Demonstrasi Penolakan RUU TNI di Karawang Berakhir Ricuh, Netizen: Tim Medis Dilarang Polisi untuk Mendekat ke Para Korban!



POSKOTA.CO.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar Komite Rakyat Sipil Karawang (KRSK) di depan Gedung DPRD Kabupaten Karawang pada Selasa, 25 Maret 2025, berakhir ricuh.

Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil menuntut penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai memperluas kewenangan militer dalam pemerintahan sipil.

Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan ketika massa aksi berupaya memasuki halaman Gedung DPRD Karawang pada pukul 16:30 WIB.


Menurut laporan dari akun X @barengwarga, aksi tersebut dipicu oleh ketidakhadiran anggota DPRD untuk menemui demonstran.

Kemudian, sebuah insiden kontroversial terjadi di Karawang, Jawa Barat, ketika polisi diduga mengalihkan ambulans yang membawa tujuh mahasiswi peserta aksi unjuk rasa ke Polres setempat, alih-alih ke rumah sakit.


Kejadian ini memicu kemarahan luas di kalangan masyarakat dan aktivis, yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak kemanusiaan.


Berdasarkan laporan dari akun X @barengwarga, ambulans tersebut awalnya dikerahkan untuk membantu seorang peserta aksi yang mengalami sesak napas di titik Al Jihad, Karawang.

Namun, setelah korban dan beberapa mahasiswi lainnya memasuki ambulans, polisi dilaporkan masuk dan mengintimidasi tim medis serta supir ambulans untuk mengubah rute menuju Polres.

Baca Juga: Viral di Media Sosial X Soal Konvensi Jenewa, Sangkut Pautkan Tim Medis Menjadi Korban Pemukulan Oleh Aparat Saat Demo Tolak RUU TNI


“Total ada sekitar 7 mahasiswi dari ambulans dan ada juga yang dibawa mobil polisi ke Polres. Tim medis dilarang oleh polisi untuk mendekat ke para korban,” tulis @barengwarga dalam unggahan yang telah dilihat lebih dari 500 ribu kali, Rabu 26 Maret 2025 dini hari.

Foto-foto yang diunggah menunjukkan suasana malam di lokasi kejadian, dengan ambulans berlogo “119” dikelilingi beberapa orang, beberapa di antaranya tampak membawa tas dan botol air, sementara lampu ambulans menyala merah.

Dalam salah satu gambar, seorang perempuan terlihat berada di dekat pintu ambulans.

"Kejadian bermula ketika seorang korban yang mengalami sesak napas dibawa ke dalam ambulance untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun setelah korban memasuki ambulance, aparat ikut masuk ke dalam ambulance dan mengancam untuk mengubah rute menuju polres sementara ambulance kami tidak ditahan," tulis akun @humaniesproject.
https://www.poskota.co.id/2025/03/26...rban?halaman=2


Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi


Kompas.com - 26/03/2025, 05:32 WIB Achmad Nasrudin Yahya, Fitria Chusna Farisa Tim Redaksi 2 Lihat Foto Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (25/3/2025), berakhir ricuh.(ISTIMEWA)

BEKASI, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Selasa (25/3/2025), berakhir ricuh.

Puluhan massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam sempat merangsek ke ruang sidang paripurna sekitar pukul 15.00 WIB. Di ruang tersebut, sejumlah fasilitas seperti kursi, CCTV, hingga meja sidang menjadi sasaran vandalisme.

"Mereka masuk ke dalam kemudian mewarnai CCTV menggunakan cat semprot, menutupi CCTV," kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani kepada wartawan, Selasa.

Saat mereka merangsek ke Gedung DPRD Kota Bekasi, Eli bilang, tak ada satu pun legislator yang berada di lokasi.

"Di dalam kebetulan anggota DPRD tidak ada," ungkap dia.

Setelah menumpahkan kekecewaannya, massa kemudian keluar dari Gedung DPRD Kota Bekasi dan dipukul mundur oleh aparat keamanan dari lokasi aksi.

Massa lantas meninggalkan lokasi tanpa sempat bertemu dengan anggota DPRD Kota Bekasi. 

Diberitakan sebelumnya, RUU TNI disahkan oleh DPR RI pada Kamis (20/3/2025) melalui rapat paripurna. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pengesahan aturan ini dianggap sejumlah pihak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI atau TNI. Mahasiswa dari berbagai daerah pun menggelar aksi demo menolak aturan ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demo Tolak UU TNI, Massa Sempat Duduki Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/...d-kota-bekasi.
Dmeonya kayaknya nggka bakal berhenti dalam beberapa minggu bahkan mungkin bakal membesar sampai puncaknya sidang MK dan bisa saja tuntannya makin meluas seperti penarikan TNI dari Papua dengan alasan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan di Surabaya

yang menarik setiap massa ricuh pasti pakaiannya hitam-hitam erus