Jakarta, Beritasatu.com – Dunia usaha atau industri di Indonesia sering diganggu oleh preman berkedok organisasi masyarakat atau ormas preman. Pemalakan hingga intimidasi yang mereka lakukan membuat pemodal berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia.

Aksi ormas preman menggerogoti dunia usaha di Tanah Air sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi tidak ada tindakan konkret oleh negara untuk memberantasnya. Ketidakpastian hukum dan ada bekingan dari oknum aparat membuat premanisme tumbuh subur.

“Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum dan kepastian dalam menjalankan usaha agar kegiatan produksi tidak terganggu," kata Direktur Legal, External Affairs and Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai dalam sebuah diskusi, Minggu (16/3/2025).

BACA JUGA
Aksi Premanisme Berkedok Ormas Ancam Investasi di Kabupaten Bekasi

Edi mengakui aksi premanisme sejumlah ormas selama ini sudah sangat meresahkan. Mereka sering mengganggu operasional industri. Jika ini terus dibiarkan, maka bisa iklim investasi di Indonesia makin buruk.

Seperti Apa Preman Ganggu Dunia Usaha?
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan sejumlah pabrik minyak goreng sering diperas oleh ormas preman atau komunitas masyarakat setempat.

Karena sudah sering terjadi, maka pengusaha sudah menganggap praktik premanisme itu sebagai sesuatu yang biasa. “Itu dianggap saja sebagai CSR," katanya dalam keterangan kepada media.

BACA JUGA
Polri Siap Tindak Ormas Preman Ganggu Investasi
Sahat mengatakan ormas preman juga sering meminta uang kepada perusahaan untuk kegiatan rutin mereka, seperti perayaan ulang tahun. Pengusaha memilih melayani preman daripada harus menanggung risiko usahanya diganggu.

Modus Ormas Preman Gerogoti Industri
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu mengungkapkan beberapa modus ormas preman menggerogoti dunia industri di Jabar, yakni pemalakan pemilik usaha, intervensi dalam proses penerimaan karyawan disertai pungli, pemaksaan menggunakan material bangunan dari kelompok tertentu, pemaksaan dalam pengadaan katering atau barang lainnya.

"Gangguan lainnya meliputi pungutan uang keamanan yang bahkan berlaku untuk kendaraan logistik keluar masuk area industri, hingga pemblokiran akses menuju perusahaan atau kawasan industri," ujar Ning Wahyu.

Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu. - (Apindo Jabar)
Menurut Ning, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama ormas preman leluasa mengganggu dunia usaha di berbagai daerah.

"Ketidaktegasan (hukum) dalam menangani gangguan ini semakin memperburuk kondisi dunia usaha serta dapat menurunkan kepercayaan para investor," tuturnya.

Dia berharap negara memberi perlindungan maksimal kepada dunia usaha agar tidak diganggu ormas dan menindak tegas segala bentuk premanisme. "Jangan sampai pihak-pihak yang mengganggu dunia usaha dibiarkan leluasa, sehingga investor menjadi jera untuk berinvestasi," ujarnya.

BACA JUGA
Kadin Jabar Bertindak! Kumpulkan Pengusaha untuk Lawan Gangguan Ormas & Premanisme

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan tingginya praktik premanisme yang mengganggu dunia industri membuat harga energi dan biaya logistik yang tinggi.

“Persoalan inilah yang mesti segera diselesaikan,” kata Bob dalam program Investor Market Today di IDTV.

BACA JUGA: Luhut Sebut Pemerintah Akan Tindak Ormas Preman yang Ganggu Investasi

Industri di Tanah Air selama ini sulit bersaing karena incremental capital output ratio (ICOR) masih tinggi, yakni di atas angka enam. Sedangkan Malaysia di level 4,9 dan Singapura di level dua. ICOR tinggi menunjukkan investasi tidak efisien, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan, termasuk untuk melayani permintaan ormas preman.

Preman Dibiarkan, Investasi Hilang
Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan negara merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri karena maraknya premanisme ormas di Indonesia.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tetapi yang enggak jadi masuk juga, itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar dikutip dari Antara.

Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

Diakui, banyak pemodal asing kabur atau memilih menanam modal di negara tetangga, seperti Vietnam hingga Malaysia walaupun telah ada UU Cipta Kerja yang mengurus kemudahan perizinan satu pintu di seluruh Indonesia. Salah satu faktornya karena tingginya biaya karena ada pengutipan uang di sana-sini.

Badai PHK
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda sejumlah perusahaan terutama industri padat karya di Tanah Air saat ini. Ada banyak sebab terjadinya PHK, salah satunya karena banyaknya produk dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui impor legal maupun illegal sehingga menyulitkan industri dalam negeri bersaing.

Masalah lain adalah perusahaan kesulitan memenuhi banyaknya pengeluaran biaya, salah satunya untuk ormas preman yang sering meminta jatah dari dunia usaha.

Sementara itu Karo Penmas Humas Polri Brijen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri siap menindak tegas preman berkedok ormas yang mengganggu dunia usaha dan menghambat investasi.

"Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis terkait maraknya ormas preman meganggu dunia usaha.

https://www.beritasatu.com/ekonomi/2...pQMzBNNXNteA..