KOMPAS.com - Oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat aksi premanisme tak hanya menghambat investasi di sektor manufaktur.


Terutama manufaktur yang beroperasi di Kawasan Industri (KI) Cikarang, Karawang, dan Purwakarta sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Nasional.

Di sektor properti, ulah para oknum Ormas juga tak kalah meresahkan, dengan aksi terstruktur dan terorganisasi.

Direktur Ciputra Group harun hajadi menuturkan, premanisme masih menjadi tantangan di sektor perumahan, terutama di beberapa daerah di Indonesia.

Meskipun di kota-kota besar seperti Jakarta, dan Surabaya, Jawa Timur, yang kasusnya relatif jarang, di daerah lain sebaliknya.

"Gangguan dari kelompok-kelompok yang tidak resmi masih sering terjadi," ujar harun kepada Kompas.com, Minggu (16/3/2025).

Gangguan yang terjadi bervariasi, mulai dari permintaan rekomendasi hingga upaya pemerasan.

Menurut Harun, kelompok-kelompok ini seringkali tidak terafiliasi dengan organisasi masyarakat (ormas) resmi, sehingga penanganannya relatif lebih mudah.


Namun, di beberapa daerah, terutama Jawa Barat, dan Sumatera Utara, gangguan yang terjadi cukup terstruktur.

"Kita sih biasanya yang gangguin enggak sampe ormas resmi, biasanya ormas yang enggak resmi. Jadinya lebih mudah ditangani," cetus Harun.

Ciputra Group sendiri mengembangkan portofolio perumahan di hampir 40 kota di seluruh Indonesia.


Khusus di Jawa Barat, kelompok usaha rintisan Ciputra ini mengembangkan 10 proyek yang mencakup perumahan dan hotel.

Sedangkan di Sumatera Utara, mereka membangun dua proyek perumahan, bekerja sama dengan Gama Land.

Pentingnya Sosialisasi

Sosialisasi pada awal proyek akan dibangun menjadi kunci penting untuk mencegah gangguan preman. Jika gangguan dibiarkan sejak awal, hal itu dapat berlanjut dan menjadi lebih sulit untuk diatasi.

"Sosialisasi pada awal sih penting sekali. Jangan lupa kami juga punya program memperbaiki rumah-rumah dan sekolah di sekitar proyek," tambah Harun.

Regulasi perizinan yang rumit dan lama juga menjadi celah bagi oknum aparat penegak hukum (APH) dan ormas untuk melakukan pemerasan.

Hal ini seringkali membuat pengembang merasa tertekan dan terganggu.

"Belum lagi regulasi perizinan yang rumit, lama, dan banyak. Sehingga menjadi celah bagi oknum APH dan ormas yang kadang datang menanyakan perizinan yang bukan kewenangannya. Ujung-ujungnya kami dijadikan ATM mereka," keluh seorang pengembang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerja sama antara pengembang, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.


Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat sekitar proyek juga sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan mencegah kesalahpahaman.

"Kalau daerah lain ada dari sebelum proyek dimulai, makanya sosialisasi penting," tegas pengembang tersebut.

Premanisme di sektor perumahan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Meskipun tidak semua daerah mengalami gangguan yang terstruktur, penting bagi pengembang untuk melakukan sosialisasi pada awal proyek dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.

Pemerintah juga perlu menyederhanakan regulasi perizinan untuk mencegah terjadinya pemerasan.

https://www.kompas.com/properti/read...n-di-perizinan

Pembelinya yg akan menempati juga kena