Wawancara Wartawan Amerika Kembali Beredar, Prabowo Bilang Indonesia Butuh Rezim Otoriter, Tatak Ujiyati: Serem Amat

Presiden RI Prabowo Subianto menyalami satu per satu 961 kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2025), selepas upacara pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah secara serentak oleh Presiden RI. ANTARA/HO-Kemendagri RI
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wawancara wartawan investigasi senior dari AS Allan Nairn dengan Presiden Prabowo Subianto kembali beredar di platform media sosial X.

Hal itu terkait pernyataan Prabowo yang menyebut demokrasi Indonesia belum siap.

Mantan Komisaris PT LRT Jakarta Tatak Ujiyati menyoroti tajam terkait pernyataan tersebut. Loyalis Anies Baswedan ini menyentil Presiden Prabowo.

“Belum siap demokrasi? Butuh rezim otoriter jinak? Hoh serem amat” tulis mantan anggota TGUPP Pemprov DKI Jakarta, dikutip Rabu (26/3/2025).

Dalam artikel The Intercept terbitan 10 Januari 2024 yang berjudul Indonesia State Apparatus Is Preparing to Throw Election to a Notorious Massacre General, Allan Nairn bercerita bahwa pada tahun 2001, ia bertemu dan mewawancarai Prabowo dua kali, membahas pembantaian tentara — termasuk satu di Dili, Timor Timur, yang kebetulan Allan Nairm alami — dan demokrasi di Indonesia.

Saat itu, Prabowo kata dia menyebut Indonesia belum siap untuk demokrasi sehingga membutuhkan rezim otoriter yang jinak.

“‘Indonesia belum siap untuk demokrasi,’ katanya kepada saya dalam pertemuan tersebut. Negara ini, katanya, membutuhkan ‘rezim otoriter yang jinak’,” cerita Allan Nairm.

Allan Nairm menyebut Prabowo menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan militer. “Ia memuji kudeta baru-baru ini di Pakistan dan merenungkan kemungkinan melakukan langkah serupa di Indonesia,” tulis Allan Nairm.

“‘Apakah saya punya nyali?’ tanyanya retoris. ‘Apakah saya siap disebut diktator fasis?’ Sejak saat itu, Prabowo telah berulang kali mencoba melakukan kudeta dan gagal dua kali dalam pemilihan presiden,” tambahnya.

Seperti diketahui, Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru-baru disahkan masih menuai penolakan di masyarakat.

Proses pengesahan UU TNI dinilai terlalu terburu-buru. Belum lagi isi UU itu dianggap akan menghidupkan kembali dwifungsi militer.
https://fajar.co.id/2025/03/26/wawan...amat/?page=all

Dari 2014 narasinya begini terus
Jokowi dituduh otoriter juga