BEKASI, KOMPAS.com - Warga Kampung Babelan RT 20 RW 001, Kabupaten Bekasi meminta pemerintah membebaskan lahan rumah mereka yang berada di bantaran sungai.

Salah satu warga Rusmini (52) mengaku dirinya sudah lelah dengan banjir yang terus merendam rumahnya jika sungai meluap. 

“Pengen pembebasan lahan, saya banjir mulu, bosan dan capek,” ungkap Rusmini saat ditemui di lokasi, Rabu (12/3/2025).

Dia berharap dapat pindah rumah ke daerah yang lebih tinggi agar terhindar dari banjir.

“Di daerah sini saja, enggak usah jauh-jauh, yang penting agak tinggi dan enggak banjir,” tambah Rusmini.

Dia mengaku sudah tinggal di bantaran sungai tersebut selama 12 tahun dan memiliki sertifikat rumah yang resmi.

Rusmini menjelaskan bahwa jarak rumahnya dari sungai semakin dekat seiring berjalannya waktu.

“Semakin lama, tanahnya semakin terkikis akibat banjir,” jelasnya.

Dulu, jarak rumahnya dari sungai sekitar 30 meter, namun kini hanya tersisa 10-15 meter.

“Semakin lama, saya semakin takut,” ucapnya.

Senada dengan Rusmini, Maria Ulfa (45), juga seorang ibu rumah tangga, berharap mendapatkan pembebasan lahan dari pemerintah.

“Mau pembebasan lahan dengan kondisi rumah yang enggak banjir,” kata Maria di lokasi yang sama.

Maria telah menetap di kediamannya selama 20 tahun dan juga memiliki sertifikat tanah yang sah.

Ia mengungkapkan bahwa jarak antara rumahnya dan sungai semakin mendekat.

“Makanya saya pengen buru-buru digusur atau dipindahkan,” jelasnya.

Maria mengungkapkan ketakutannya terhadap banjir dadakan yang bisa mengancam keselamatan keluarganya.

“Karena kalau malam takut, kalau ada banjir dadakan, saya dan keluarga takut kebawa,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan bernegosiasi dengan pemilik rumah di bantaran Sungai  Bekasi.

Dedi Mulyadi mengatakan bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan mulai dari rumah hingga warung. 

“Jika warga merasa punya sertifikat dan ada bangunan, nanti kita negosiasikan sambil berjalan,” kata Dedi di Kampung Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu. 

Dedi menjelaskan bahwa normalisasi sungai di Bekasi harus berjalan lancar, mengingat banyak warga yang tinggal di wilayah bantaran sungai tersebut. 

“Saya tidak mau pekerjaan ini terhambat karena ini adalah daerah aliran sungai. Hari Senin sudah diputuskan bagaimana status daerah aliran sungai. Karena akan ada rapat Gubernur Jawa Barat, Menteri ATR/BPN, dan Kementerian PUPR,” jelasnya.

kompas.com