Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara soal tudingan bahwa revisi Undang-Undang TNI tahun 2004 membawa kembali bayang-bayang dwifungsi ABRI.

Sebagai informasi, konsep dwifungsi ABRI pernah berlaku di era Orde Baru di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan negara tetapi juga di pemerintahan dan politik.

"Ada narasi yang berkembang bahwa ini mengarah pada dwifungsi TNI, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya, jelas kami di DPR tetap menjaga supremasi sipil," tegas Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Ia mengajak publik untuk membaca sendiri substansi pasal-pasal yang direvisi agar tidak termakan isu yang beredar di media sosial.

"Tentu masyarakat bisa menilai sendiri isi revisinya, jadi tidak sekadar percaya pada isu yang berkembang," ujarnya.

Dasco juga menegaskan bahwa revisi UU TNI ini hanya membahas tiga pasal utama:

Pasal 3: Menegaskan kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara.
Pasal 47: Mengatur posisi prajurit aktif di kementerian atau lembaga.
Pasal 53: Mengatur batas usia pensiun prajurit.

"Jadi kalau ada yang bilang ada banyak pasal lain yang direvisi, itu tidak benar, hanya 3 pasal. Draf yang beredar di media sosial banyak pasal-pasal yang tidak sesuai," tambahnya.

Senada dengan Dasco, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, juga menepis tudingan bahwa revisi ini akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Menurutnya, justru rancangan UU ini bertujuan memperjelas batasan agar peran TNI tetap sesuai dengan fungsi utamanya.

"Kalau ada yang khawatir revisi ini membuka kembali jalan dwifungsi, justru yang terjadi sebaliknya—revisi ini membatasi ruang gerak militer di luar tugas pokoknya, contohnya di Bulog tidak boleh dan harus mengundurkan diri dulu, " tegas Utut.

Dengan pernyataan ini, DPR ingin memastikan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengulang sejarah Orde Baru, melainkan hanya menyempurnakan aturan terkait kedudukan TNI di era modern. (NAR)

https://www.wartajatim.co.id/nasiona...-militerpage=1