RUU TNI Dinilai Tergesa-gesa, Anies: Jangan Ulangi Kesalahan IKN dan Omnibus Law
[img]https://asset.kompas.com/crops/2qVhtMCwoEZrvSXLLCi0CrCAV8k=/409x183:1173x693/1200x800/data/photo/2025/03/21/67dd5d259c2b6.jpg/img]
Kompas.com - 21/03/2025, 20:49 WIB Wijaya Kusuma, Diamanty Meiliana Tim Redaksi 1 1 Lihat Foto Anies Baswedan usai menjadi pembicara diskusi Intelektual Muslim yang digelar di Auditorium Prof Abdul Kahar Mudzakir Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Jumat (21/03/2025).(KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan pandangannya terkait Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam diskusi Intelektual Muslim yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman. Ia menilai proses revisi UU TNI berlangsung terlalu cepat dan minim partisipasi publik.

"Jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara," ujar Anies pada Jumat (21/03/2025).

Anies menggarisbawahi bahwa proses revisi yang terburu-buru berisiko menimbulkan persoalan baru. Ia menyebut contoh kebijakan sebelumnya seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Omnibus Law yang dinilai tidak melalui proses diskusi publik yang matang.

"Undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian, Omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan," tegas calon presiden nomor urut 1 di Pemilu 2024 ini.

Menurutnya, kebijakan yang menyangkut institusi strategis seperti TNI seharusnya dibahas secara terbuka, agar publik dapat ikut memahami arah perubahan dan memberikan masukan.

"Bahkan sampai sekarang kita belum bisa mengakses draf finalnya secara resmi. Sebelumnya juga tidak banyak forum-forum yang membahas arah revisi ini," ujarnya.

Anies menekankan bahwa semua pihak menginginkan TNI yang kuat dan profesional. Oleh karena itu, perubahan peraturan harus menjamin TNI tetap fokus pada tugas utama, yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara.

Ia juga menyoroti pentingnya menjamin meritokrasi dalam tubuh TNI agar promosi didasarkan pada prestasi, bukan koneksi.

"Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi," ucapnya.

Menutup pernyataannya, Anies mengajak semua pihak membuka ruang diskusi yang luas dan partisipatif. Ia meyakini, undang-undang yang lahir dari dialog terbuka akan lebih matang dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

"Biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua," pungkasnya.

https://regional.kompas.com/read/202...dNbgwz_jDnW5w.
seruan Anies Baswedan