BEM SI Bersiap Lawan RUU TNI yang Disahkan Besok

Kompas.com - 19/03/2025, 20:41 WIB Muhammad Isa Bustomi Editor Lihat Foto Demo di DPR/MPR Mahasiswa berdatangan di depan Gedung DPR/MPR dengan menyewa bus kota.Mereka menyerukan dihapusnya dwifungsi ABRI dan bubarkan pam swakarsa.ABRI jangan membenturkan mahasiswa dengan masyarakat. Foto diambil pada Rabu (11/11/1998).(DOK KOMPAS/JOHNNY TG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar konsolidasi bertajuk "Supremasi Sipil" pada Rabu (19/3/2025) malam ini, sebagai respons atas rencana pengesahan revisi tersebut oleh DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

"Untuk aksi (besok), kita akan bahas detailnya (Rabu) malam ini dalam konsolidasi,[/]" ujar Koordinator BEM SI, Herianto saat dikonfirmasi, Rabu.

Konsolidasi yang akan dibahas malam ini sekaligus untuk menyepakati rencana aksi unjuk rasa pengesahan revisi UU TNI esok hari.

Bahas Rencana Aksi Malam Ini Adapun melalui unggahan di akun Instagram resminya, @bem_si, BEM SI menyerukan keresahan mereka terhadap perluasan fungsi TNI yang dianggap mengancam supremasi sipil.

"Miris melihat bagaimana perluasan fungsi TNI telah disahkan dari yang seharusnya berfokus pada pertahanan negara kini merambah ke ranah sipil," tulis mereka.

BEM SI memperingatkan bahaya sejarah kelam keterlibatan militer dalam urusan sipil

"[b]Sejarah telah menunjukkan bahwa campur tangan militer dalam urusan sipil berisiko mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Jangan sampai kita mengulang kesalahan masa lalu. Demokrasi harus dijaga, bukan dikerdilkan[/]," tegas pernyataan mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, memastikan revisi UU TNI akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa ke tahap II untuk disahkan besok," ujar Dave pada Rabu. Kini, ketegangan semakin meningkat seiring dengan semakin kerasnya suara penolakan terhadap revisi ini.

https://megapolitan.kompas.com/read/...isahkan-besok.



Aliansi Jogja Memanggil: Gagalkan RUU TNI, Museumkan Dwifungsi

CNN Indonesia
Rabu, 19 Mar 2025 20:13 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Ilustrasi. Aliansi Jogja Memanggil desak agar RUU TNI dibatalkan. (CNN Indonesia/Tunggul)

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Massa Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa mengajak menggagalkan RUU TNI di depan Museum TNI AD Dharma Wiratama, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (18/3).
Massa yang mayoritas mengenakan pakaian hitam itu menggelar aksi setelah pukul 16.00 WIB. Aspirasi penolakan RUU TNI salah satunya mereka ekspresikan lewat pemasangan spanduk besar di depan monumen atau Tenger Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat.

"[b]Hari ini kami menyerukan kawan-kawan di kota-kota lain dan di mana pun berada untuk bisa menggagalkan RUU TNI. Caranya, lakukan aksi yang kamu bisa bagaimanapun caranya,[/]" kata Bung Kus selaku Humas Aliansi Jogja Memanggil.

Menurut aliansi, RUU TNI tak cuma melahirkan kembali dwifungsi ABRI, namun multifungsi militer selain merupakan upaya pengkhianatan terhadap reformasi.

"[b]Apapun jabatannya kalau kita lihat ada tentara di mana pun, di Bulog. Bahkan tahun 2023 di Basarnas ada kasus korupsi yang dilakukan oleh perwira TNI aktif senilai Rp88 miliar dan kasus itu tidak bisa ditangani secara tuntas oleh KPK," kata Bung Kus.

"Dan KPK justru malah meminta maaf kepada militer karena telah menetapkan sebagai tersangka perwira TNI aktif tersebut. Artinya, dengan adanya RUU TNI mereka bisa menjabat di lebih dari 10 kementerian, mungkin sekali militer semakin sewenang-wenang terhadap rakyat," sambungnya.

Bung Kus turut menjelaskan alasan unjuk rasa digelar di depan Museum TNI, yakni sebagai aksi simbolis 'memuseumkan' dwifungsi TNI.

"Kami ingin mengatakan kepada publik luas, mari kita museumkan dwifungsi ABRI karena dwifungsi ABRI itu tidak ada dalam museum," katanya.

Padahal, dwifungsi ABRI ini telah menorehkan catatan kelam dalam sejarah. Seperti jejak represif dan kejahatan HAM oleh mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Bagaimana pembangunan lewat Repelita itu dilakukan lewat dwifungsi ABRI juga, maka semestinya itu masuk ke dalam museum agar rakyat bisa melihat dan menyatakan secara lugas dwifungsi ABRI tidak boleh lagi terjadi di Indonesia," ucap dia.

Aksi ini sendiri berjalan kondusif. Massa membubarkan diri jelang waktu Maghrib.

Revisi UU TNI yang dibahas pemerintah dan DPR menjadi sorotan publik karena dinilai akan menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasannya pun dianggap tak transparan dan terburu-buru.

Kekhawatiran dwifungsi angkatan bersenjata itu lahir salah satunya akibat ketentuan yang menambah jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif.

Namun, pembahasan terus berlanjut. RUU TNI akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Utut Adianto membantah sejumlah pasal perubahan dalam RUU TNI akan mengembalikan dwi fungsi ABRI seperti Orde Baru (Orba).

Menurut Utut, RUU TNI justru memberikan limitasi atau batasan yang tegas terhadap peran TNI di ranah sipil.

"Kalau kekhawatiran dwi fungsi ABRI saya juga sudah kali-kali bicarakan, justru ini melimitasi," kata Utut dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senin (17/3).

Menurut Utut, hal itu juga sudah ditegaskan dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI pada Kamis (13/3) lalu. Hasil rapat menyepakati bahwa RUU TNI akan memperkuat supremasi sipil.

"Itu tegas kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara," katanya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...kan-dwifungsi.

perlawaan masyarakat..