oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Parahyangan. Sehari sebelum aksi pertama, Kamis, 20 Maret 2025, akun WhatsApp Ketua Himpunan mengalami percobaan peretasan.
“Saat kami sedang konsolidasi dengan massa aksi lainnya sehari sebelum demonstrasi, tiba-tiba WhatsApp saya keluar sendiri dan tidak bisa masuk lagi menggunakan nomor saya,” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Unpar, Grice Ine, kepada Tempo.
Grice mengungkapkan bahwa bukan hanya akunnya yang mengalami percobaan peretasan, tetapi juga akun teman-temannya di himpunan. Bahkan, akun resmi organisasi mereka turut diretas.
“Di hari Minggu, akun resmi himpunan juga kena retas. Tiba-tiba ada unggahan seperti akun jualan, dan nomor kontak di bio akun diganti,” ujarnya.
Selain mengalami peretasan, Grice juga menerima pesan teror dari akun anonim. “Saya mendapat DM yang menanyakan bagaimana hasil dari protes RUU TNI yang kami lakukan,” katanya.
Represi Aparat dan Upaya Membenturkan Massa Aksi
Aksi penolakan RUU TNI di Bandung berlangsung selama dua hari, 20–21 Maret 2025. Massa aksi berasal dari berbagai simpul gerakan di Bandung, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil.
Demonstrasi dipusatkan di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Pada hari kedua, aparat bertindak represif dengan intensitas yang cukup tinggi. Aksi bahkan berlangsung hingga dini hari.
Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, mengungkapkan bahwa selama gelombang protes di Bandung, pihaknya menerima laporan terkait kekerasan aparat terhadap massa aksi. Bahkan, ada satu peserta yang ditangkap polisi. “Ada satu orang yang salah tangkap oleh polisi, tetapi sudah dibebaskan,” ujar Heri.
Setelah aksi di hari kedua, aparat kepolisian juga melakukan sweeping di area Jalan Tamansari, Bandung. Wilayah ini dikenal sebagai lokasi dua kampus yang menjadi titik kumpul massa aksi.
“Pada aksi kali ini, tensinya cukup tinggi. Meski polisi tidak sefrontal aksi-aksi sebelumnya, catatan penting dari demonstrasi ini adalah upaya pelibatan ormas untuk membenturkan mereka dengan massa aksi. Pelibatan ormas ini cukup masif,” kata Heri.
https://www.tempo.co/politik/simpul-...-siber-1225356
Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik
28 Maret 2025, 19:45 | Editorial Team
Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik
Massa demonstran UU TNI kocar-kacir saat dibubarkan. (Rizky Sulityo VOI)
Share:
twitter feedly
JAKARTA – Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal menilai aksi represif aparat dalam menangani demonstran penolak UU TNI menunjukkan kuatnya nuansa militeristik seperti dalam berbagai rekaman video, di mana terlihat personel Brimob yang diperkuat dengan kendaraan taktis berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang hanya "bersenjatakan" tali rafia.
“Akibatnya, kekerasan yang menimpa massa aksi di sejumlah kota saat demonstrasi menolak UU TNI tak terhindarkan lagi. Mengapa kekerasan yang berujung jatuh korban luka dan penangkapan peserta aksi terus berulang terjadi? Tentu ada dugaan hierarki satu komando dari kepolisian,” ungkapnya, Jumat 28 Maret 2025.
Dia menjelaskan, aksi unjuk rasa dan mekanisme untuk penanganannya sudah dirinci dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
“Tapi, polisi di lapangan kerap punya tafsir sendiri menghadapi demonstran. Sebut saja, misalnya, ketika massa demo sudah melewati waktu senja dan terus bertahan, maka polisi punya dalih untuk membubarkan. Apa pun alasan dan argumen peserta aksi sering tidak dihiraukan lagi. Harus bubar dan pada momen itulah penggunaan kekerasan oleh polisi kerap dilakukan untuk mendesak peserta aksi mundur dan bubar,” tukasnya.
Iqbal mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus- kasus represif aparat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Pasalnya, dia pesimistis Polri bakal mengubah metode penanganan aksi unjuk rasa.
Padahal, dia memprediksi gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak UU TNI akan terus berlanjut. Apalagi, DPR saat ini juga tengah membahas revisi UU Polri dan KUHAP yang juga potensial bermasalah.
“Ketiga, revisi UU itu semuanya dilakukan dengan tidak ada partisipasi bermakna (meaningful participation) yang benar-benar serius melibatkan publik dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintahan Prabowo tampak kuat sekali untuk mengelola negara secara resentralisasi dan militeristik,” tutup Iqbal.
https://voi.id/en/news/472436#google_vignette
Perkembangan sejauh ini demo hari ini
0
215
16
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan