- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Draf Final RUU TNI: Operasi Militer Lawan Gerakan Separatis Harus Lapor DPR


TS
mabdulkarim
Draf Final RUU TNI: Operasi Militer Lawan Gerakan Separatis Harus Lapor DPR
Draf Final RUU TNI: Operasi Militer Lawan Gerakan Separatis Bersenjata Harus Lapor DPR

Suara.com - Tentara Nasional Indinesia atau TNI kekinian dalam aturan terbaru Revisi Undang-Undang (RUU) tentang TNI dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan bersenjata; harus ada perintah dari pemerintah.
Dalam RUU ini pemerintah sendiri kalau mengatasi kasus tersebut harus meminta izin kepada DPR RI terlebih dahulu.
Hal itu diketahui berdasarkan draf final RUU TNI yang dilihat Suara.com, Rabu (19/3/2025). Kententuan itu tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 poin b RUU TNI meliputi operasi militer selain perang.
Dalam pasal itu kini ada 16 tugas pokok TNI operasi militer selain perang. Di antaranya yaitu tugas TNI dalam mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata.
"Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata," demikian bunyi Pasal 7 ayat (2) b angka 1 dan 2 draf final Revisi UU TNI.

Fraksi PDIP ikut menyetujui agar RUU TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang Undang. (Suara.com/Bagaskara)
Dalam penjelasanya di dalam draf disebutkan pemerintah harus menginformasikan terkait rencana mengatasi separatis dan pemberontakan bersenjata kepada DPR sebelum TNI bergerak.
Berikut penjelasannya:
1). Dalam ketentuan ini, pemerintah menginformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana awal dalam mengatasi separatis bersenjata.
(2). Dalam ketentuan ini, pemerintah menginformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana awal dalam mengatasi pemberontakan bersenjata.
Berikut 16 tugas operasi militer dalam draf final RUU TNI yang rencananya akan disahkan menjadi undang undang di DPR pada Kamis (20/3/2025) besok:
1.Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2.Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3.Mengatasi aksi terorisme;
4.Mengamankan Wilayah perbatasan
5.Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6.Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar
negeri;
7.Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8.Memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9.Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10.Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11.Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12.Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13.Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14.Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
15.Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber; dan
16.Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat jika revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3) kemarin. Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan.
Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan. Banyak yang menyebut jika RUU TNI itu mengidikasikan ingin membangkitkan kembali Dwifungsi ABRI di era orde baru (orba) ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, sempat terjadi aksi penggerudukan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil saat DPR diam-diam membahas RUU TNI di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3/2025) lalu. Namun, aksi penggerudukan itu dibalas dengan pelaporan yang dilakukan satpam hotel ke Polda Metro Jaya.
https://www.suara.com/news/2025/03/1...rus-lapor-dpr.
Ancaman untuk KKB yang melancarkan perlawanan di Papua.
Kalau disahkan, bisa saja dipakai UU baru ini buat menghancurkan basis-basis KKB di hutan-hutan lebih cepat pakai Sukhoi
RUU TNI, Akademisi Soroti Bahaya Operasi Nonperang Tanpa Persetujuan DPR
.
Mahasiswa UNS gelar aksi tolak revisi RUU TNI di depan Gedung DPRD Kota Solo, Rabu (19/3/2025). [Suara.com]
Suara.com - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati menyoroti mekanisme persetujuan operasi nonperang TNI dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
Sebab, dalam undang-undang sebelumnya, operasi militer nonperang yang akan dilakukan TNI harus melalui persetujuan DPR RI sebagai wakil rakyat.
"Di RUU yang sekarang, dia cukup dengan penetapan dari presiden, peraturan pemerintah. Jadi cukup dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden," kata Asfinawati dalam diskusi secara daring melalui Space pada media sosial X, Rabu (19/3/2025).
Hal ini dianggap berbahaya, lantaran tidak adanya keterlibatan wakil rakyat dalam menentukan operasi militer nonperang TNI.
Sebelumnya diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah telah bersepakat bahwa revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025) kemarin.
Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU DPR ke rapat paripurna untuk disahkan.
Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan.
Banyak yang menyebut bahwa RUU TNI mengidikasikan ingin membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangkal DPR dan Pemerintah tak ada niatan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. Dasco mengklaim DPR tetap menjaga supremasi hukum.
Ia menegaskan bahwa DPR dan pemerintah hanya membahas tiga pasal saja dalam RUU TNI. Menurutnya, pasal yang dibahas lebih kepada penguatan internal TNI.
"Nah hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu," ujarnya.
Ia membantah pendapat yang menyebut bahwa Dwifungsi TNI akan diberlakukan kembali dalam RUU TNI.
"Nah bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dwifungsi, TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasal itu sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain," ujarnya.
“Tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti, dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi," sambungnya.
Dasco sebelumnya juga membantah pihaknya bersama dengan Pemerintah sengaja mempercepat alias ngebut pembahasan Revisi Undang-undang TNI. Menurutnya, pembahasan telah digelar sejak beberapa bulan lalu.
Sebelumnya diberitakan, massa mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang TNI di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turun dari mobil setelah dicegat mahasiswa yang meminta dialog dengan mahasiswa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu (19/3/2025). [Suara.com/Bagaskara]
Dalam momen ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat diminta untuk turun dari mobil yang ditumpanginya dan berdialog dengan massa untuk mendengarkan aspirasi penolakan RUU TNI.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, pada pukul 16.10 WIB massa mahasiswa memang berkumpul di Jalan Gelora, tepatnya di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI pintu belakang.
Tiba-tiba mereka mendekat ke sebuah mobil berwarna hitam dengan pengawalan. Massa pun menduga kalau di dalam mobil tersebut adalah Anggota DPR RI.
Mereka mendesak agar orang di dalam mobil itu keluar. Namun beberapa orang diduga ajudan menghalangi massa dan meminta massa bersabar.
"Keluar ayo keluar," kata salah satu massa.
Tak lama orang itu pun keluar, ternyata orang di dalam mobil tersebut adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Massa dan Supratman pun kemudian berjalan mendekat ke Gerbang Pancasila dan memulai dialog.
Mereka duduk melantai melakukan dialog. Massa mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya terhadap penolakan RUU TNI. Massa mendesak agar RUU TNI tak disahkan oleh DPR.
https://www.suara.com/news/2025/03/1...rsetujuan-dpr.
Kok kontradiksi antara pernyataan pengamat hukum sama draf final? Di berita atas mesti ada persetujuan. Yang di bawah bilang nggak perlu

Suara.com - Tentara Nasional Indinesia atau TNI kekinian dalam aturan terbaru Revisi Undang-Undang (RUU) tentang TNI dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan bersenjata; harus ada perintah dari pemerintah.
Dalam RUU ini pemerintah sendiri kalau mengatasi kasus tersebut harus meminta izin kepada DPR RI terlebih dahulu.
Hal itu diketahui berdasarkan draf final RUU TNI yang dilihat Suara.com, Rabu (19/3/2025). Kententuan itu tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 poin b RUU TNI meliputi operasi militer selain perang.
Dalam pasal itu kini ada 16 tugas pokok TNI operasi militer selain perang. Di antaranya yaitu tugas TNI dalam mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata.
"Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata," demikian bunyi Pasal 7 ayat (2) b angka 1 dan 2 draf final Revisi UU TNI.

Fraksi PDIP ikut menyetujui agar RUU TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang Undang. (Suara.com/Bagaskara)
Dalam penjelasanya di dalam draf disebutkan pemerintah harus menginformasikan terkait rencana mengatasi separatis dan pemberontakan bersenjata kepada DPR sebelum TNI bergerak.
Berikut penjelasannya:
1). Dalam ketentuan ini, pemerintah menginformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana awal dalam mengatasi separatis bersenjata.
(2). Dalam ketentuan ini, pemerintah menginformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana awal dalam mengatasi pemberontakan bersenjata.
Berikut 16 tugas operasi militer dalam draf final RUU TNI yang rencananya akan disahkan menjadi undang undang di DPR pada Kamis (20/3/2025) besok:
1.Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2.Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3.Mengatasi aksi terorisme;
4.Mengamankan Wilayah perbatasan
5.Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6.Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar
negeri;
7.Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8.Memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9.Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10.Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11.Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12.Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13.Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14.Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
15.Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber; dan
16.Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat jika revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3) kemarin. Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan.
Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan. Banyak yang menyebut jika RUU TNI itu mengidikasikan ingin membangkitkan kembali Dwifungsi ABRI di era orde baru (orba) ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, sempat terjadi aksi penggerudukan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil saat DPR diam-diam membahas RUU TNI di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3/2025) lalu. Namun, aksi penggerudukan itu dibalas dengan pelaporan yang dilakukan satpam hotel ke Polda Metro Jaya.
https://www.suara.com/news/2025/03/1...rus-lapor-dpr.
Ancaman untuk KKB yang melancarkan perlawanan di Papua.
Kalau disahkan, bisa saja dipakai UU baru ini buat menghancurkan basis-basis KKB di hutan-hutan lebih cepat pakai Sukhoi
RUU TNI, Akademisi Soroti Bahaya Operasi Nonperang Tanpa Persetujuan DPR
.

Mahasiswa UNS gelar aksi tolak revisi RUU TNI di depan Gedung DPRD Kota Solo, Rabu (19/3/2025). [Suara.com]
Suara.com - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati menyoroti mekanisme persetujuan operasi nonperang TNI dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
Sebab, dalam undang-undang sebelumnya, operasi militer nonperang yang akan dilakukan TNI harus melalui persetujuan DPR RI sebagai wakil rakyat.
"Di RUU yang sekarang, dia cukup dengan penetapan dari presiden, peraturan pemerintah. Jadi cukup dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden," kata Asfinawati dalam diskusi secara daring melalui Space pada media sosial X, Rabu (19/3/2025).
Hal ini dianggap berbahaya, lantaran tidak adanya keterlibatan wakil rakyat dalam menentukan operasi militer nonperang TNI.
Sebelumnya diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah telah bersepakat bahwa revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025) kemarin.
Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU DPR ke rapat paripurna untuk disahkan.
Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan.
Banyak yang menyebut bahwa RUU TNI mengidikasikan ingin membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangkal DPR dan Pemerintah tak ada niatan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. Dasco mengklaim DPR tetap menjaga supremasi hukum.
Ia menegaskan bahwa DPR dan pemerintah hanya membahas tiga pasal saja dalam RUU TNI. Menurutnya, pasal yang dibahas lebih kepada penguatan internal TNI.
"Nah hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu," ujarnya.
Ia membantah pendapat yang menyebut bahwa Dwifungsi TNI akan diberlakukan kembali dalam RUU TNI.
"Nah bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dwifungsi, TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasal itu sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain," ujarnya.
“Tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti, dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi," sambungnya.
Dasco sebelumnya juga membantah pihaknya bersama dengan Pemerintah sengaja mempercepat alias ngebut pembahasan Revisi Undang-undang TNI. Menurutnya, pembahasan telah digelar sejak beberapa bulan lalu.
Sebelumnya diberitakan, massa mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang TNI di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turun dari mobil setelah dicegat mahasiswa yang meminta dialog dengan mahasiswa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu (19/3/2025). [Suara.com/Bagaskara]
Dalam momen ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat diminta untuk turun dari mobil yang ditumpanginya dan berdialog dengan massa untuk mendengarkan aspirasi penolakan RUU TNI.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, pada pukul 16.10 WIB massa mahasiswa memang berkumpul di Jalan Gelora, tepatnya di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI pintu belakang.
Tiba-tiba mereka mendekat ke sebuah mobil berwarna hitam dengan pengawalan. Massa pun menduga kalau di dalam mobil tersebut adalah Anggota DPR RI.
Mereka mendesak agar orang di dalam mobil itu keluar. Namun beberapa orang diduga ajudan menghalangi massa dan meminta massa bersabar.
"Keluar ayo keluar," kata salah satu massa.
Tak lama orang itu pun keluar, ternyata orang di dalam mobil tersebut adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Massa dan Supratman pun kemudian berjalan mendekat ke Gerbang Pancasila dan memulai dialog.
Mereka duduk melantai melakukan dialog. Massa mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya terhadap penolakan RUU TNI. Massa mendesak agar RUU TNI tak disahkan oleh DPR.
https://www.suara.com/news/2025/03/1...rsetujuan-dpr.
Kok kontradiksi antara pernyataan pengamat hukum sama draf final? Di berita atas mesti ada persetujuan. Yang di bawah bilang nggak perlu
0
289
9


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan