Faizal Assegaf Serukan Gerakan Mahasiswa Konsisten dengan Isu 'Adili Jokowi', Ini Alasannya


Suara.com - Kritikus politik Faizal Assegaf menyerukan agar gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengkritisi kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap fokus pada tuntutan "Adili Jokowi".

Menurut Faizal, hal tersebut merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum secara adil dan mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi selama pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Faizal menyoroti munculnya gerakan "Indonesia Gelap" yang menurutnya mencerminkan rasa cemas sekaligus semangat untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada Jokowi.

"Akumulasi suara kritis di media sosial sudah tumbuh di jalan-jalan. Gerakan kemarin, Indonesia Gelap Jilid 1, itu semua orang antara cemas sekaligus gembira," ujar Faizal dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (11/3/2025).

Ia menambahkan, bahwa gerakan tersebut berpotensi berlanjut dengan agenda yang lebih besar.

"Saya prediksi, gerakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2 akan tetap meminta untuk Jokowi diadili," tegas Faizal.

Ia menilai bahwa jika ada elemen yang berusaha mengalihkan fokus dari isu tersebut, maka patut dicurigai ada kepentingan tertentu di baliknya.

Faizal juga menuding bahwa kerusakan ekonomi, politik, dan birokrasi di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang ia sebut sebagai "virus ganas".

"Masalah di BUMN, korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga lemahnya penegakan hukum di kepolisian, semuanya merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi," katanya.

Dalam pandangannya, solusi utama adalah melakukan aksi massa yang berfokus pada penuntutan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya.

"Kalau ada ratusan ribu mahasiswa, anak-anak muda ini berkumpul berhari-hari di KPK bikin dapur umum, bikin orasi tengah malam di sana, saya yakin Jokowi masuk penjara," katanya.

Faizal juga mengusulkan agar masyarakat tidak fokus pada menggulingkan pemerintahan Prabowo yang baru saja berjalan. Menurutnya, lebih relevan jika aksi besar ditujukan kepada KPK dengan tuntutan utama "Adili Jokowi".

"Saya itu berdoa dan merindukan efisiensi gerakan rakyat itu enggak usah ke mana-mana. Ke DPR enggak usah, ke Istana enggak usah. Kalau ratusan ribu mahasiswa duduki KPK dengan spanduk besar bertuliskan 'Adili Jokowi, Gibran, dan dinasti politiknya', saya yakin revolusi penegakan hukum akan dimulai dari sana," tutup Faizal. (Kayla Nathaniel Bilbina)
https://www.suara.com/news/2025/03/1...ini-alasannya.
     


Demonstrasi Indonesia Gelap Jilid Dua di Yogyakarta Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap'. Mereka menuntut Prabowo-Gibran Mundur.
11 Maret 2025 | 20.32 WIB



Bagikan

Elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan aktivis Jogja Memanggil melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara Yogyakarta, 20 Februari 2025 Tempo/Pribadi Wicaksono
Perbesar
Elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan aktivis Jogja Memanggil melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara Yogyakarta, 20 Februari 2025 Tempo/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Yogyakarta - Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap' jilid dua dengan berjalan kaki sekitar 2 kilometer dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Yogyakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. Di tengah guyuran hujan lebat dan angin kencang, puluhan mahasiswa dan aktivis yang ikut menggelar demonstrasi itu menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Mereka memasang berbagai poster bertuliskan 'warning sama fasis bergambar Prabowo dan Joko Widodo, jika ekspresi direpresi, seni melahirkan revolusi, dan jaga ndasmu, jaga ndas kita incar ndasnya'.

Kali ini demonstran mengusung tema Ruwat Ruweting Penguasa Durno, akni ungkapan yang menggabungkan tradisi ruwatan dengan karakter pewayangan. “Ungkapan ini mengingatkan orang terhadap pentingnya menjaga kesucian diri, kepemimpinan, serta upaya untuk memperbaiki keadaan yang buruk,” kata juru bicara Aliansi Jogja Memanggil, Hidayah.

Demonstrasi ini merupakan unjuk rasa kedua setelah puncak demonstrasi Indonesia Gelap yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah pada 20 Februari. Selain membentangkan berbagai poster, pengunjuk rasa yang sebagian merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta menampilkan aksi teatrikal yang mengkritik militerisme Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun kata ruwatan yang disuarakan dalam demonstrasi itu bermakna pembersihan dan pembebasan dari bahaya. “Dalam konteks hari ini sebagai rakyat penting melakukan pembersihan dan pembebasan dari tingkah laku rezim yang memperkaya diri, koruptif, dan gemar mencelakakan rakyatnya."

Masyarakat Jawa, kata dia, mengenal tradisi ruwatan sebagai sesuatu yang sakral dan turun temurun untuk menangkal bahaya dari batara kala, makhluk yang tidak dikehendaki Dewa. Ruwatan digelar untuk anak-anak yang terlahir sebagai anak rawan bencana. Mereka ini dianggap menanggung beban alias kotor sehingga perlu pembersihan.

Demonstran menilai Presiden Prabowo menyengsarakan rakyatnya. Mereka juga mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat Danantara, lembaga investasi strategis milik pemerintah yang berperan dalam mengelola aset negara.

Orang-orang yang menjabat merupakan menteri kabinet Prabowo-Gibran yakni Rosan Roesiani yang menjabat sebagai Menteri Investasi, Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, Wakil Komisaris Utama PT. Pertamina, Erick Thohir  yang merupakan Menteri BUMN, dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.

Mahasiswa dan aktivis menilai pengangkatan mereka menjadi pejabat pengurus BPI Danatara bermasalah karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara, yang melarang pejabat menduduki jabatan lain di pemerintahan atau BUMN.

Selain itu, ada sederet nama yakni Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas BPI Danatara. “Hadirnya Jokowi memberi karpet merah bagi politik dinasti, karena Gibran Rakabuming Raka merupakan anak dari Jokowi sekaligus wakil presiden,” kata Hidayah.

Demonstran juga memberikan catatan bahwa Tony Blair bermasalah sebagai konsultan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang selama ini ditinggalkan investor karena ketidakjelasan proyeksi pembangunan dan tidak transparan.

Tony Blair bersama Presiden Amerika Serikat, George W. Bush juga punya rekam jejak dalam mengirimkan sejumlah pasukan dalam invasi Irak. Dampak invasi angkatan bersenjata itu menewaskan ribuan warga Irak. Tony Blair dan George W. Bush diduga terlibat dalam kejahatan perang.

Selain menyoroti Danantara, pengunjuk rasa juga memprotes buruknya komunikasi Prabowo-Gibran yang membuat pemerintah hampir menaikkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12 persen. Persoalan lainnya adalah kelangkaan bahan bakar solar dan pertalite, pengoplosan pertamax, kelangkaan gas elpiji tiga kilogram, dan dan pemotongan anggaran, kecuali bidang pertahanan.

Mahasiswa dan aktivis mengutip pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengingatkan lemahnya pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan dana, terutama dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan banyak pihak.

BUMN, kata Hidayah, sering menjadi tempat terjadinya korupsi dengan 119 kasus korupsi pada 2016 hingga 2021 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 40 triliun rupiah. Apalagi, baru-baru ini terungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina sebesar Rp 193,7 triliun yang merugikan rakyat.

Demonstran memprotes Prabowo yang anti-kritik dengan mengejek rakyat melalui pernyataan ndasmu setelah muncul berbagai kritik tentang kebijakan Makan Bergizi Gratis.
https://www.tempo.co/politik/demonst...undur--1218248

seruan rakyat